JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku miris karena hakim agung di Indonesia bisa dengan mudahnya dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) tanpa peran advokasi internal terlebih dahulu.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan praktik di luar negeri, di mana hakim agung menjadi salah satu jabatan yang paling dihormati.

"Saya sebetulnya kalau melihat praktik di luar negeri dan membandingkan di Indonesia, saya itu kadang-kadang agak miris, misalnya hakim agung dengan mudahnya bisa dipanggil aparat penegak hukum," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Mahkamah Agung (MA), Kamis (13/3/2025).

Politikus Partai Gerindra ini berpendapat, perlu diatur mekanisme internal yang melibatkan adanya peran advokasi untuk hakim agung.

Terlebih, hakim agung di negara-negara lain dihormati, bahkan lebih terhormat dibandingkan kepala negara.

Namun, Habiburokhman menampik bahwa advokasi ini bertujuan untuk menghambat penegakan hukum atas potensi pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, dirinya juga mendorong agar mekanisme pengawasan di internal MA turut diperkuat.

"Ketua MA itu lebih terhormat daripada kepala negara. Artinya, bukan kita ingin menghambat penegakan hukum, tapi mekanisme penegakan integritasnya, mekanisme itu apakah bisa dicari, mekanisme internal yang kuat lebih dahulu, pengawasan yang kuat," ucap dia.

Habiburokhman tidak memungkiri, pemanggilan hakim agung oleh aparat penegak hukum berpotensi menggerus independensi atau integritas hakim.

Padahal, menurut dia, independensi hakim diperlukan sebagai wakil Tuhan di dunia.

Ia mengingatkan, lewat tangan hakim, keputusan apapun di pengadilan harus menjadi yang paling adil yang diputus oleh manusia.

"Ini akan berakibat pada independensi kalau hakim agung kita gampang (dipanggil) ya kan, ada kaitan dikit dengan perkara dipanggil sana, dipanggil sini. Apakah independensinya terganggu atau tidak, apa dia malah gampang ditakut-takutin," kata Habiburokhman.