Ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan terus menjadi sorotan karena berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Isu ini semakin relevan setelah kasus korupsi PT Timah mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, hal yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum. Hal ini memunculkan kontradiksi dan berpotensi memunculkan ketidakpastian bisnis di Indonesia," ujar Ali, Selasa (24/12/2024).

Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sementara pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman. "Dalam bisnis tambang, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam IUP/IUPK. Tinggal pemerintah menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya," tambah Ali.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Iya benar, pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun potensial bisa dijerat dengan dalih yang serupa," jelas Bisman.

Ia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.

"Di satu sisi, kita mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha," tegas Bisman.

Tanggung Jawab Lingkungan dan Kepastian Hukum

Ali Achyak menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak lingkungan sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca tambang, bukan kerugian negara.

"Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dll)," ucapnya.

Dia pun mewanti-wanti, jika ketidakpastian hukum ini berlanjut jelas akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri, terlebih pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," pungkasnya.

Bisnis.com, MANGUPURA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut investasi membutuhkan kepastian hukum agar investor global tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Yusril ada dua permasalahan besar yang belum selesai yakni permasalahan ekonomi dan hukum. Keduanya saling berkaitan, karena untuk memastikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia membutuhkan investasi, terutama investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Para investor membutuhkan kepastian hukum agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kemajuan ekonomi tergantung pada situasi keamanan, dan negara kita sudah aman. Tetapi pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada arus investasi perdagangan dan jasa. Bagaimana orang mau investasi di negara ini kalau tidak ada kepastian hukum. Sengketa tanah tidak selesai-selesai, sudah bikin perusahaan sudah didaftarkan di Dirjen AU tiba-tiba berubah stakeholdernya, berubah pengurusnya. Entah siapa yang datang ke notaris (untuk mengubah). Capek-capek bikin perusahaan, usaha sudah besar sudah banyak untung dirampok orang lain," jelas Yusril dalam sambutannya di Pembukaan Rakernas Peradi dikutip Jumat (6/12/2024).

Yusril ini juga menyebut untuk menegakkan kepastian hukum bukan hanya persoalan bagaimana kita merumuskan norma hukum bagaimana kita mempunyai aparatur penegak hukum yang kuat kuat yang ada pada negara tapi kita juga harus memiliki advokat-advokat yang tangguh dan berkualitas. Advokat atau pengacara bisa menjamin kepada kepada investor, investasi mereka aman dari berbagai gangguan yang bisa menghambat investasi.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target 101,3%, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.82 juta orang. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%

Yusril juga menyoroti munculnya organisasi profesi advokat di luar Peradi, padahal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, organisasi profesi advokat hanya satu, yakni Peradi, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk merekrut, menguji dan merekomendasikan pelantikan advokat ke Pengadilan Tinggi setempat.

Munculnya organisasi advokat baru akibat dinamika di dalam tubuh Peradi menurut Yusril harus dicarikan jalan keluarnya agar kembali bersatu ke Peradi, karena UU tidak membuka peluang organisasi profesi advokat lebih dari satu. Untuk bersatu kata Yusril harus ada jiwa besar banyak pihak terkait, Ia mencontohkan bagaimana Presiden Prabowo memiliki jiwa besar mampu merangkul semua pihak dalam pemerintahan.

"Bagaimana kita merangkul kawan-kawan ini saya dan Pak Otto mempunyai amanat yang sama, dan dapat kita belajar dari pak Presiden Prabowo Subianto beliau itu orang yang memiliki jiwa besar. Bagaimana beliau bisa rekonsiliasi dengan para jenderal yang dulu mengadili beliau iya kan dan merekomendasikan supaya beliau dicopot bintangnya dan diberhentikan sebagai perwira TNI itu luar biasa," jelas Yusril