SUMBAWA, KOMPAS.com - Guna mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan eksploitasi di luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengambil langkah tegas dengan memperketat pengurusan paspor.

Langkah ini ditujukan untuk menghindari rekrutmen WNI sebagai admin judi online dan operator scamming, serta untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Tedy Anugraha, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pencegahan secara masif dengan memperdalam wawancara saat pengurusan dokumen paspor.

"Kami perketat dan perdalam di wawancara paspor. Misalnya kami tanya apa tujuannya bepergian ke negara tersebut," ujar Tedy saat ditemui pada Selasa (15/4/2025).

Pendalaman wawancara ini bertujuan memastikan bahwa warga yang ingin keluar negeri tidak terjebak dalam praktik ilegal.

Tedy mengakui bahwa belakangan ini banyak WNI yang terjebak menjadi admin judi online dan operator scamming, yang mengalami berbagai persoalan di luar negeri.

"Kebanyakan penempatan admin di negara Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Mereka diiming-imingi kerja di kasino tetapi ternyata tidak," ujarnya.

Modus operandi yang digunakan oleh para perekrut adalah menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga menarik minat calon pekerja, terutama anak muda dan lulusan sarjana.

"Mudah-mudahan dengan edukasi, kejahatan semacam itu bisa diminimalisir," harapnya.

Tedy juga menekankan bahwa pihaknya berupaya mencegah masyarakat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur.

"Biasanya ketahuan karena keceplosan saat diwawancara dan diberi pertanyaan menjebak. Atau mau jalan-jalan tetapi jawabannya mencurigakan," ucapnya.

Kantor Imigrasi Sumbawa juga fokus pada pembinaan di tingkat desa.

"Bagaimana membangun sinergi Imigrasi dan desa menuju layanan yang lebih dekat dan terintegrasi," kata Tedy.

Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi terkait layanan keimigrasian, termasuk pengawasan orang asing dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi.

"Kami berikan informasi layanan keimigrasian, khususnya kepada masyarakat yang lebih cepat dan akurat dengan sistem digital," tambahnya.

Tedy menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat dan sosialisasi akan dimasifkan untuk mencegah TPPO.

"Kami imbau kepada semua agar gunakan prosedur resmi. Kami akan sosialisasi hingga desa binaan," harapnya.

Saat ini, desa binaan Imigrasi terletak di Kecamatan Moyo Hulu, dan pihaknya berencana untuk memperluas sosialisasi ke kecamatan lain, terutama yang banyak menjadi PMI.

Tedy meminta masyarakat yang ingin menjadi PMI untuk mempersiapkan kemampuan (skill) terlebih dahulu.

"Jangan serta merta tergiur gaji besar dan iming-iming, agar kita bisa kurangi PMI unprosedural," pungkasnya.