Setelah lebih dari dua dekade dan 37 kali menjalani operasi, Chusnul Chotimah (55) masih belum pulih dari semua derita fisik yang didapat dari ledakan serangan bom Bali. Aksi teror pada tahun 2002 itu menewaskan 202 orang.

Chusnul yang penuh dengan sisa luka bakar itu kini khawatir kehilangan akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan inpres efisiensi atau pemotongan anggaran diduga untuk mendanai janji-janji pemilunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mengutip dari Reuters, langkah itu diduga dapat mengganggu layanan publik di negara terluas Asia Tenggara, dan menghambat pertumbuhan ekonominya.

Saat Chusnul melanjutkan masa pemulihannya yang menyakitkan dan berjuang untuk tetap membuka kedai makanan ringannya di Sidoarjo, Jawa Timur, dia bergantung pada dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  untuk pengobatan dan bantuan psikiatris.

"Saya menghubungi Bu Susi, Wakil Ketua LPSK [Susilaningtias], dan bertanya, 'Bu Susi, apakah benar ada pemotongan anggaran ke LPSK dari pemerintah?' Dia bilang iya. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap bantuan medis para korban? Dia bilang, 'Sepertinya bantuanmu tidak aman'," kenang Chusnul mengutip dari Reuters, Sabtu (22/2).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

Kritik atas efisiensi atau pemotongan anggaran yang diduga bermasalah itu pun menjadi salah satu tuntutan dalam aksi maraton dan serentak bertajuk 'Indonesia Gelap ' di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dekat Istana Kepresidenan, selama sepekan terakhir.

Chusnul yang kini menanggung hidup dari kedai makanannya mengaku akan sulit bila bantuan bagi dirinya kena potong imbas efisiensi anggaran.

Dia bukan hanya harus membayar tagihan medisnya sendiri imbas bom Bali, tetapi juga biaya pengobatan mahal putranya yang menderita kelainan pembekuan darah nan langka.

Korban selamat bom Bali lainnya mengatakan mereka telah mengirim surat ke DPR dan Prabowo untuk menuntut LPSK dikecualikan dari pemotongan tersebut.

"Saya bisa mencari uang dengan bekerja, saya akan berjuang untuk makan dan sekolah untuk anak-anak saya, tapi pengobatan saya tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan LPSK," kata Chusnul. "Saya tidak akan lagi menjalani kehidupan normal.

JAKARTA - Demo Indonesia Gelap menjadi tema panas di berbagai kota. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang diterima akal sehat oleh rakyat.

Menurut pakar hukum Prof Henry Indraguna, ada banyak alasan di balik peristiwa tersebut. "Salah satu alasan adalah masalah ekonomi. Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran. Lalu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu saja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa sebagai amplifikasi suara," ujar Henry, Sabtu (22/2/2025).

?Kondisi masyarakat yang sesungguhnya adalah reason yang wajar diteriakkan kepada penguasa," tambahnya.

Dia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan preferensi tepat untuk menyiasati cupetnya fiskal. Tentu kebijakan pemerintah ini memicu protes masyarakat yang tak berpihak kepada mereka, sebagai kelas berpenghasilan rendah bahkan susah hidup. Terlebih kalau pengeluaran sehari-hari makin berat. Ini terjadi ketika daya beli turun.

Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan sosial juga menjadi masalah bangsa ini. Negara belum mampu berlaku adil untuk menghukum berat dan memiskinkan para perampok uang rakyat karena tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi sebagai warga bangsa yang bermartabat di negeri yang sudah merdeka 79 tahun ini.

"Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi," ungkap Henry.

"Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," lanjutnya.

Henry menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa, agar tak sampai anarkistis dan malah merugikan kepentingan umum.

"Pertama adalah semua penyelenggara negara dari Presiden hingga pemerintahan paling bawah harus dapat melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik. Prinsipnya, pemerintah perlu lebih terbuka soal bagaimana dana negara digunakan dan pastikan tidak ada yang disalahgunakan," ujarnya.

Kedua, fokus kerja pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang padat karya, memberikan bantuan UMKM, serta memberi perhatian lebih pada rakyat yang benar-benar terhimpit oleh kondisi ekonomi. Kebijakan yang lebih inklusif dan merata bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial," kata Henry.

