Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memandang resolusi Majelis Umum PBB untuk memohon fatwa Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban hukum Israel menjamin bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, sebagai upaya menguji komitmen dunia terhadap hukum internasional.

Sebagai salah satu negara perumus resolusi yang disahkan pada 19 Desember itu, Indonesia juga melihat pengesahan resolusi tersebut sebagai langkah menuju akuntabilitas dan upaya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir.

“Permohonan fatwa hukum ini merupakan test case bagi komitmen kita terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” kata Arrmanatha, sebagaimana pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dikutip di Jakarta pada Sabtu.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi dari sistem multilateral yang dibangun oleh PBB itu sendiri, ucap Wamenlu RI.

Ia memperingatkan bahwa jika negara-negara pendiri PBB tak lagi berkomitmen terhadap prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, maka dunia akan kehilangan kepercayaan dan harapan terhadap sistem multilateral yang adil.

Resolusi yang diinisiasi oleh Indonesia, Norwegia, Palestina, dan sejumlah negara lainnya tersebut didukung oleh 137 negara dan mendapat co-sponsor dari 53 negara.

Kemlu RI menyatakan, resolusi tersebut merupakan respons dunia terhadap blokade yang dilakukan Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak agresi Israel ke daerah tersebut meletus pada 7 Oktober 2023.

Upaya menjamin bantuan terhadap rakyat Palestina semakin mendesak mengingat lembaga-lembaga dunia, khususnya UNRWA, menghadapi tantangan serius dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat yang menghadapi kehancuran besar akibat serangan Israel.

Parlemen Israel bersikeras melarang aktivitas UNRWA dengan mengesahkan undang-undang pelarangan badan tersebut pada Oktober 2024.

Dengan demikian, resolusi Majelis Umum PBB pada 19 Desember tersebut menjadi upaya untuk terus mendorong dunia membantu rakyat Palestina memenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dukungan luas terhadap resolusi tersebut turut menunjukkan bahwa dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina merupakan isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat dunia, demikian Kemlu RI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

“Kami dukung. Catatannya, harus jelas sesuai dengan prinsip bahwa adanya transfer of prisoner itu prinsipnya soal rehabilitasi narapidana untuk kembali kepada komunitasnya,” kata Maidina saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Maidina mengatakan, semangat pemerintah untuk memperkenalkan mekanisme pemindahan narapidana merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, kekosongan hukum karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pemindahan narapidana juga perlu diperhatikan.

“Jangan lupakan juga memang ada kekosongan hukum terkait dengan pemindahan prisoner ini, bahwa kita tidak punya undang-undang terkait dengan pemindahan narapidana negara asing,” kata dia.

Di sisi lain, ia menyebut pemindahan narapidana berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) memang dapat dilakukan.

“Dari kacamata kami, itu dapat dilakukan memang. Praktik mayoritas soal transfer narapidana memang perjanjian antara negara,” ujarnya.

Dalam konteks pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina, Maidina memandang perlu adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan. Hal ini mengingat KUHP Filipina tidak mengatur pidana mati seperti di Indonesia.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan penerapan syarat kedua pemindahan Mary Jane ke negara asalnya, yakni terkait kewajiban untuk melanjutkan sisa hukuman di Filipina.

“Filipina tidak punya pidana mati. Dengan tidak punya pidana mati, tidak juga mengenal mekanisme pengubahan hukuman pidana mati sehingga kita mempertanyakan bagaimana syarat yang kedua ini bisa dijalankan oleh Pemerintah Filipina,” kata dia.

Status hukuman Mary Jane di Indonesia dan Filipina harus disesuaikan dengan jelas. Ia pun menyebut penolakan grasi yang pernah diajukan Mary Jane selama di Indonesia dapat dipertimbangkan untuk penyesuaian hukuman dimaksud.

“Status hukum Mary Jane Veloso yang menyesuaikan dengan Filipina harus jelas. Paling tidak dengan menilai bahwa MJV sudah 10 tahun ditolak grasinya, maka MJV bisa jadi (dihukum) seumur hidup,” tambah dia.

Diketahui, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.

Kemudian, Pasal 45 ayat (2) menyebutkan, ketentuan pemindahan narapidana tersebut diatur dengan undang-undang. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur transfer of prisoner.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemaysarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang tentang transfer of prisoner (pemindahan narapidana) dan exchange of prisoner (pertukaran narapidana).

“Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan kita sekarang, tapi belum ada undang-undangnya,” ucap Yusril dalam keterangan video, Kamis (21/11).

Menko Yusril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengatur pemindahan narapidana warga negara asing. Namun, kata dia, pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

“Jadi walaupun tidak didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, itu berdasarkan pada MLA, kesepakatan para pihak, dan juga diskresi dari Presiden,” kata Yusril.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024