Eksplorasi mineral perlu digenjot karena masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Namun, eksplorasi memiliki banyak tantangan di antaranya rasio suksesnya yang rendah.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, untuk mendorong eksplorasi dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian kepastian hukum hingga kemudahan perizinan.

"Nyawa dari pertambangan itu ada di eksplorasi. Tanpa eksplorasi, nggak ada pertambangan. Nah, sementara masih cukup banyak cadangan kita yang belum dimanfaatkan untuk mendorong investasi masuk di eksplorasi," katanya dalam Indonesia Investment Talk Series di Jakarta, Senin (19/5/2025). Indonesia Investment Talk Series diselenggarakan oleh detikcom dan disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Karena eksplorasi itu bisnis yang sangat beresiko, global sukses rasionya pun itu rata-rata hanya 5%. Indonesia katanya lebih rendah, rata-rata 3%. Nah, faktor-faktor regulasi juga salah satu jadi indikator untuk melihat bahwa Indonesia ini ternyata agak menantang untuk masuk eksplorasi," sambung Hendra.

Hendra menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bagus prospek geologinya di dunia. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah memperbaiki aspek kebijakan demi menggenjot eksplorasi yang memiliki sukses rasio kecil.

Jika regulasi mendukung maka investasi yang masuk akan semakin banyak. Komoditasnya pun akan semakin beragam, tidak terpusat hanya pada nikel saja.

"Pesan buat pemerintah adalah segera mungkin kita harus dorong eksplorasi. Karena itu investasi akan banyak masuk kalau regulasi kita mendukung. Kalau eksplorasi kita hidup, cadangan kita akan banyak sehingga orang akan dengan mudah akan masuk ke berbagai fasilitas pengolahan pemurnian. Bukan hanya di nikel, tapi juga di bauksit, mangan dan lain-lain," bebernya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia adalah aturan divestasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tergolong ketat, yakni mewajibkan perusahaan asing melepas sahamnya ke pemerintah dalam periode waktu tertentu.

Meski berdampak positif bagi bangsa namun aturan itu berpotensi memberatkan langkah investor. Hendra menilai pemerintah sebenarnya bisa mengambil benefit selain dari kepemilikan saham, misalnya dari pajak dari kegiatan berusaha, pembukaan lapangan kerja hingga pemberian nilai tambah ke negara.

"Karena di aturan divestasi kita ini sangat ketat ya. Jadi, menurut undang-undang, perusahaan setelah 10 tahun beroperasi itu secara bertahap harus melepaskan atau mendivestasikan saham asing. Sehingga nanti di tahun ke-15 kalau nggak salah ya, itu udah mayoritas milik nasional," tutup Hendra.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menempuh jalur hukum buntut demo karyawan kontraktor yang berakhir ricuh. Demo tersebut dinilai telah banyak merusak fasilitas perusahaan.

"Yang jelas akan ada proses hukum terkait hal ini (demo ricuh karyawan kontraktor)," tegas Head of Media Relations Department PT IMIP Dedy Kurniawan kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

Dedy mengungkapkan karyawan kontraktor yang menggelar aksi melakukan penyerangan terhadap petugas. Selain itu, mereka juga merusak dan membakar mobil safety patrol.

"Kami menyesalkan tindakan anarkis berupa penyerangan terhadap petugas, perusakan dan pembakaran beberapa mobil safety patrol oleh karyawan kontraktor," ucapnya.

Dedy melanjutkan, pihaknya juga menyesalkan ulah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh dengan mencuri aset-aset perusahaan. Tindakan massa aksi itu dinilai merugikan banyak pihak.

"Kami juga menyesalkan tindakan sejumlah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh ini dengan melakukan tindakan pencurian aset perusahaan seperti AC, besi, kabel tembaga dan lain-lain," kata Dedy.

Diberitakan sebelumnya, karyawan kontraktor menggelar demonstrasi di sejumlah pintu masuk kawasan PT IMIP Morowali pada Minggu (2/3) pagi. Mereka menuntut aturan terkait penggunaan bus bagi perusahaan kontraktor atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang beraktivitas di dalam kawasan industri IMIP.

Dedy mengaku aturan penggunaan bus sebenarnya sudah disosialisasikan sejak tahun 2024. Aturan ini dikeluarkan karena banyaknya kecelakaan yang terjadi atau potensi bahaya yang muncul akibat penggunaan mobil bak terbuka seperti pickup atau truk oleh perusahaan kontraktor dalam pengangkutan karyawan.

"Jadi apa yang kami lakukan ini adalah upaya untuk menjaga keselamatan dan keamanan pekerja kontraktor, dan bagian dari upaya kami menegakkan aturan negara dan mematuhi regulasi pemerintah terkait K3," kata Dedy.

Namun belakangan, aturan itu memunculkan ketegangan dan memicu aksi anarkis karyawan kontraktor. Akibatnya, sejumlah sekuriti hingga polisi mengalami luka-luka usai dikeroyok massa aksi.

"Sejumlah petugas safety IMIP, security kawasan, polisi dan seorang karyawan PT DSI (Dexin Steel Indonesia) yang terluka akibat diserang dan dikeroyok karyawan kontraktor. Selain itu, sejumlah mobil patroli safety juga dibakar dan dirusak oleh mereka," kata Dedy.

1.390 CCTV Dipasang Seusai Bantal Kereta Whoosh Dicuri

1.390 CCTV Dipasang Seusai Bantal Kereta Whoosh Dicuri