Jakarta (ANTARA) - Indonesian American Lawyers Association (IALA) telah menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di AS mengenai kebijakan imigrasi baru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Dengan adanya kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di AS diharapkan memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga," sebut IALA dalam siaran pers yang diterima Selasa.

IALA menyerukan tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum terverifikasi dan masih berubah, terutama kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

Saat ini, ada EO kewarganegaraan yang ketentuannya diubah Trump, hingga digugat 22 negara bagian AS yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship).

Sementara itu, Ida Ayu Sabrina Putri yang berpraktik di Los Angeles mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati serta tidak langsung percaya dan panik akibat konten clickbait di berbagai media sosial sehingga terjerumus dalam praktik penipuan yang menargetkan imigran.

IALA mengingatkan sejak diangkatnya Trump sebagai presiden, telah bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan.

“Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya," ujar Jason Y. Lie yang tinggal di Los Angeles.

Lie menyarankan WNI untuk mencari pengacara atau organisasi nirlaba yang kredibel yang bergerak di bidang keimigrasian untuk mendapatkan legalitas tinggal di negara AS.

Selain itu, komunitas Indonesia harus memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.

Bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.

Di penghujung acara, IALA menyatakan komitmennya untuk terus menjadi sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS.

Webinar yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri para pengacara diaspora Indonesia di AS, staf KBRi Washington, perwakilan Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia, perwakilan organisasi nirlaba dengan peserta mencapai 1000 orang.

IALA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso, Esq. pada 2020 yang berkomitmen membantu komunitas Indonesia di AS dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum.

IALA menjalin kerja sama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya pemberantasan judi online dianggap sangat membutuhkan keseriusan dari aparat penegak hukum dan pihak terkait supaya efektif.

Menurut Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala, tidak ada kejahatan yang tidak bisa diberantas jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, berkesinambungan, dan tuntas.

“Masalahnya bukan pada proses hukum atau sanksi, melainkan kemauan dan kesungguhan,” kata Adrianus di Jakarta, Rabu (20/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Adrianus juga menilai saat ini belum diperlukan langkah buat menetapkan judi online sebagai kejahatan luar biasa.

Sebab menurut Adrianus, umumnya sebuah aksi kriminal dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa melalui kesepakatan banyak negara yang menghadapi ancaman serupa. Namun, dalam kasus judi online belum tentu menjadi masalah global.

“Bisa jadi tidak semua negara mengalami masalah judi daring seperti Indonesia. Negara-negara lain mungkin tidak sepakat,” ujar Adrianus.

Ia mengingatkan supaya pemberantasan tidak bersifat sementara sehingga terlihat seperti hanya sekadar wacana. Setiap lembaga hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, harus bergerak secara masif agar hasilnya maksimal.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria membeberkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait perputaran uang dalam judi online.

Angkanya diprediksi hampir mencapai Rp 400 triliun dan berpotensi melonjak hingga Rp 700 triliun jika intervensi tidak dilakukan.

“Data dari PPATK menunjukkan perputaran uang judi online hampir Rp 400 triliun. Tanpa upaya pencegahan, perputarannya bisa mencapai Rp 700 triliun,” kata Nezar dalam pelantikan Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur Periode 2024-2028 di Surabaya, Rabu.

Nezar menyebut, pemerintah telah bergerak memblokir akun-akun judi online yang terus bermunculan setiap hari. Sosialisasi mengenai bahaya judi online juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Kita terus meningkatkan literasi anti judi online di masyarakat,” ucap Nezar.