JAKARTA - Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangani nota kesepahaman atau MoU tentang Perlindungan Kerja Pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana dalam kerangka jaminan atas pelaksanaan Kemerdekaan Pers. Dewan Pers menyebut lembaga pers rentan mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan dalam menjalankan profesinya.

"Lembaga Pers ada dua entitas, ada medianya dan ada jurnalisnya, keduanya rentan mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan di dalam menjalankan profesinya. Hampir dalam satu keping mata uang dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, dan lembaga-lembaga independen yang bekerja untuk memenuhi hak konstitusional warga masyarakat," ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/5/2025).

Menurut Ninik, dalam konteks pers itu adalah hak untuk tahu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E. Maka, kerentanan sebagai institution defender, unwrite defender, seperti pekerja pers ini memang memerlukan dukungan penuh, baik dalam rangka mencari, mengolah, menyimpan, memproduksi, maupun menyebarkan berita.



"Dalam konteks inilah sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memang secara mandat memberikan dukungan dan perlindungan pada pers, maka dua entitas ini sungguh akan mendapatkan bentuk perlindungan, tentu (dengan) standar operasional prosedur (yang berlaku)," jelasnya.

Ninik mengungkap, pihaknya berharap betul dengan upaya bersama, dalam hal ini MoU, ke depan bisa membuat satuan tugas nasional perlindungan pada jurnalis atau pers yang didalamnya ada Komnas Perempuan dan LPSK. Diharapkan, ada suatu model terbaru dalam upaya mitigasi dan penanganan, yaitu pencegahan lebih sistematis, terintegrasi dalam standar kegiatan masing-masing lembaga yang ikut dalam upaya perlindungan tersebut.

"Dan untuk penanganan adalah percepatan karena percepatan ini menjadi suatu hal, ada yang ditangani tapi mandek dan ada yang tak ditangani, dan jumlah yang sekarang bertambah adalah jumlah kekerasan yang dilaporkan, yang belum tentu ditangani. Jadi, ada yang ditangani sampai proses penyelidikan setelah itu menguap karena berbagai hal. Bisa jadi karena proses pembuktiannya tak mudah karena digital, bisa jadi," katanya.

Ninik berharap, LPSK bisa membantu pihaknya untuk memberikan perlindungan pada para pekerja pers tersebut. Bisa berbentuk perlindungan pada alat kerja, websitenya supaya tak dirusak, dilakukan doxing pada aktivitas pekerja pers, hingga isi handphone, seperti WhatsApp dan lain-lain.

JAKARTA - Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangani nota kesepahaman atau MoU tentang Perlindungan Kerja Pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana dalam kerangka jaminan atas pelaksanaan Kemerdekaan Pers. Dewan Pers menyebut lembaga pers rentan mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan dalam menjalankan profesinya.

"Lembaga Pers ada dua entitas, ada medianya dan ada jurnalisnya, keduanya rentan mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan di dalam menjalankan profesinya. Hampir dalam satu keping mata uang dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, dan lembaga-lembaga independen yang bekerja untuk memenuhi hak konstitusional warga masyarakat," ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/5/2025).

Menurut Ninik, dalam konteks pers itu adalah hak untuk tahu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E. Maka, kerentanan sebagai institution defender, unwrite defender, seperti pekerja pers ini memang memerlukan dukungan penuh, baik dalam rangka mencari, mengolah, menyimpan, memproduksi, maupun menyebarkan berita.



"Dalam konteks inilah sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memang secara mandat memberikan dukungan dan perlindungan pada pers, maka dua entitas ini sungguh akan mendapatkan bentuk perlindungan, tentu (dengan) standar operasional prosedur (yang berlaku)," jelasnya.

Ninik mengungkap, pihaknya berharap betul dengan upaya bersama, dalam hal ini MoU, ke depan bisa membuat satuan tugas nasional perlindungan pada jurnalis atau pers yang didalamnya ada Komnas Perempuan dan LPSK. Diharapkan, ada suatu model terbaru dalam upaya mitigasi dan penanganan, yaitu pencegahan lebih sistematis, terintegrasi dalam standar kegiatan masing-masing lembaga yang ikut dalam upaya perlindungan tersebut.

"Dan untuk penanganan adalah percepatan karena percepatan ini menjadi suatu hal, ada yang ditangani tapi mandek dan ada yang tak ditangani, dan jumlah yang sekarang bertambah adalah jumlah kekerasan yang dilaporkan, yang belum tentu ditangani. Jadi, ada yang ditangani sampai proses penyelidikan setelah itu menguap karena berbagai hal. Bisa jadi karena proses pembuktiannya tak mudah karena digital, bisa jadi," katanya.

