Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bicara soal kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan RI. Yusril mengatakan aset pemerintah Indonesia di Prancis terancam disita setelah Kementerian Pertahanan RI kalah sengketa

Dalam kasus ini, Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD menang melawan Kemhan RI di International Chambers of Commerce (ICC) Singapore. Kemhan dihukum denda ratusan miliar rupiah.

Navayo merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein dan berkedudukan di St Luzi-Strasse 43, 9492 Eschen, Liechtenstein. Pada 2015, Kemhan menyewa satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit 1230 BT. Sewa tersebut bermasalah hingga Kemhan memilih tidak membayar biaya sewa.

Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD mengajukan gugatan ke ICC Singapore dan dikabulkan. Kemhan dihukum membayar denda USD 103.610.427.89.

Pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris, Prancis. Adapun pada 2024, pengadilan Prancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut adalah rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.

Yusril mengatakan penyitaan aset negara di luar negeri menyalahi Konvensi Winda mengenai hubungan diplomatik. Pemerintah, lanjut Yusril, akan melakukan upaya untuk menghambat eksekusi.

"Itu menyalahi Konvensi Wina untuk pelindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun. Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril, seperti dikutip Antara, Jumat (21/3/2025).

"Persoalan ini adalah persoalan yang serius bagi kita karena kita kalah di forum arbitrase negara lain dan kita harus menghormati putusan pengadilan, walaupun kita mengetahui ada aspek-aspek yang kita sebenarnya punya alasan yang kuat juga untuk menghambat pelaksanaan dari putusan pengadilan ini," imbuhnya.

Yusril menerangkan upaya untuk menghambat eksekusi akan dilakukan dengan cara diplomasi. Dia menyebut akan bertolak ke Paris akhir bulan Maret menghadiri pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD) sekaligus berbicara dengan Menteri Kehakiman Prancis.

"Masalah ini juga agar menjadi perhatian bagi pemerintah Prancis oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan suatu perusahaan swasta, lantas oleh pengadilan negara tertentu diberi kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh konvensi tentang aset diplomatik," imbuhnya.

Yusril mengatakan pemerintah Indonesia menghormati putusan arbitrase Singapura. Namun nilai nominal yang dibayarkan akan dibahas lebih detail dan dirundingkan dengan instansi terkait, terutama Kementerian Keuangan.

Dia menyebut sejatinya terdapat aspek pidana terkait persoalan dengan Navayo yang tengah diproses oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak Navayo diduga melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi kewajibannya.

"Menurut perhitungan oleh pihak BPKP, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp 1,9 miliar. Jauh sekali dari apa yang diperjanjikan oleh Kementerian Pertahanan dengan mereka. Tapi, ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar," katanya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit tersebut. Yusril mengatakan pihak Navayo tidak pernah mengindahkan pemanggilan Kejagung.

"Pihak Navayo itu sudah berapa kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tapi tidak kunjung hadir untuk diperiksa sebagai terperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," ujar Yusril.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Kamis (20/3), pihaknya akan menyampaikan permasalahan Navayo ke Presiden Prabowo Subianto. Disepakati pula pihak Navayo akan ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat cukup bukti.

"Dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita. Kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi, kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?" tuturnya.

(idn/imk)

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan ditahan di penjara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Penahanannya itu sehubungan dengan upaya ICC mengadili Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi antinarkoba di masa pemerintahannya.

Duterte saat ini masih dalam penerbangan menuju Belanda. Ia diperkirakan tiba di sana sekitar pukul 14.00 siang waktu setempat.

Berikut fakta-fakta penjara ICC:

Pusat Penahanan ICC (ICC Detention Centre) berada di pinggiran laut Den Haag di Scheveningen.

Unit yang merupakan bagian dari penjara Belanda ini dilengkapi sejumlah fasilitas mewah yang dapat menunjang kehidupan para tahanan.

Dalam situs ICC, semua tahanan disebut memiliki sel individual yang dilengkapi komputer meski tanpa akses internet. Komputer itu dapat dipakai untuk memungkinkan kuasa hukum tahanan mengunggah materi terkait kasus mereka, yang dapat diakses dan diberi komentar oleh tahanan.

