Jakarta -

Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), berinisial SSS, ditangkap polisi terkait unggahan meme antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu.

"Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin penguggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiwi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

ITB sendiri sudah buka suara terkait mahasiswinya yang ditangkap kepolisian. Pelaku merupakan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain.

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

Penangkapan mahasiswi itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dia menyebut SSS kini tengah diperiksa lebih lanjut.

"Membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kata Trunoyudo.

Truno belum membeberkan lebih rinci mengenai penangkapan itu. Termasuk mengenai identitas detail SSS. Namun dia mengatakan proses penyidikan masih dilakukan.

Lihat juga Video: Momen Prabowo-Jokowi Buka Puasa Bareng di Istana Jakarta

(isa/idn)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengambil langkah koordinatif dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai upaya deportasi terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China Chen Shen (CS) yang diduga menganiaya seorang perempuan muda di Batam.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan. Pria yang akrap disapa Noel ini mengecam segala bentuk kekerasan.

?Saya mengecam segala bentuk kekerasan. Itu tidak dibenarkan, apalagi terhadap perempuan. Kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mendorong agar WNA tersebut dideportasi. Langkah ini penting agar masyarakat tidak menyamaratakan perilaku seluruh WNA,? kata Noel, Rabu (30/4/2025).

Diketahui, korban berinisial IRS (20), warga Jodoh, Kota Batam, hingga kini masih mengalami trauma berat dan belum bisa menjalani aktivitas normal pasca penganiayaan yang diduga dilakukan oleh CS. ?Korban sangat takut dan belum mau keluar rumah. Apalagi pelaku masih bebas dan bekerja seperti biasa di Batam,? ujar salah satu anggota keluarga korban, Butong.

Walaupun sempat dikabarkan telah dideportasi, CS ternyata kembali ditemukan di Batam dengan status legal sebagai pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Fakta ini membuat pihak keluarga merasa dibohongi oleh otoritas imigrasi.

?Kami dulu diberi informasi bahwa izin tinggal pelaku sudah dicabut dan dia telah dideportasi. Tapi kenyataannya, dia masih bekerja dan tinggal di sini,? kata Butong.

IRS telah menjalani visum dan menyerahkan bukti medis kepada pihak berwenang. Keluarga menilai tindakan CS tidak hanya merupakan kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran terhadap ketertiban umum, yang seharusnya cukup untuk memicu tindakan administratif berupa deportasi dan pencekalan.

Nama CS alias Chen Shen sempat disebut secara terbuka dalam konferensi pers Direktorat Jenderal Imigrasi saat merilis hasil Operasi Wira Waspada di Bandara Internasional Hang Nadim, Kamis (13/3/2025). Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menyebut CS sebagai salah satu dari sejumlah WNA yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Yang diamankan dalam operasi ini antara lain inisial DB dari Austria, ZH, MN, LH, LZ, GM, CC, CK, dan CS dari Tiongkok, serta S dan FS dari Bangladesh, dan FK dari India," kata Yuldi kepada awak media.

Namun hingga kini, tidak ada tindakan lanjutan terhadap CS meskipun ia telah diamankan dalam operasi tersebut. Kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus ini memicu aksi protes dari masyarakat.

Pada Kamis (27/3/2025), kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Indonesia Youth Congress Kepulauan Riau menggelar aksi di Kantor Imigrasi Batam. Mereka menuntut agar pelaku segera dideportasi dan Kepala Kantor Imigrasi Batam dicopot dari jabatannya.

Salah satu perwakilan massa menjelaskan bahwa keluarga korban sebelumnya telah menerima ajakan dari pihak Imigrasi untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Namun, dalam surat perjanjian damai, korban dengan tegas tidak meminta imbalan apa pun selain permintaan agar pelaku segera dideportasi.

Sementara itu, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian dari pihak CS. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi dan menjelaskan kepada perwakilan demonstran bahwa kasus CS telah memperoleh SP3.

?Kami sudah jelaskan bahwa tidak ada pelanggaran administratif keimigrasian dari yang bersangkutan,? tutur Kharisma.

Pernyataan tersebut memperbesar rasa kecewa dari pihak keluarga korban dan masyarakat. Kuasa hukum IRS, Dr. Rolas Sitinjak, menilai langkah Imigrasi tidak mencerminkan keadilan.