Ninik berharap, LPSK bisa membantu pihaknya untuk memberikan perlindungan pada para pekerja pers tersebut. Bisa berbentuk perlindungan pada alat kerja, websitenya supaya tak dirusak, dilakukan doxing pada aktivitas pekerja pers, hingga isi handphone, seperti WhatsApp dan lain-lain.

Jakarta -

Hari Bhakti Pemasyarakatan jatuh pada tanggal 27 April dan tahun ini merupakan peringatan ke-61. Hari ini sudah diperingati sejak tahun 1964.

Apa tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025? Berikut ulasannya.

Tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025

Dilansir situs Ditjen Pemasyarakatan, Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025 mengusung tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Hari Bhakti Pemasyarakatan dijadikan sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Asal-usul Istilah Pemasyarakatan

Istilah "Pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1963 melalui pidato "Pohon Beringin Pengayoman" oleh Prof. Sahardjo, S.H selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Sistem Pemasyarakatan dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem Pemasyarakatan mewujudkan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, lingkungan masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam pembangunan sekaligus memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

(kny/imk)

Pagar Alam -

Ratusan warga binaan di Lapas Kelas III Pagar Alam mengikuti salat Id di lapangan Lapas. Pelaksanaan salat Id tahun ini berjalan dengan lancar.

Pantauan di lapas tersebut, para warga binaan sudah mulai memenuhi bawah tenda yang sudah disediakan sejak pukul 06.30 WIB. Selain, petugas lapas juga ikut membaur bersama warga binaan melaksanakan salat Idul Fitri.

Setelah melakukan salat Id, para warga binaan saling bersalam-salaman sesamanya, maupun kepada petugas.

Kelapas Kelas III Pagar Alam, Muhammad Rolan mengatakan dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 1446 H diikuti oleh seluruh warga binaan yang berjumlah 146 orang.

"Yang mengikuti salat Id, seluruh warga binaan dan ada petugas lapas juga. Sejumlah 146 orang," katanya Senin (31/3/2025).

Namun, kata dia, ada sejumlah orang yang masih berstatus tahanan yang tidak mengikuti salat Id. Meski begitu, pelaksanaan salat Id di sana berjalan dengan lancar dan hikmat.

"Iya Alhamdulillah dilaksanakan tadi pagi berjalan lancar. Yang mengikuti salat, seluruh warga binaan kecuali yang masih status tahanan," ujarnya.

"Semoga kita semua sebagai insan yang beriman dapat menjadi manusia yang suci kembali setelah 1 bulan berpuasa menahan hawa nafsu," harapnya.

(dai/dai)

Polewali Mandar -

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menyelenggarakan pelayanan Paspor Simpatik dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Paspor simpatik ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan mengakomodir masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor Imigrasi di hari kerja, jadi mereka bisa datang di hari libur dan juga untuk mengakomodir masyarakat yang jauh dan hanya bisa datang di akhir pekan," kata Kasubsi Pelayanan Perjalanan Kantor Imigrasi Polman, Angga Ingward Lyman Allagan, kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Pelayanan paspor simpatik berlangsung di Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura, Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Pelaksanaannya setiap hari Sabtu selama bulan Januari 2025.

"Dalam bulan ini kita sudah melaksanakan dari tanggal 4, terus tanggal 11, 18 dan terakhir hari ini di tanggal 25. Jadi total sudah 4 kali," tuturnya.

Angga mengatakan pihaknya menyedikan 20 kuota yang rinciannya 10 kuota untuk walk in dan 10 lainnya untuk m-pasport. Pelayanan paspor simpatik ini mengikuti jam kerja mulai pukul 09.00 Wita-15.00 Wita.

"Untuk pelayanan paspor simpatik, itu jam pelayanannya dimulai dari jam sembilan sampai selesai. Sampai jam lima belas atau jam tiga sore," ucap Angga.

Sementara salah satu warga, Suhana mengaku terbantu dengan adanya pelayanan paspor simpatik ini. Momen ini menjadi peluang baginya yang memiliki kesibukan mengurus rumah tangga.

"Karena kalau hari biasa saya susah kemana-mana, karena harus urus rumah tangga. Waktu saya longgar saat hari libur saja, sudah ada keluarga lain yang membantu urusan di rumah," kata Suhana.

Dia pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas. Menurut Suhana, petugas Imigrasi Polman sangat ramah sehingga membuatnya merasa nyaman.

"Alhamdulillah, saya senang urus paspor di sini. Petugasnya ramah, demikian juga dengan pelayanannya, sangat memuaskan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus menuturkan, layanan paspor simpatik merupakan wujud kemudahan yang diberikan Imigrasi kepada masyarakat dalam pelayanan paspor. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan HBI ke-75 tahun ini.

"Hal ini merupakan bakti kami insan Imigrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagaimana tajuk peringatan HBI tahun ini, yakni Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi," pungkas Adithia.

(sar/hmw)