ICC bahkan bersedia memberikan pelatihan komputer bagi tahanan jika memang diperlukan.

Selain komputer, sel-sel tersebut juga dilengkapi dengan tempat tidur, meja, rak, lemari, toilet, wastafel, dan televisi. Bahkan, ada interkom untuk memudahkan tahanan bicara dengan sipir ketika sel terkunci.

ICC memiliki program harian yang memungkinkan para tahanan mendapat akses ke udara segar. Bukan cuma itu, ICC juga memberi para tahanan akses untuk berkunjung ke perpustakaan, membaca berita, dan menonton televisi.

Umumnya, para tahanan ICC diberikan makan tiga kali dalam sehari. Namun, ICC juga menyediakan dapur umum di mana para tahanan bisa memasak sendiri dengan bahan-bahan yang disediakan agar dapat menyesuaikan makanan mereka dengan selera dan budaya masing-masing.

ICC mengakui hak privasi para tahanan dengan pembelanya. ICC juga mengakui pentingnya komunikasi secara bebas antara tahanan dengan perwakilan konsuler atau diplomatik negara asal mereka.

Oleh sebab itu, orang yang ditahan memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas tanpa diawasi.

Para tahanan bahkan boleh menerima kunjungan dari pendeta atau penasihat spiritual agama di lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas.

ICC tak berniat memutus hubungan kekeluargaan tahanan dengan keluarganya.

Sesuai dengan Peraturan Kepaniteraan, ICC mengizinkan para tahanan mendapat kunjungan dari keluarga atau pasangan. Kunjungan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu tahun.

Pusat penahanan ICC dikabarkan hanya menahan sedikit orang. Biasanya, para tahanan tak lebih dari 12-20 orang.

Hal ini karena ICC hanya menahan tersangka atau terdakwa selama proses sidang di Mahkamah. Jumlah tahanan berubah-ubah tergantung pada kasus aktif, penangkapan baru, atau pemindahan setelah vonis.

Berkaitan dengan status tersangka ini, ICC memiliki prinsip bahwa para tahanan dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah.

Oleh sebab itu, ICC menjunjung tinggi hak asasi tahanan selama proses hukum berlangsung.

Jika tahanan terbukti bersalah, mereka tidak akan menjalani hukuman di Pusat Penahanan ICC. Mereka akan dipindahkan ke penjara di luar Belanda untuk menjalani hukumannya, tergantung pada kesepakatan antara ICC dan negara tempat pelaksanaan hukuman.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menjatuhkan sanksi ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) dan "bias anti-Kristen."

Kebijakan Trump untuk ICC meliputi sanksi berupa keuangan dan visa bagi "perorangan dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga AS dan sekutu kami."

Demikian tertuang dalam perintah eksekutif Trump yang didapat CNN. Perintah itu disebut untuk menghukum ICC yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat Israel termasu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Sebelumnya, Presiden AS saat itu Joe Biden mengecam surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant oleh ICC. Pengadilan internasional itu juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, yang kemudian dinyatakan telah tewas.

Surat perintah penangkapan ICC itu juga pernah memicu perdebatan sengit antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres. Bulan lalu, DPR yang dikuasai oleh Republik meloloskan Rancangan Undang-undang yang memberikan sanksi kepada ICC, namun Senat Demokrat memblokir pengesahannya.

Keputusan Trump ini menambah kebijakannya yang dinilai ekstrem setelah sebelumnya menyatakan akan mengambil alih Jalur Gaza.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana," kata Trump dalam konferensi pers usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (4/2).

Sambil berdiri di samping Netanyahu, Trump mengatakan Washington akan menguasai Jalur Gaza dan bertanggung jawab untuk membongkar seluruh bom berbahaya yang belum meledak serta memusnahkan seluruh senjata di area itu.

Ia juga berjanji untuk "menyingkirkan bangunan yang hancur, meratakannya."

Washington (ANTARA) - DPR Amerika Serikat pada Kamis (9/1) mengesahkan produk legislasi yang akan memberikan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena lembaga peradilan dunia tersebut dituding "menargetkan Israel secara tidak beralasan”.

