Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 37 miliar usai dilakukan efisiensi. Komisi XIII DPR RI mempersilakan Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengajukan relaksasi.

"Komisi XIII memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (Rp 174 M) yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (Rp 83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (Rp 37 M)," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara di ruang rapat Komisi XIII DPR gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dewi mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran. Namun ia meminta Kementerian HAM untuk menyusun rinci detail anggarannya.

"Komisi XIII secara prinsip mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh Kementerian HAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM," sebutnya.

Prinsipnya, kata Dewi, relaksasi anggaran itu harus mencerminkan produktifitas kinerja Kementerian HAM. "Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan karena perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh Kementerian HAM," ucap dia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi itu dimungkinkan untuk memprioritaskan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti kita lihat ya (indikasi pangkas anggaran untuk biayai MBG). Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini alhamdulillah Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1) lalu.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan semua kementerian dan lembaga (K/L) mendukung dan menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.

"Enggak ada yang tidak berkenan, karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan kegiatan-kegiatan seperti seminar, studi banding, perjalanan dinas hingga kunjungan kerja.

Dia menilai dengan mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, negara bisa berhemat hingga puluhan triliun rupiah. Dana tersebut bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Saya kira semangatnya itu. Jadi tidak ada teman-teman K/L yang merasa dikurangi. Memang semangat kita bersama-sama," ucap Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan alasan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

Prabowo meminta agar masing-masing anggaran belanja di kementerian dan lembaga (K/L) ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Arahan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Aturan itu langsung berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025.

Prasetyo mengatakan, Prabowo telah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan. Efektivitas belanja negara harus lebih dipertajam untuk tujuan yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya pikir adalah sebagaimana pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," sebut Prasetyo ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Dia mengungkapkan, Prabowo sudah sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, ataupun studi banding dikurangi.

"Yang disampaikan Presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi, kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," beber Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan kemungkinan model penghematan yang dilakukan mirip automatic adjustment yang pernah dilakukan sebelumnya, beberapa anggaran 'dibintangi' atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya," sebutnya ketika dikonfirmasi apakah penghematan akan melakukan pemangkasan atau hanya dibintangi.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo juga menegaskan sejauh ini tak ada penolakan yang disuarakan K/L. Menurutnya, semua K/L satu suara untuk melakukan penghematan.

"Ndak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, nggak ada teman teman K/L merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," sebut Prasetyo.