Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menjelaskan penyebab 22 warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi keracunan massal. Ia menyebut warga binaan keracunan karena minum oplosan parfum alcohol.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui salah seorang warga binaan mengambil sisa alkohol membuat parfum yang merupakan program kemandirian warga binaan. Alkohol itu kemudian dioplos dengan minuman kemasan

"Jadi, di Lapas ada program kemandirian membuat parfum. Parfum tersebut bahan bakunya adalah alkohol 70 persen," jelas Marselina dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

Sisa alkohol parfum sekitar 200 mili, kata dia, diambil oleh salah satu warga binaan dengan lasannya untuk membersihkan tato. Tapi ternyata disalahgunakan untuk membuat minuman.

"Dari sisa pembuatan (parfum) sekitar 200 mili diambil tanpa seizin petugas untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan, bukan untuk membersihkan tato, tapi digunakan untuk minuman. Dicampur dengan minuman sachet dan es batu, lalu diminum bersama-sama," katanya.

Akibat kejadian itu diakui Marselina, satu orang meninggal dunia, dua lainnya dirawat dengan menggunakan ventilator.

"Saat ini kondisinya (warga binaan yang dilarikan ke rumah sakit) satu orang meninggal dunia, 2 orang menggunakan ventilator, 2 pengawasan intensif, 8 orang observasi," jelasnya.

"Satu orang meninggal dunia, sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan," tanbahnya.

Ia berjanji akan menindak semua pihak yang terlibat atau lalai, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa itu. "Kita akan terus dalami," janjinya.

Ia membantah ada aktivitas pesta (miras oplosan) di dalam Lapas, yang memicu terjadinya keracunan massal. "Tidak ada pesta-pesta semacam itu," katanya lagi.

Video: Terkuak! Ini Penyebab Puluhan Napi Lapas Biaro Keracunan

Video: Terkuak! Ini Penyebab Puluhan Napi Lapas Biaro Keracunan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumatera Barat bersama pihak kepolisian membentuk tim investigasi khusus terkait keracunan 22 warga binaan di Lapas Biaro Kelas IIA Bukittinggi. Tim tersebut akan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian pada kasus keracunan massal tersebut.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Sumbar, Marselina Budiningsih, mengatakan bakal memproses semua pihak terkait, baik pegawai maupun warga binaan. Tim khusus itu diakuinya sudah mulai bekerja.

"Kita sudah koordinasi dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal dan berkoordinasi bersama ibu Kapolres dan sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Kita sudah membentuk tim investigasi yang melaksanakan tugas," kata Marselina kepada wartawan di Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Apabila ada unsur-unsur kelalaian kita akan memproses sesuai dengan ketentuan, baik itu pegawai maupun warga binaan," tambah dia.

Diketahui puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, mengalami keracunan akibat menghirup bahan kimia pembuat parfum. Dirut Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Busril menyebutkan, ada 22 pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut. Dua dalam kondisi kritis dan harus mendapat bantuan ventilator.

Selain di RSAM, satu narapidana juga dirujuk ke RSUD Bukittinggi. Sekitar dua setengah jam dirawat, warga binaan tersebut meninggal dunia.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima pukul 14.00 WIB hari Rabu (kemarin) diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD," kata juru bicara RSUD Bukittinggi, Nugrahadi kepada wartawan, Rabu (30/4) malam.

Ia menjelaskan, dari diagnosa awal, warga binaan tersebut mengalami keracunan alkohol. "Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," katanya.

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta jajarannya untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Endah di bangsal Sewokoprojo, Wonosari, pada Senin (3/3/2025).

"Secara pribadi sebagai manusia, sebagai perempuan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan setuju dengan perselingkuhan. Namun, kepala daerah harus berdiri di dua kaki, kapan saat menjadi pribadi dan kapan saat menjadi kepala daerah," kata Endah.

"Oleh karena itu, saya telah mendisposisikan Sekda, Kepala Kepegawaian, dan Kepala Dinas terkait hukum untuk melakukan klarifikasi dan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Endah menambahkan.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah mempelajari peristiwa ini dan berharap tidak ada kejadian serupa di masa mendatang.

Dalam apel hari pertama, Endah juga menyinggung masalah perselingkuhan di hadapan para ASN.

"Di bulan puasa ini, kita mendapatkan hidayah untuk menjaga perilaku kita semua, sehingga bisa menjaga nama baik Kabupaten Gunungkidul dan membawa nama baik keluarga kita," kata Endah.

Sementara itu, Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Gunungkidul, Sunawan, menyatakan bahwa pihaknya menunggu surat resmi disposisi dari bupati.

Setelah disposisi diterima, tim akan segera dibentuk yang terdiri dari kepegawaian, DKPPD, Inspektorat Daerah, dan OPD terkait.

"Tim akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor, serta memeriksa saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Hasil keterangan akan dihimpun dan disimpulkan, lalu dibuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati, termasuk rekomendasi hukuman disiplin. Jika bupati setuju, maka akan ditindaklanjuti, namun bupati juga dapat mengambil kebijakan lain di luar rekomendasi tim," jelas Sunawan saat dihubungi melalui telepon pada Selasa (4/3/2025).

Ketika ditanya mengenai informasi bahwa kedua ASN tersebut melakukan hubungan suami istri di kantor Pemkab Gunungkidul, Sunawan menegaskan bahwa jika terbukti, tindakan tersebut melanggar PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS yang diubah dengan PP 45 Tahun 1990, Pasal 14, yang mengancam dengan sanksi disiplin berat.

"Sanksinya bisa berupa pembebasan jabatan hingga pemberhentian. Namun, kita tidak boleh berandai-andai. Kita harus membuktikan terlebih dahulu melalui hasil pemeriksaan," tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Gunungkidul telah melakukan pemeriksaan terhadap dua ASN yang terlibat dalam kasus perselingkuhan ini, yang dilaporkan oleh salah satu istri mereka.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Supartono, membenarkan bahwa kedua ASN tersebut adalah anak buahnya.

Keduanya sudah berkeluarga dan mengaku telah berhubungan sejak 2022, ketika salah satu dari mereka belum berumah tangga.

Hasil pemeriksaan dari atasan langsung telah dilaporkan ke bupati dengan tembusan ke BKPPD dan Inspektorat Daerah.