“Menurut pendapat para pimpinan, suara setuju lebih banyak, dan RUU itu disahkan,” kata ketua sidang usai pemungutan suara.

Produk legislasi yang disebut Undang-Undang Penangkalan Pengadilan yang Tidak Sah itu akan memberikan sanksi kepada siapa pun yang berupaya menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili warga negara Amerika atau pejabat dari negara sekutu AS, termasuk Israel.

Produk legislasi itu menyiratkan tindakan menolak pemberian visa AS bagi pejabat ICC yang ditunjuk dan anggota keluarga dekat mereka, serta individu yang memberikan “dukungan finansial, material, atau teknologi” kepada ICC, menurut pernyataan Komite Urusan Luar Negeri.

Sebelumnya pada November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant dengan alasan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Presiden AS Joe Biden menyebut keputusan ICC itu adalah keterlaluan.

Padahal, Amerika Serikat bukanlah negara anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksi lembaga peradilan itu.

ICC, seperti diketahui, adalah satu-satunya pengadilan internasional permanen di dunia yang memiliki mandat untuk menyelidiki dan mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan kekejaman internasional berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

London (ANTARA) - Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Jumat (29/11) menyatakan bahwa pengajuan banding Israel terhadap surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya harus ditolak, dan proses banding dihentikan.

Dalam dokumen yang dipublikasikan di situs web ICC, Karim Khan meminta agar banding Israel ditolak karena untuk keputusan itu, pada saat ini tidak dapat diajukan banding, meskipun banding mungkin diajukan pada tahap selanjutnya dalam proses hukum.

Pada Rabu (27/11) lalu, Israel mengajukan banding langsung ke Kamar Banding atas keputusan Kamar Praperadilan I terkait "tantangan Israel terhadap yurisdiksi Pengadilan berdasarkan Pasal 19 (2) Statuta Roma."

Pekan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant, menteri pertahanannya selama perang di Gaza hingga awal bulan ini, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Menyatakan atas keputusan itu tidak dapat diajukan banding, Khan menjelaskan keputusan tersebut menyatakan Israel tidak dapat mengajukan tantangan yurisdiksi sebelum pengadilan membuat keputusan berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma.

Namun, tantangan semacam itu dapat diajukan setelah kondisi tersebut terpenuhi.

Ia mengatakan: "Keputusan ini bukan keputusan 'berkaitan dengan yurisdiksi' dan karenanya tidak dapat diajukan banding langsung berdasarkan Pasal 82(1)(a) Statuta."

"Oleh karena itu, proses banding ini harus dihentikan dan Permintaan Penangguhan Israel harus ditolak, sementara proses di Kamar Praperadilan terkait Keputusan yang sama tetap berjalan," tambah Khan.

"Bagaimanapun, tidak ada dasar hukum untuk menangguhkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Kamar Praperadilan."

Israel melancarkan perang genosida di Jalur Gaza setelah serangan lintas perbatasan oleh kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Oktober 2023.

Serbuan brutal Israel itu menewaskan lebih dari 44.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 105.000 orang.

Tahun kedua genosida di Gaza telah memicu kecaman internasional yang semakin meluas, dengan para tokoh dan lembaga internasional menyebut serangan dan blokade bantuan kemanusiaan adalah upaya sengaja untuk memusnahkan penduduk Palestina.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) setelah badan peradilan itu merilis surat perintah penangkapan pada 21 November lalu.

Dengan perintah tersebut, ia dan eks Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, harus ditangkap jika berada di negara peratifikasi Statuta Roma ICC.

ICC menyatakan telah menemukan alasan kuat bahwa Netanyahu dan Gallant melakukan dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.

ICC menyebut Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan serta melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan tak manusiawi lainnya kepada rakyat Palestina.

Sejumlah negara anggota ICC pun menyatakan akan patuh terhadap putusan ICC. Mereka di antaranya Kanada, Belgia, Irlandia, Belanda, Norwegia, hingga Afrika Selatan.

Kendati begitu, sejumlah negara menyatakan tak akan mengikuti perintah ICC. Hungaria, misalnya, yang menegaskan tak mau menangkap Netanyahu dan malah memberikan undangan kepadanya untuk berkunjung.

