JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida menilai, lemahnya hukum pidana adalah penyabab berulangnya kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Nany menilai, sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada korban sehingga banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media yang belum menemukan titik terang.

"Kalau pun selesai, hukumannya dianggap ringan. Situasi ini saling terkait dan memperkuat kerentanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya," kata Nany saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Ia menyebutkan, banyak pula jurnalis yang menjadi korban kekerasan memilih menerima permintaan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum.

Padahal, setiap tindakan kekerasan terhadap jurnalis seharusnya diproses secara hukum pidana, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Undang-undang ini secara tegas melindungi kerja-kerja jurnalistik dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan," ucap Nany.

Oleh karena itu, AJI mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk lebih menghormati kerja jurnalis.

"AJI mendesak penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sudah dilaporkan," kata dia.

Diketahui, kasus kekerasan terhadap jurnalis telah berulang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Teranyar, terdapat peristiwa intimidasi terhadap jurnalis terjadi saat kegiatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/4/2025) lalu.

Peristiwa bermula saat Kapolri mendekati salah satu penumpang yang tengah duduk di kursi roda di area stasiun.

Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar.

Situasi tiba-tiba berubah tegang saat salah satu oknum polisi yang diduga ajudan Kapolri, Ipda Endry Purwa Sefa, meminta para jurnalis mundur dengan cara yang tidak sopan.

Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron.

Namun, Endry justru mengejarnya dan memukulnya dengan menggunakan tangan.

Akibat peristiwa tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sampai menyampaikan permintaan maaf akibat ulah bawahannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.