Yang terakhir, penyebab utama semua adalah kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pembantu Presiden antara satu dengan lainnya tidak konsisten bahkan sering terperangkap kepentingan ego masing-masing kementerian atau lembaga. Sehingga dianggap rakyat bahwa kebijakan yang diambil Kepala Negara malah tidak berpihak kepada rakyat.

Henry masih percaya bahwa Presiden merekrut banyak staf khusus tentu dimaksudkan untuk memudahkan berkomunikasi dengan publik.

"Kebijakan itu mestinya perlu disosialisasikan secara masif dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa pemerintah. Bahasa yang sederhana, lugas, genuine, dan mudah dipahami rakyat. Pertanyaannya, staf-staf khusus dan staf ahli kementerian yang banyak itu, sudahkah melakukan riset dan menjalankannya. Jangan-jangan mereka malah gagap tidak paham tentang job descriptionnya. Lalu demi untuk bisa dinilai bisa kerja malahan mengeluarkan statement bahkan kebijakan yang blunder bagi rakyat," ujarnya.

Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini, edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan ini mengurangi potensi protes yang berujung pada demonstrasi.

Demo Indonesia Gelap merupakan bentuk ekspresi pesimisme masyarakat. Sekarang tugas pemerintah adalah mengubah pesimisme itu menjadi optimisme.

"Ini hanya bisa terwujud jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Akan lebih baik bekerja nyata daripada membuat statement-statement yang berujung blunder," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Aksi penyampaian pendapat ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi sebelumnya pada Senin (17/2/2025), setelah perwakilan pemerintah tidak menemui massa dalam aksi.

Dalam aksi Kamis kemarin, mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan, termasuk kajian ulang terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Selain itu, mereka menuntu transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba dan dwifungsi TNI.

Para mahasiswa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, serta penolakan terhadap impunitas dan dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam politik.

Mensesneg akhirnya muncul

Setelah masssa aksi menjebol barikade beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul didampingi Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto.

Ketiganya berdiri di atas kendaraan taktis barracuda, tepat di belakang barikade beton yang membatasi akses untuk menuju Istana Negara.

"Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua," ujar Prasetyo melalui pengeras suara.

Namun, pernyataan itu segera dipotong oleh orator aksi yang mempertanyakan mengapa Prasetyo memilih berbicara dari atas kendaraan dengan pengawalan polisi.

Prasetyo lalu meminta perwakilan mahasiswa untuk maju dan berdiskusi langsung dengannya. Namun, permintaan itu ditolak.

Mahasiswa justru menegaskan bahwa sebagai perwakilan pemerintah, Prasetyo seharusnya yang turun menghampiri mereka.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang juga berada di kendaraan taktis kemudian mencoba menengahi situasi dengan meminta massa membuka jalan agar Prasetyo dapat bergerak menuju mobil komando.

“Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.

Setelah celah terbuka, Prasetyo bersama rombongan berjalan melewati barikade yang telah dijebol dan naik ke atas mobil komando.

Dari sana, ia berhadapan langsung dengan demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.

"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!" seru orator, disambut gemuruh sorakan massa.

Suara Mensesneg, tuntutan dan ultimatum 2x24 jam

Seorang orator mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi sembilan tuntutan mahasiswa dan menyerahkannya kepada Prasetyo.

"Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah, terbuka menerima tuntutan ini dan akan mempelajarinya," ujar Prasetyo.

Sebagai tanda keseriusan, ia kemudian menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa.

Namun, massa tak langsung puas. Mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut dalam waktu 2x24 jam.

"Hari ini kita dokumentasikan dan kita ultimatum pihak istana. Kita beri waktu selama 2x24 jam!" tegas orator.

Untuk menutup aksi, Prasetyo dan mahasiswa bersama-sama menyanyikan lagu Darah Juang ciptaan John Tobing, simbol perjuangan dan perlawanan rakyat.

Dengan tangan kiri mengepal ke udara, suara mahasiswa menggema di tengah kota Jakarta, menandai perlawanan yang masih berlanjut.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui mahasiswa demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sore.

Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara bersama perwakilan demonstran dan didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menanggapi poin-poin tuntutan mahasiswa termasuk di bidang pendidikan menggunakan pengeras suara. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi.

"Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," ujar Prasetyo.

"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan," tambah Prasetyo.

Ia pun bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi demonstrasi. Prasetyo menerima poin-poin dan akan mempelajari tuntutan para mahasiswa.

"Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian dari juga dari selama ini yang kami perjuangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas menandatangani poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Prasetyo juga meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdiskusi terkait poin-poin tuntutan.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan dari berbagai tema seperti kebijakan efisiensi, pajak, dwifungsi TNI, pendidikan, dan lainnya.

Berikut isi sembilan tuntutan mahasiswa demonstran Indonesia Gelap

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui mahasiswa demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sore.

Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara bersama perwakilan demonstran dan didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menanggapi poin-poin tuntutan mahasiswa termasuk di bidang pendidikan menggunakan pengeras suara. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi.

"Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," ujar Prasetyo.

"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan," tambah Prasetyo.

Ia pun bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi demonstrasi. Prasetyo menerima poin-poin dan akan mempelajari tuntutan para mahasiswa.

"Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian dari juga dari selama ini yang kami perjuangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas menandatangani poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Prasetyo juga meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdiskusi terkait poin-poin tuntutan.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan dari berbagai tema seperti kebijakan efisiensi, pajak, dwifungsi TNI, pendidikan, dan lainnya.

Berikut isi sembilan tuntutan mahasiswa demonstran Indonesia Gelap

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menanggapi perihal demo terkait Indonesia gelap.

Yusril mengatakan Prabowo merasa ada sebagian orang yang pesimistis terhadap perkembangan di Indonesia.

Bahkan, kata dia, ada juga rakyat yang sampai menciptakan fenomena #KaburAjaDulu.

"Iya, semua ditanggapi juga oleh Presiden bahwa memang ada sebagian orang yang merasa pesimis dengan melihat perkembangan ini. Bahkan ada yang mengatakan, 'ayo pergi ke luar negeri', dan segala macam begitu," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan dunia ini sebenarnya memang sedang dalam posisi mengalami perubahan yang sangat cepat.

Menurutnya, berdasarkan analisis para pakar dunia tentang perkembangan negara selama 5-10 tahun ke depan, akan ada banyak perubahan yang luar biasa.

"Misalnya Jepang itu tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia. Akan digantikan oleh India dan Indonesia ke depannya. Jadi posisi negara-negara maju sekarang juga akan mengalami kemunduran," jelasnya.

"Jepang, bagaimana kita tahu, secara teknologi stagnasi sekarang. Karena penuaan terjadi, regenerasinya tidak berjalan, dan ekonominya konservatif. Sementara mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, peran Indonesia akan sangat besar di dunia," sambung Yusril.

Sementara itu, Yusril mengindikasikan anak-anak muda lebih baik tidak pergi ke luar negeri.

Sebab, dalam 10-20 tahun lagi, Indonesia akan menjadi sangat luar biasa.

"Jadi kalau yang muda-muda sekarang ini mengatakan pergi ke luar negeri, pergi ke luar pun untuk apa. Kita akan melihat 10-20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa. Kalau umur saya sudah hampir 70 tahun sekarang, 20 tahun lagi mungkin saya sudah tidak hidup lagi," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengaku bangga dengan perjuangan para mahasiswa yang menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Hal ini dia ungkapkan saat menemui massa aksi di atas mobil komando.

"Beberapa hari ini kami melihat bangga dengan apa yang adik-adik perjuangkan, karena sudah seharusnya adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan hari ini," ujar Prasetyo Hadi.

Dia mengaku juga pernah menjadi mahasiswa dan pernah juga berunjuk rasa seperti apa yang dilakukan massa aksi Indonesia Gelap ini.

"Kami semua yang ada di depan pernah seperti adik-adik. Di saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Prasetyo membuka ruang dialog untuk para perwakilan massa. Dia mengaku ingin mendengarkan tuntutan-tuntutan dari massa aksi Indonesia Gelap.

"Karena bagi saya apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan, adalah bagian yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami brpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah, karena kami ingin memperjuangkan bnyak hal yang adik-adik perjuangkan," ucap dia.

Untuk diketahui, sejumlah aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk d Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui mahasiswa aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Prasetyo yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu menyampaikan, bakal menyampaikan aspirasi mereka pemerintah.

"Saudara meminta beberapa poin, kami dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini," ucap Prasetyo di tengah massa, Kamis.

Prasetyo mengatakan bakal menawarkan mahasiswa itu untuk berdialog secara terbuka untuk membahas poin mana saja yang kurang tepat.

