Denpasar -

Deputi Koordinator Imigrasi dan Permasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenko Kumham dan Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, meralat pernyataannya yang menyebut pemerintah tak pernah memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba. Dia meluruskan seharusnya istilah yang tepat adalah amnesti.

"Maaf saya salah sebut maksudnya pemerintah tidak ada memberikan amnesti," ujar Surya kepada detikBali, Senin (16/12/2024).

Hal itu merujuk pada pemulangan terpidana narkotika Bali Nine ke Australia. Mereka dipindahkan dengan status tahanan atau tanpa pengampunan dari presiden.

Adapun amnesti adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan. Sedangkan grasi adalah hak istimewa presiden untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada terpidana. Grasi dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan.

Saat ditanya alasan pemerintah tidak memberikan grasi kepada Bali Nine seperti kasus Schepelle Corby yang diberikan grasi 5 tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, Surya menegaskan bahwa Bali Nine bukan dibebaskan hukuman pidananya, tetapi dipindahkan ke negara asalnya.

"Bali Nine itu bukan bebas, karena dipindah untuk melaksanakan hukuman di negara mereka," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Ternyata, Indonesia tidak pernah memberi grasi kepada narapidana narkoba.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Surya.

Belakangan, istilah grasi itu diubah karena Presiden SBY pernah memberi grasi ke terpidana narkoba, Corby. Menurut Surya Mataram, yang benar adalah pemerintah Indonesia tak pernah memberikan amnesti.

(dpw/dpw)

Denpasar -

Deputi Koordinator Imigrasi dan Permasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenko Kumham dan Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, meralat pernyataannya yang menyebut pemerintah tak pernah memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba. Dia meluruskan seharusnya istilah yang tepat adalah amnesti.

"Maaf saya salah sebut maksudnya pemerintah tidak ada memberikan amnesti," ujar Surya kepada detikBali, Senin (16/12/2024).

Hal itu merujuk pada pemulangan terpidana narkotika Bali Nine ke Australia. Mereka dipindahkan dengan status tahanan atau tanpa pengampunan dari presiden.

Adapun amnesti adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan. Sedangkan grasi adalah hak istimewa presiden untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada terpidana. Grasi dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan.

Saat ditanya alasan pemerintah tidak memberikan grasi kepada Bali Nine seperti kasus Schepelle Corby yang diberikan grasi 5 tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, Surya menegaskan bahwa Bali Nine bukan dibebaskan hukuman pidananya, tetapi dipindahkan ke negara asalnya.

"Bali Nine itu bukan bebas, karena dipindah untuk melaksanakan hukuman di negara mereka," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Indonesia tidak pernah memberi grasi kepada narapidana narkoba.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Surya.

Belakangan, istilah grasi itu diubah karena Presiden SBY pernah memberi grasi ke terpidana narkoba, Corby. Menurut Surya, yang benar adalah pemerintah Indonesia tak pernah memberikan amnesti.

(dpw/dpw)

Denpasar - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membeberkan transfer terpidana Bali Nine ke Australia. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan para terpidana kasus penyelundupan narkoba dibui itu di tempat berbeda.

Surya menerangkan Martin Stepehens dan Michael Czugaj diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya pada Jumat (13/12/2024) pukul 15.30 WIB. Mereka dipindahkan dari Surabaya dengan tiga mobil dengan dikawal 10 petugas lapas.

Stepehens dan Czugaj tiba di Lapas Kerobokan, Bali pada Sabtu (14/12/2024) pukul 02.49 Wita. "Scott Rush diberangkatkan pada Jumat dari Lapas Klas II Bangli pukul 20.00 Wita bersama petugas pengawalan dari Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi menuju ke Lapas Kerobokan dan tiba pada pukul 21.30 Wita," tutur Surya saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, Senin (16/12/2024).

Sementara dua anggota Bali Nine lainnya, Si Yi Chen dan Mattew Norman, Surya berujar, menjalani hukuman di Lapas Kerobokan.

Lima terpidana tersebut, Surya melanjutkan, diserahkan pada Pemerintah Australia pada Minggu (15/12/2024). "Narapidana Bali Nine bersama tiga orang Dubes (duta besar) Australia pukul 10.35 Wita lepas landas dari Bali ke Australia," tuturnya.

Surya menerangkan anggota Bali Nine tersebut mendarat di Darwin, Australia, pada pukul 14.42 waktu setempat. "Kami menerima informasi mereka telah mendarat dengan lancar di Darwin," imbuhnya.

Staf Khusus Ahli Bidang Urusan Luar Negeri Kemenko Kumham Ahmad Daffa menegaskan status pada terpidana Bali Nine tidak berubah. Mereka tetap menjalankan hukumannya di Australia.

"Transfer ini hanya memindahkan tahanan narapidana, oleh karena itu statusnya tidak hilang, mereka tetap narapidana dan melanjutkan proses rehabilitasi, tahanan, dan sebagainya," Ahmad menegaskan.

(nor/gsp)