Prancis juga demikian. Setelah sempat menyatakan akan patuh, Paris kini mengubah pendiriannya dengan menyebut Netanyahu tak bisa ditangkap gegara kebal hukum. Impunitas itu didapat karena Israel "bukan anggota ICC."

Lantas, apakah benar Netanyahu kebal hukum seperti kata Prancis?

Pasal 27 Statuta Roma menyatakan bahwa putusan ICC "berlaku sama untuk semua orang tanpa perbedaan apa pun berdasarkan kapasitas resmi."

Pasal itu juga menyebut "tidak ada kasus yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana."

Prancis dengan demikian memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pengadilan di bawah Statuta Roma dan "kewajiban kerja sama tersebut meluas hingga memberikan efek pada surat perintah penangkapan", demikian menurut direktur Human Rights Watch di Inggris, Yasmine Ahmed, kepada Al Jazeera.

Statuta Roma adalah dasar didirikannya ICC yang berisi kewenangan untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hingga kejahatan agresi.

Lantas, kenapa Prancis sebut Netanyahu kebal hukum?

Baca di halaman berikutnya >>>

Argumen Prancis tampaknya berdasar pada Pasal 98 Statuta Roma yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh bertindak tak konsisten dengan kewajibannya di bawah hukum internasional "sehubungan dengan ... kekebalan diplomatik seseorang ... dari Negara Ketiga."

Profesor hukum internasional di Universitas Middlesex, William Schabas, mengatakan sikap Prancis ini pernah menjadi "argumen yang masuk akal" di masa lalu, namun ICC telah menjernihkan ambiguitas tersebut dalam putusan Majelis Banding 2019.

Saat itu, ICC sedang menguraikan masalah perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Sama seperti Israel, Sudan bukan pihak yang meratifikasi Statuta Roma.

Namun, ICC menyimpulkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi kepala negara di bawah hukum kebiasaan internasional, baik itu pihak ketiga atau tidak.

Dengan begitu, Prancis mau tau mau wajib untuk menangkap Netanyahu sesuai perintah ICC.

Pada Maret 2023, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan serupa terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Saat itu, Prancis menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan bahwa tak ada yang bisa lolos dari hukum terlepas dari status mereka.

Pasca perilisan surat tersebut, Mongolia melanggar perintah ICC dengan menerima kunjungan resmi Putin ke negaranya.

Kementerian Prancis lantas mengeluarkan pernyataan yang menyebut "setiap Negara Pihak Statuta Roma memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkannya, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Statuta Roma."

Sikap Prancis ini pun, menurut Schabas, merupakan standar ganda karena Prancis mendasarkan posisinya terhadap siapa yang dianggapnya teman dan musuh, bukan terhadap prinsip hukum.

Tidak mungkin Netanyahu melakukan perjalanan ke negara tersebut meski Prancis telah menyatakan tak akan menangkap dia. Sebab, ICC masih bisa memutuskan bahwa surat perintah penangkapannya sah.

Oleh sebab itu, Prancis tak akan berani mengundang Netanyahu ke negaranya.

Pemimpin tertinggi IranAyatollah Ali Khamenei merespons perilisan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Dalam komentar perdananya pada Senin (25/11), Khamenei mengatakan ICC tak cukup jika cuma meminta Netanyahu ditangkap. Sebaliknya, ia menilai Netanyahu layak untuk mendapatkan hukuman mati.

"Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, tapi itu tidak cukup," kata Khamenei dalam pidato di hadapan pasukan paramiliter Basij, Senin.

"[Seharusnya mereka memerintahkan] hukuman mati bagi Netanyahu. Hukuman mati bagi para pemimpin kriminal ini harus diberikan," lanjut dia, seperti dikutip AFP.

Ini merupakan komentar pertama Khamenei pasca ICC merilis surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada Kamis (21/11). Dalam perilisan itu, ICC tak cuma memerintahkan Netanyahu ditangkap, tetapi juga eks Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan kepala sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, yakni Mohammed Deif.

Iran adalah musuh bebuyutan Israel yang bersekutu dengan berbagai kelompok milisi di Timur Tengah, mulai dari Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, hingga Perlawanan Islam di Irak.

