JAKARTA, investor.id - Setara Institute mengungkap indeks HAM 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun lalu. Indeks HAM tahun ini 2,9 atau turun 0,1 dibandingkan tahun 2023. Karena itu, Setara Institute menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, penurunan indeks HAM terjadi di aspek hak sipil dan politik. Dimana tahun ini memperoleh 2,9 atau turun 0,1 dibanding tahun 2023.

"Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik," kata Halili dalam konferensi pers indeks HAM pada Selasa (10/12/2024).

Sementara aspek sosial ekonomi dan budaya, kata Halili, indeks HAM tak mengalami kenaikan ketimbang 2023, yakni sebesar 3,3 poin.

"Harapan bergantung kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk berkomitmen dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," katanya.

Setara Institute pun memberikan sejumlah rekomendasi ke Presiden Prabowo terkait menurunnya indeks HAM tersebut. 

Rekomendasi pertama, meminta Presiden Prabowo segera mengesahkan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Presiden Prabowo Subianto mengadopsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif sebagai basis dalam penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keberagaman," ungkapnya.

Selain itu, Setara Institute juga meminta Presiden Prabowo terus menjamin kebebasan pers guna menciptakan iklim yang baik bagi demokrasi.

"Termasuk dan terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi," kata dia.

Kemudian, Presiden Prabowo juga diminta memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM.

"Sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis," kata dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan merilis indeks HAM Indonesia pekan depan. Launching indeks HAM itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia.

Hal itu disampaikan dalam dialog memperingati Hari HAM Internasional di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024). Hadir dalam acara ini antara lain Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi, Plt Irjen Kementerian HAM Nurhaiti, Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta.

Farid mengungkap akan meluncurkan indeks HAM Indonesia pada Hari HAM Internasional 10 Desember. Farid menjelaskan indeks ini merupakan instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia.

"Nanti tanggal 10 Desember kita akan launching, mudah-mudahan kita akan bisa launching indeks HAM," ungkap Farid di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024).

Farid menyebut nantinya indeks HAM dapat dijadikan sebagai alat ukur dan data. Menurutnya, indeks ini dapat dipakai untuk memantau situasi implementasi HAM di Indonesia.

"Kita harapkan mempunyai manfaat memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia," kata Farid.

Lebih lanjut, dia berharap indeks HAM bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Farid menyebut pemerintah juga dapat membuat evaluasi agar program dan kebijakan dapat lebih berkembang.

"Ini juga kita harapkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM di Indonesia," ujar Farid.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menyebut akan membangun kesadaran HAM kepada masyarakat. Hal tersebut nantinya akan dilakukan kepada basis komunitas yang berada di desa.

"Kita ingin membangun kesadaran HAM itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang selalu Pak Menteri sampaikan, bila perlu pendekatan dan basisnya, itu kita di komunitas-komunitas yang ada di desa-desa," kata Thomas.

Thomas menjelaskan kegiatan itu dapat dilakukan dalam bermacam bentuk, seperti sosialisasi. Namun da menyebut target pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Soal bentuk kegiatannya seperti apa, itu bisa dalam banyak bentuk, misalnya dalam bentuk sosialisasi. Seperti apa itulah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Hari HAM Internasional jatuh pada Selasa (10/12). Nantinya Kementerian HAM akan menggelar berbagai rangkaian acara dalam rangka perayaan Hari HAM Internasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris mengungkap nantinya akan melibatkan masyarakat sipil. Dia menyebut akan ada sesi Kementerian HAM mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat secara langsung.

"Jadi kita ada rangkaian kegiatan di mana Kementerian HAM mendengar suara atau masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kita libatkan juga para civilsociety-nya untuk pidato langsung, apa sih yang diharapkan terkait dengan P5 HAM," sambungnya.

Novi mengatakan perayaan Hari HAM Internasional itu akan mengundang seluruh duta besar yang ada di Indonesia. Dia menjelaskan hal ini menjadi tanda terbukanya Kementerian HAM dengan membuka ruang dan keleluasaan.

"Dan kita hadirkan juga seluruh duta besar. Jadi nggak main-main ya, 104 duta besar kita libatkan," sebut Novi.

"Itu artinya Kementerian HAM yang di awal berdirinya, terbentuknya Kementerian HAM, itu sudah mulai membuka ruang, memberikan keleluasaan kepada seluruh pengampu hak asasi manusia untuk bergerak bersama pemerintah," kata Novi.