"Untuk mengawalnya, saya menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara. Kita berdialog secara konstruktif," ucap Prasetyo.

Salah satu yang disoroti adalah soalnpendidikan berkualitas. Menurut dia, pemerintah juga mengkehendaki permintaan itu.

"Saudara ingin pendidikan murah itu yang sedang kami perjuangan," kata dia.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat, berhasil membongkar barier beton yang dipasang polisi, Kamis (20/2).

Mereka membongkar barier dengan cara menarik menggunakan tali tambang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun menemui massa pedemo.

Di depan pedemo Prasetyo menyatakan, pemerintah telah mendengar tuntutan massa mahasiswa.

Prasetyo yang mengaku mewakili Presiden Prabowo Subianto itu juga ditemani oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta, sore ini. Prasetyo turun di tengah desakan massa.

Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara. Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda, Kamis (20/2/2025). Sebab ruas jalan ke arah Istana ditutupi barrier beton.

Aksi massa sempat memanas, bahkan mencoba merobohkan barrier beton yang dipasang polisi. Massa terus bergerak dengan melemparkan benda ke arah petugas kepolisian.

Polisi terus mengimbau agar aksi tak anarkis. Namun aksi terus memanas. Hingga akhirnya kepolisian menyebut tengah berdialog dengan Istana untuk bertemu dengan massa.

Istana setuju dan Prasetyo Hadi hadir menemui massa aksi. Mulanya, Prasetyo berdialog di belakang barrier beton. Massa tak terima dan memintanya maju menemui mereka.

Polisi meminta koordinator lapangan aksi agar menjamin keamanan Prasetyo. Korlap menyanggupi.

Didampingi Kapolres Jakpus Susatyo, Prasetyo naik ke atas mobil komando. Korlap aksi menyampaikan poin poin aspirasinya.

Sebagai informasi, pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

(ond/gbr)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi menerima tuntutan massa aksi 'Indonesia Gelap.' Dia berjanji akan mempelajari poin-poin dari tuntutan itu.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa yang tengah menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025) sore. Dia hadir di tengah desakan massa.

"Saudara-saudara meminta beberapa poin, sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," ucapnya di hadapan para mahasiswa.

Dia menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan pihak istana. Namun belum diketahui kapan pertemuan itu akan dilakukan.

"Untuk mengawalnya saya menawarkan karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," katanya menawarkan.

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut, mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama sama," sambung dia.

Meski begitu, dia mengakui aksi menyuarakan pendapat di muka umum tetap diperbolehkan. Sebab, aksi massa dilindungi undang-Undang.

"Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan, Pak Kapolda. Ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, berjaket biru, berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan," ujarnya.

Selepas itu Prasetyo langsung menandatangani kertas tuntutan. Menanggapi itu, koordinator lapangan aksi 'Indonesia Gelap' mengultimatum Prasetyo, agar tidak hanya menerima, namun menindaklanjuti tuntutannya.

"Kawan kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2X24 jam," pungkasnya.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

(ond/aik)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dia mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menemui massa aksi yang terdiri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

"Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan Adik-adik semuanya," kata Prasetyo dari atas mobil komando, Kamis (20/2/2025).

Dia memuji gerakan para mahasiswa karena, menurutnya, mahasiswa memanglah memiliki sikap pejuang. Dia pun mengaku melakukan hal yang sama semasa muda dulu.

"Beberapa hari ini, kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangan. Karena sudah seharusnyalah, adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan pada hari ini," ucapnya.

"Kami semua yang ada di depan, pernah seperti adik-adik. Saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha Kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," lanjut Prasetyo.

Karena itu, dia menuturkan, saat koordinator aksi menyampaikan ingin berkomunikasi dengan Istana, dirinya secara pribadi menyanggupi permintaan itu. Dia lalu menuturkan alasan terjun ke dunia politik untuk sama-sama berjuang seperti yang sedang dilakukan para mahasiswa.

"Karena bagi saya apa yang Saudara-saudara perjuangkan, apa yang Adik-adik perjuangkan, adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan," ungkap Prasetyo.

"Kenapa kami berpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah. Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang Adik-adik perjuangkan," imbuh dia.

Untuk diketahui, Prasetyo turun di tengah desakan massa. Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara.

Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda. Sebab, ruas jalan ke arah Istana ditutupi barier beton.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

(ond/aud)