Teheran pun sangat mendukung serangan Hamas ke Israel, termasuk serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hakim ICC dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 30 tahun terhadap tersangka dan dalam keadaan luar biasa, hukuman seumur hidup. Kendati begitu, ICC tidak bisa menjatuhkan hukuman mati.

Surat perintah penangkapan pra-sidang secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, karena salah satu dari 124 negara anggota pengadilan diwajibkan untuk menangkapnya jika ia berada di wilayah mereka.

Kepala Jaksa ICC Karim Khan telah mendesak anggotanya untuk bertindak berdasarkan surat perintah tersebut. Ia juga mendesak negara-negara non-anggota seperti Israel, Iran, Amerika Serikat, dan China bekerja sama dalam "menegakkan hukum internasional".

Moskow (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard menyebut surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza sebuah "terobosan bersejarah."

"Surat perintah penangkapan saat ini merupakan sebuah terobosan bersejarah bagi keadilan dan harus menjadi tanda awal berakhirnya impunitas yang berkelanjutan dan meluas di puncak krisis hak asasi manusia di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina," kata Callamard lewat unggahan di situs resmi organisasi tersebut.

Pada Kamis (21/11) ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

Tak lama kemudian, kantor Netanyahu menuduh ICC mengisolasi Israel dan mendukung terorisme terhadap Israel.

Pada 20 Mei lalu Jaksa ICC Karim Khan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuk sejumlah pejabat termasuk Netanyahu dan Gallant, serta untuk para pemimpin organisasi Palestina Hamas.

Pada 7 Oktober 2023 Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.

Selain itu, para petempur Hamas juga menyusup ke daerah-daerah perbatasan sambil menembaki militer dan warga sipil serta melakukan penyanderaan.

Otoritas Israel mengatakan bahwa sekitar 1.200 orang tewas selama serangan berlangsung.

Sebagai balasannya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan pengepungan penuh terhadap wilayah kantong tersebut.

Menurut otoritas kesehatan setempat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza mencapai lebih dari 44.000 orang.

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

TEL AVIV - Beberapa pejabat Israel murka dengan surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Dalam posting di X, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengutuk keputusan pengadilan tersebut, yang menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai pertarungan untuk menyelamatkan diri "melawan organisasi teroris".

Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman juga menentang putusan tersebut, menulis di X bahwa hal itu menunjukkan "standar ganda dan kemunafikan" komunitas internasional.

"Negara Israel tidak akan meminta maaf karena melindungi warganya dan berkomitmen untuk terus memerangi terorisme tanpa kompromi," ujar Lieberman.

Meski demikian, para pakar memuji langkah ICC dan menyebutnya sebagai hari yang luar biasa untuk keadilan.
Analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara memuji keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi para pemimpin Israel dan Hamas.

Bishara mencatat banyak pengamat dekat, termasuk dirinya sendiri, skeptis hal ini akan terjadi karena berbagai faktor, termasuk penundaan yang lama sejak jaksa mengajukan permintaan pada bulan Mei lalu, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS), dan tuduhan pelecehan seksual terhadap jaksa yang menuntut surat penangkapan itu.

"Namun akhirnya, rakyat Gaza, setelah genosida yang berlangsung selama setahun, mungkin dapat melihat para pelaku mereka diadili," tegas Bishara.

Dia menyebut keputusan ini sebagai terobosan bersejarah, dengan menyatakan ICC awalnya dirancang oleh para pemimpin Barat sebagai pengadilan untuk mengadili para pemimpin global, yang sering kali berasal dari negara-negara non-Barat.

"Itulah mengapa mudah bagi mereka untuk mengejar Putin. Namun, mengejar sekutu besar Barat seperti Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, itu adalah yang pertama," tegas dia.

Dia menjelaskan, "Mereka akan dikejar oleh Interpol, akan sulit bagi Netanyahu untuk bepergian ke mana-mana."

?Ini berarti dia tidak lagi sah,? papar dia, menyimpulkan, ?Mahkamah Internasional akan melihat kasus genosida ini secara berbeda sekarang karena orang-orang Israel telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.?