Keberadaan gembong narkoba Murtala beserta enam napi-tahanan lainnya yang kabur dari Rutan Salemba masih terus dicari. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian untuk memburu ketujuh DPO tersebut.

"Ya kalau petugasnya (Kalapas) sudah dihukum, untuk (menangkap) orangnya ya kita minta tolong kepolisian lah, kita kan terbatas," kata Agus di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

Agus menuturkan jumlah petugas dengan tahanan serta warga binaan di rutan Salemba jomplang. Dia mengatakan pihaknya tidak berwenang untuk mengejar tujuh DPO tersebut sehingga meminta bantuan polisi.

"Bayangkan aja, ini tahanan dan warga binaan ada 3.000 lebih, yang jaga cuma 35 aja, nggak mungkin lagi kita melakukan pengejaran secara langsung karena kita memang tidak punya kewenangan untuk itu," ujarnya.

"Jadi kita tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," lanjutnya.

Agus berharap ketujuh DPO tidak melarikan diri ke luar negeri. Dia mengatakan apabila ketujuhnya dapat ditangkap akan terungkap ada tidaknya peran dari internal Lapas.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti bisa kita ungkap apakah ada peranan dari anggota lapas atau tidak," ucapnya.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kantor Imigrasi TPI Pekanbaru membenarkan dua pegawai yang digrebek pasangan sah diduga selingkuh di Simpang Tabek Gadang. Untuk menelusuri kejadian itu pihak Imigrasi membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dua pegawai tersebut.

"Memang benar kedua orang tersebut pegawai atau petugas di Kantor Imigrasi Pekanbaru," kata Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi Rabu (19/2/2025).

Reza memastikan sudah melapor ke atasannya terkait video viral kedua pegawai digerebek oleh pasangan sah masing-masing. Hasil laporannya itu menjadi dasar membentuk tim khusus.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.

Pemeriksaan sendiri setelah keluarga dari pegawai melaporkan terkait perbuatan itu. Khususnya terkait dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pehawai berstatus ASN tersebut.

"Untuk laporan sudah kami terima dari pihak keluarga. Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi," katanya.

Keduanya tercatat sebagai staf di Kantor Imigrasi Pekanbaru. Bahkan sudah 5 tahun berdinas.

Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.

KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum lama ini mengunggah Alphard pelat dinas RI 23 dengan nomor 5 kecil. Ini menampik kabar tudingan dirinya menerobos jalur TransJakarta.

Satu hal yang menarik perhatian adalah foto yang diunggah menampilkan mobil dinas Alphard dengan wajah baru. Toyota Alphard terbaru yang dijual di Indonesia sudah hadir sejak 2023.

Mobil itu hadir dengan opsi mesin bensin dan hybrid. Alphard versi bensin mengusung mesin 2.5L berkode 2AR-FE yang dipasangkan dengan transmisi Super CVT-i. Berbekal mesin itu, Toyota Alphard ini bisa menyemburkan tenaga 182 PS pada putaran 6.000 rpm dan torsi 235 Nm pada 4.100 rpm.

Sementara itu, Alphard versi hybrid menggunakan mesin A25A-FXS yang memiliki tenaga 190 PS pada 6.000 rpm dan torsi 236 Nm pada rentang 4.300-4.500 rpm. Baik versi bensin maupun hybrid, Alphard dijual dengan pilihan transmisi CVT.

Kalau melirik isi garasi Natalius Pigai, dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Pigai pada 23 Januari 2025, dirinya diketahui punya tiga aset kendaraan yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliaran.

Tiga kendaraan yang tergabung dalam alat transportasi dan mesin itu, merupakan aset terbesar kedua setelah kas dan setara kas yang bernilai Rp 3,484 miliar. Soal isi garasi, ada dua mobil dan satu motor yang dilapor Pigai. Berikut daftarnya:

1. Mobil Honda CR-V tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 300 juta
2. Mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4 Door A/T tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 890 juta
3. Motor Honda PCX 160 tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 25 juta

Dilihat dari daftar kekayaan Natalius Pigai di atas tidak ada merek Alphard dalam isi garasinya.

Jatah mobil dinas Menteri

Ditelisik melalui aturan terbaru PMK 138 tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, menteri mendapat jatah maksimal mobil dinas 2 unit sedangkan wakil menteri 1 unit.

Pertama untuk Menteri, mobil dinasnya bisa berupa mobil listrik atau internal combustion engine (ICE). Sementara itu, untuk modelnya bisa SUV, sedan, dan MPV.

