Kota Ini Punya Cara Unik untuk Hukum Warga yang Tak Pilah Sampah
Pemerintah Fukushima akan mengumumkan nama pelanggar aturan pembuangan sampah di situs resmi. Langkah ini untuk mendorong warga memilah sampah dengan benar. [432] url asal
#pembuangan-sampah #pemerintah-fukushima #daur-ulang #pengelolaan-limbah #kabar-internasional #hiroshi-kohata #pelanggaran #pembuangan #hukum-warga #aturan-pembuangan #fukushima #kota-kamikatsu #pemerintah-prefekt
Bandung - Pemerintah Fukushima tegas terhadap warga yang melanggar aturan pembuangan sampah. Nama-nama pelanggar akan diumumkan di situs pemerintah kota.
Hal itu dilakukan untuk memastikan, agar warga benar-benar memilah sampah sesuai dengan jenis dan ukuran.
Langkah itu menjadi terobosan, karena kebanyakan kota-kota lain di Jepang hanya sebatas mengungkap pelanggar dari kalangan pelaku usaha, bukan individu.
Dikutip dari detikTravel, sebelum aturan baru itu disahkan, para petugas pengumpul sampah biasanya menempelkan stiker pada kantong sampah penanda bahwa terjadi pelanggaran.
Pemilik kantong sampah yang ditandai dengan stiker harus memilah ulang sampah yang mereka hendak buang sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, degan peraturan yang baru disahkan itu memungkinkan para petugas untuk menelusuri identitas para pelanggar yang membiarkan sampah mereka tidak dipilah dengan benar selama sepekan.
Penelusuran ini dilakukan dengan mengorek kantong sampah guna menemukan dokumen-seperti surat-yang bisa menunjukkan identitas pemilik kantong sampah. Saat identitas pelanggar teridentifikasi, para petugas kemudian bisa memberikan teguran secara bertahap.
Pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir pengungkapan nama mereka di situs pemerintah kota.
Pihak berwenang Fukushima mengeklaim bahwa inspeksi sampah itu akan dilakukan secara tertutup guna mengantisipasi isu pelanggaran privasi.
Wali kota Fukushima, Hiroshi Kohata, mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengurangan limbah dan metode pembuangan yang tepat.
"Tidak ada yang ilegal dalam mempublikasikan penghasil limbah jahat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti arahan dan anjuran kota," kata pihak berwenang di kota itu, seperti dikutip Mainichi.
Aturan soal sampah berbeda di masing-masing wilayah
Pembuangan sampah merupakan hal yang dianggap sangat serius di Jepang. Sejak tahun 1990-an, pemerintah Jepang mematok target nasional untuk tidak menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir.
Kala itu mereka juga berambisi mengurangi sampah dan mempromosikan daur ulang. Masing-masing pemerintah daerah menyelaraskan target nasional tersebut dengan cara mereka berbeda.
Di Fukushima, kantong sampah harus diletakkan di tempat pengumpulan setiap pagi pukul 08.30. Namun, warga dilarang mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan.
 Ilustrasi warga buang sampah Foto: Getty Images/iStockphoto/Imgorthand |
Berbagai jenis sampah dipilah berdasarkan jenisnya-mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan dapat didaur ulang. Masing-masing jenis sampah dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
Warga yang ingin membuang sampah barang-barang dengan ukuran melebihi ketentuan-seperti peralatan rumah tangga dan mebel-wajib membuat jadwal khusus untuk membuang sampah-sampah tersebut.
Salah satu yang paling ambisius adalah Kota Kamikatsu. Warga di kota itu merasa bangga karena mereka memilah sampah menurut 45 kategori.
Sementara itu, pemerintah Prefektur Kagoshima mewajibkan penduduk menulis nama di kantong sampah mereka. Dua tahun lalu kota Chiba menguji coba sistem berbasis kecerdasan buatan guna membantu warga membuang sampah dengan benar.
Artikel ini telah tayang di detikTravel
(yum/yum)
Rohmi-Firin Soroti Rendahnya Kesadaran Hukum di NTB
Paslon gubernur NTB Rohmi-Firin fokus tingkatkan kesadaran hukum warga melalui sinergitas birokrasi dan pembangunan berbasis desa. Kampung madani jadi prioritas [395] url asal
#forkopimda #sitti-rohmi-djalillah-musyafirin #paslon-gubernur-ntb-rohmi-firin #rohmi-firin-soroti #hukum-warga #kampung-madani #polda #muhamad-iqbal #perempuan #nusa-tenggara-barat #pilgub-ntb #pasangan #soroti
Mataram - Pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1 Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) menyoroti rendahnya kesadaran hukum warga. Rohmi berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum yang dimulai dari sinergitas birokrasi.
"Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa ketaatan hukum harus ditegakkan dengan memberikan contoh. Birokrasi harus bekerja sesuai aturan, sungguh-sungguh. Seluruh aspek hukum kita harus hormati, kita bekerja sama dengan polda, forkopimda untuk meyakinkan bahwa NTB dalam setiap aktivitas pembangunan menghormati hukum," kata Rohmi pada debat pamungkas Pilgub NTB 2024, Rabu (20/11/2024).
Rohmi menuturkan pentingnya sosialisasi dan edukasi. Untuk itu, Rohmi akan fokus membangun NTB berbasis desa.
"Kami akan mengesekusi pembangunan berbasis desa. Ini perlu sosialisasi yang menyeluruh agar mereka tahu setiap hal yang dilakukan ada konsekuensinya," bebernya.
Rohmi-Firin juga akan membentuk kampung madani. Kampung madani merupakan replika kampung keluarga berkualitas.
"Kampung madani itu nanti masyarakat ekonominya baik, keguyuban baik, diskusi dan gotong royong bisa hidup. Dan otomatis kesadaran hukum bisa kami sosialisasikan dan dipahami," bebernya.
Rohmi mencontohkan, saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham mekanisme hukum. Ia mencontohkan banyaknya perempuan yang mengalami pelecehan namun tak mengetahui kanal untuk melaporkan.
"Yang namanya mengubah mindset butuh waktu. Memotretnya harus pada tingkat yang lebih kecil, yakni dusun," jelasnya.
Pilgub NTB diikuti oleh tiga kontestan. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) mendapat nomor urut 1, Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel) nomor urut 2, dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) nomor urut 3.
(dpw/gsp)