?Korban masih hidup dalam ketakutan, sementara pelaku bebas bekerja. Ini jelas mencederai rasa keadilan,? katanya.

Keluarga korban bersama kuasa hukum tetap mendesak agar pemerintah segera mendeportasi dan mencekal CS demi menjamin keamanan korban dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

BATAM, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia akan segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait upaya deportasi terhadap CS, warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda di Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap kasus ini.

"Pertama, bagaimanapun saya mengecam segala bentuk kekerasan. Kekerasan itu tidak dibenarkan, apalagi terhadap perempuan," ujar Immanuel dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025).

"Yang kedua, kita juga bakal melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mendorong WNA tersebut dideportasi. Langkah-langkah ini kita lakukan agar masyarakat tidak menganggap semua WNA memiliki perilaku seperti ini. Kita mengecam tindakan tersebut," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah IRS (20), perempuan asal Jodoh, Kota Batam, mengaku mengalami penganiayaan oleh CS.

Akibat kejadian itu, IRS mengalami trauma berat dan belum bisa menjalani aktivitas normal.

"Korban masih trauma, bahkan tidak mau keluar dari rumah. Dia sangat takut dan merasa tidak aman, apalagi tahu pelaku masih bebas dan bekerja di Batam," ungkap Butong, anggota keluarga korban.

IRS telah menjalani visum dan menyerahkan bukti medis ke pihak berwenang. Selain dugaan kekerasan fisik, keluarga korban menilai tindakan CS juga melanggar ketertiban umum dan seharusnya menjadi dasar kuat untuk deportasi.

Yang mengejutkan, meskipun sebelumnya disebutkan bahwa CS telah dideportasi, kenyataannya ia masih berada di Batam dan bekerja secara legal dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Hal ini membuat keluarga korban merasa kecewa terhadap pihak Imigrasi.

"Waktu itu orang Imigrasi bilang sudah dicabut izin tinggalnya dan pelaku akan dideportasi. Tapi kenyataannya sekarang dia masih kerja seperti biasa di Batam," kata Butong.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh CS.

“Sudah dilakukan tahap mediasi terhadap perwakilan demonstran kemarin. Kita menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian, sebab sudah ada surat SP3 terkait kasus dari CS. Kami juga melakukan pemeriksaan, dan ternyata memang tidak ada pelanggaran keimigrasian,” jelas Kharisma.

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Gerungan menghadiri HUT Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke-52 dan peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) di Pusdiklat KSPSI di Purwakarta, Jawa Barat, hari ini.

Dalam sambutannya, Yassierli mengajak para pekerja atau buruh untuk terus meningkatkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) tak hanya sebatas slogan. Tapi implementasi HIP benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja dan menumbuhkan industri hingga tercipta peningkatan produktivitas.

"Teman-teman serikat pekerja/serikat buruh dan KSPSI harus ada program konkret bagaimana meningkatkan kompetensi dengan melakukan upskilling, reskilling karena tuntutan industri itu terus berubah. Kita harus siap produktif bukan hanya di dalam negeri, tapi juga bisa menjadi contoh di luar negeri," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

Dia menjelaskan, saat ini, fokus program ketenagakerjaan 2024-2029 antara lain bagaimana HIP dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan tenaga kerja. Serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri pekerja.

"Saya berharap kita berjalan, bersinergi ada serikat buruh/serikat pekerja dan organisasi pengusaha untuk mewujudkan HIP ke depan yang lebih baik, lebih harmonis, lebih mensejahterakan pekerja, dan lebih meningkatkan daya saing industri kita," tutur Yassierli.

Yassierli meyakini dampak hubungan industrial yang baik dan harmonis dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, hubungan industrial yang buruk dapat berdampak negatif pada pembangunan dan stabilitas ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli memberikan ucapan selama HUT ke-52 kepada KSPSI. Ia berharap KSPSI dapat mengambil peran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan angkatan kerja kelas menengah dari 20 menjadi 80 persen.

"PR (Pekerjaan Rumah) ini tak mudah karena butuh dukungan semua pihak termasuk KSPSI. Saya yakin KSPSI di usia ke-52 tahun sudah bijaksana, bijaksana dalam semua tindakannya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini," tutupnya.

(akd/ega)