Syarat pengadaan mobil dinas pejabat selevel menteri masuk kualifikasi A; diatur spesifikasi mesin atau muntahan tenaga. Mobil dinas konvensional untuk menteri antara lain mesin 3.500 cc 6 silinder, dan mobil listrik punya spesifikasi 250 kW.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Komnas HAM menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus tetap dijaga. Komnas HAM menilai Polri harus menunjukkan bukti netralitas pada tahun politik seperti aparat negara lainnya.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Dia melihat Polri telah merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi.

"Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.

Menurutnya, ketegasan ini harus terus ditunjukkan Polri demi mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Dia mengatakan keberadaan kepolisian tentu dibutuhkan masyarakat dalam melindungi dan mengayomi.

"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," ucapnya.

Dia meminta Polri terus mengedepankan penanganan humanis dalam praktik di lapangan. Dia berharap Polri terus mengedepankan upaya persuasif, terutama dalam penanganan aksi demonstrasi.

"Kita berharap ketika merespons demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.

Dia berharap tak ada tindakan represif dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

"Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menangani demonstrasi atau cara penyampaian masyarakat dengan lebih persuasif dan lebih humanis tanpa menggunakan bentuk kekerasan atau yang bersifat represif," pungkas Haris.

Upaya Kantor Imigrasi Bandung untuk mencegah praktik korupsi berbuah manis. Kantor Imigrasi Bandung saat ini meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Predikat tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tahun ini, ada 79 UPT yang meraih predikat WBK dan salah satunya Kantor Imigrasi Bandung.

Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus F. Senat mengatakan predikat ini diperoleh setelah melewati beberapa tahapan evaluasi yang panjang dan detail sejak bulan Januari Tahun 2024 oleh Tim Penilai Internal Kemenkumham dan diakhiri dengan Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum oleh Kementerian PAN RB.

Menurut dia, tak mudah untuk mendapatkan predikat ini, mengawali proses kontestasi WBK dilakukan pencanangan zona Integritas. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga harus mencapai nilai survei kepuasan masyarakat yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Selanjutnya dilakukan evaluasi wawancara, evaluasi dokumen, evaluasi lapangan dan mystery shopping.

"Predikat WBK ini merupakan capaian luar biasa bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Hal ini merupakan buah perjuangan panjang setelah 5 (lima) tahun berkontestasi," kata Alberthus dalam keterangannya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung meraih 2 penghargaan pada Anugerah Humas Imigrasi Indonesia Tahun 2024 dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) dari Menteri HAM beberapa waktu lalu.

"Berbagai prestasi tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kerjasama yang baik di seluruh unsur yang ada," ungkap Alberthus.

Alberthus mengatakan seluruh pegawai akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kantor yang bebas dari korupsi dengan mengutamakan pelayanan yang tetap berlandaskan pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian.

Dia juga berterima kasih atas dukungan instansi terkait dan masyarakat sehingga bisa meraih predikat WBK. "Ini momentum kebanggaan kami, namun kami tidak puas sampai di sini saja, tapi akan terus kami tingkatkan," pungkasnya.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Ditjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) meresmikan dua direktorat baru yakni Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Direktorat Kepatuhan Internal. Hadirnya dua direktorat baru ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan melakukan pengawasan.

Pembentukan direktorat ini berdasarkan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024, kedua direktorat ini resmi beroperasi sejak 20 November 2024. Dengan demikian, saat ini Ditjen Imigrasi membawahi delapan direktorat teknis dan satu sekretariat direktorat jenderal.

Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian didapuk menjadi Direktur Kepatuhan Internal.

Sejak 28 November 2024, Barron memimpin Direktorat ini. Tugasnya fungsinya meliputi pencegahan pelanggaran, dengan melakukan identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Posisi Barron Ichsan sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian digantikan oleh Kombes Pol Yuldi Yusman dari Kepolisian Republik Indonesia.

"Direktorat Kepatuhan Internal berperan sebagai pengawas internal dalam sebuah institusi. Tugas utama direktorat ini memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Safar M. Godam, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/12/2024).

Pemeriksaan imigrasi (Foto: dok. Istimewa)

Sementara itu Suhendra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk untuk memimpin Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Tugas utama direktorat baru ini adalah memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

Hal ini disebut penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 168 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada Semester I Tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023, tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI.

Godam menyebutkan bahwa banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola, serta tingginya volume perlintasan orang, merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi.

"Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, Saya berharap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara," tutup Godam.