Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum Senin (28/4) kemarin menjadi sorotan di antaranya mulai dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Ketua Komnas HAM Papua sampai dengan dua hakim diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus vonis lepas CPO di PN Jakarta Pusat.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Kejagung periksa dua hakim terkait kasus suap putusan lepas CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua hakim sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“HM (Haris Munandar) selaku hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan HS (Herdiyanto Sutantyo) selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polda DIY selidiki dugaan mafia tanah yang rugikan lansia di Bantul

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) tengah menyelidiki kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang lansia buta huruf bernama Tupon alias Mbah Tupon (68) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dihubungi di Yogyakarta, Senin, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima pada tanggal 14 April 2025.

Selengkapnya baca di sini.

3. Satgas Moskona Polri selamatkan Ketua Komnas HAM Papua dari KKB

Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

4. Terdakwa kasus korupsi timah Suparta meninggal dunia

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), meninggal dunia.

“Benar (meninggal dunia) atas nama Suparta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong Bogor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka TPPU

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Zarof saat ditemui usai sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin, enggan memberi keterangan kepada pers terkait status tersangkanya yang baru itu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/3) menjadi sorotan, di antaranya Polri mulai menyelidiki aksi teror yang dialami oleh Tempo, dan berbagai persiapan menjelang arus mudik pada masa libur Lebaran 2025.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat dibaca kembali:

Bareskrim Polri selidiki laporan dugaan teror di Kantor Tempo

Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dengan dugaan teror berupa peletakan kepala babi di Kantor Tempo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Polda Lampung: Fokus pengamanan pada jalur mudik dan titik rawan

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menyebutkan fokus pengamanan dalam Operasi Ketupat Krakatau 2025 yakni berada di jalur mudik dan titik rawan kejahatan.

"Dalam operasi ketupat ini kami ingin memastikan kelancaran arus mudik dan meningkatkan keselamatan serta keamanan pengguna jalan," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika di Bandarlampung, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Kakorlantas imbau masyarakat mudik tanpa sepeda motor

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengimbau masyarakat untuk mudik tanpa menggunakan sepeda motor.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, Irjen Pol. Agus mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang pemudik menggunakan sepeda motor.

Selengkapnya baca di sini.

Pemerhati: Isu setoran judi sabung ayam harus didalami TNI/Polri

Pemerhati kepolisian Mohammad Dawam mengatakan bahwa isu terkait dengan dugaan adanya setoran yang diterima oleh personel kepolisian dari aktivitas judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus didalami oleh TNI dan Polri.

Sebagai informasi, isu tersebut mencuat setelah gugurnya tiga personel kepolisian akibat ditembak saat bertugas menggerebek judi sabung ayam pada hari Senin (17/3). Diduga terdapat keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini.

Selengkapnya baca di sini.

Satgas ODC imbau masyarakat tak terprovokasi serangan KKB di Anggruk

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tidak terpancing oleh propaganda dan provokasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) usai insiden penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3).

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan propaganda yang menyesatkan. Aparat akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah rawan,” kata Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (9/3) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari temuan Satgas Pangan Polri soal MinyaKita sampai dengan tiga pemain naturalisasi.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Kemenkum siap ambil sumpah 3 pemain naturalisasi pada Senin

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengatakan telah siap mengambil sumpah tiga pemain sepak bola naturalisasi di Roma, Italia, pada besok Senin (10/3).

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut adalah Dean Ruben James, Joey Mathijs Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi.

Selengkapnya baca di sini.

2. Satgas Pangan Polri selidiki temuan MinyaKita tak sesuai takaran

Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek MinyaKita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen pada label kemasan.

Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa penyelidikan itu merupakan tindak lanjut pihaknya usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk MinyaKita dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Imigrasi Yogyakarta proses deportasi WNA India usai bebas dari lapas

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memproses deportasi seorang warga negara asing asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (7/3).

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK hadirkan banyak saksi untuk terdakwa eks Kadis PUPR Kalsel

Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan banyak saksi untuk pembuktian untuk terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan dan tiga terdakwa lain dalam perkara suap dan gratifikasi.

"Karena ini ada dakwaan gratifikasinya juga, maka saksi yang dihadirkan lebih banyak dari sidang pembuktian dua kontraktor selaku pemberi suap," kata Penuntut Umum KPK Meyer Volmar Simanjuntak kepada ANTARA di Banjarmasin, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Elnusa Petrofin klarifikasi soal mobil tangki pada kasus pemalsuan BBM

PT Elnusa Petrofin mengklarifikasi soal mobil tangki pada kasus pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Medan, Sumatera Utara.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa mobil tangki tersebut merupakan milik PT Miduk Arta, perusahaan transportasi yang sebelumnya dikontrak Elnusa Petrofin sejak 2013 dengan masa kontrak 10 tahun.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/2) menjadi sorotan di antaranya tawaran Kapolri untuk grup band Sukatani, dan usulan amnesti dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang disetorkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Menkum: Usulan napi KKB diberi amnesti telah disampaikan ke Presiden

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaiRakernas PTI, Budisatrio Djiwandono soroti masalah regenerasi petanikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri ajak Band Sukatani jadi duta Polri

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka semangat perbaikan Korps Bhayangkara ke depan.

“Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Kapolri Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Pomal usut keributan di THM Tanjungpinang libatkan anggota TNI AL

Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Komando Armada I Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengusut kasus keributan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Baru Dompak, Tanjungpinang, yang melibatkan sejumlah anggota TNI AL.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan dikonfirmasi ANTARA di Batam, Minggu, membenarkan peristiwa keributan yang mengakibatkan seorang anggota TNI AL meninggal dunia dan dua orang personel lainnya mengalami luka-luka.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polri gagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja jaringan antarprovinsi

Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja oleh jaringan antarprovinsi, Kabupaten Mandailing Natal-Jakarta.

Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnaen Harahap dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa pengungkapan itu terjadi pada Minggu (16/2).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa bidang hukum kemarin menjadi sorotan, diantaranya rapat efisiensi anggaran oleh DPR RI bersama Polri, BNN, Kejaksaan, kemudian pembahasan RUU KUHAP.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Polri terkena efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp20,5 triliun

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025," kata Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. MA usul RKUHAP persingkat sidang yang ancamannya di bawah tujuh tahun

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, mengatur agar mempersingkat proses sidang perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun penjara.

Hal itu diusulkan untuk dilakukan jika terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang didakwakan setelah dakwaan dibacakan. Setelah itu, perkara itu diputus dengan acara seperti biasanya oleh majelis hakim dan mempermudah register berkas perkara.

Selengkapnya baca di sini.

3. MK sebut pembayaran gaji dan tunjangan terdampak blokir anggaran

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan menyebut bahwa salah satu dampak pemblokiran anggaran MK tahun 2025 adalah pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp45.097.925.059 hanya mampu dibayarkan sampai Mei 2025.

"Terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak. Satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan itu Rp45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei," kata Heru saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. TNI AL terus lanjutkan bongkar pagar laut di Tangerang hingga 24,9 km

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari ini mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

Selengkapnya baca di sini.

5. KY usut dugaan salah eksekusi lahan di Tambun oleh PN Cikarang

Komisi Yudisial (KY) mengusut dugaan salah eksekusi lahan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Untuk kasus salah eksekusi lahan di Tambun, laporan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan dan keterangan pelapor dan saksi,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (7/1) menjadi sorotan, mulai dari penggeledahan rumah tersangka kasus korupsi Hasto Kristiyanto oleh KPK sampai dengan mutasi Kapolsek Cinangka setelah adanya kasus polisi tolak laporan warga yang kemudian berujung pada kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

KPK geledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

Informasi soal penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Selengkapnya baca di sini.

Kapolsek Cinangka dimutasi buntut tolak laporan korban penembakan tol

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan bahwa Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, buntut menolak laporan dari korban penembakan yang akan menarik mobilnya di rest area KM 45, Tol Tangerang-Merak.

Asep bersama dua anggotanya Brigadir DA dan Bripka DI, dimutasi dalam rangka Pemeriksaan Bidpropam Polda Banten terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polda Banten.

Selengkapnya baca di sini.

Istri hakim "vonis bebas" Ronald Tannur sedih lihat saldo ATM Rp0

Istri hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Rita Sidauruk, mengaku sedih saat melihat saldo ATM yang menunjukkan nol rupiah (Rp0) karena seluruh uangnya disita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada 2024.

Rita, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara tersebut, mengaku sampai memarahi sang suami karena telah terjerat dalam kasus itu sehingga menyebabkan seluruh uangnya disita.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung periksa eks Kasubdit Kemendag terkait kasus impor gula

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Kasubdit di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa MY selaku Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian Kehutanan dan Perikanan pada Kementerian Perdagangan tahun 2014–2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Dua WN Ukraina dituntut penjara seumur hidup atas kasus lab narkoba

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung, Bali menuntut dua warga negara Ukraina Ivan Volovod dan Mykyta Volovod dipenjara seumur hidup terkait kasus laboratorium dan pabrik narkoba di Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer," kata Ramdhoni pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (27/12) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari klarifikasi Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terhadap wacana pengampunan koruptor sampai dengan perkembangan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

Menkum: Denda damai hanya sebagai pembanding bukan pilihan utama

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan wacana denda damai hanya digunakan sebagai pembanding untuk opsi penyelesaian perkara kerugian keuangan negara, bukan dijadikan pilihan utama.

"Nah karena itu, itu hanya compare, bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," kata Menkum Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Polres Malang gelar prarekonstruksi kecelakaan Tol Pandaan-Malang

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, menggelar prarekonstruksi di Rest Area KM 88 A Tol Pandaan-Malang, Jumat, guna mengurutkan kronologi kecelakaan antara truk bermuatan pakan ternak dan bus beberapa waktu lalu.

Di sela-sela prarekonstruksi, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang AKP Widyagana Putra Dhirotsaha mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan sopir truk berinisial SW yang sudah berstatus tersangka atas insiden kecelakaan tersebut di dalam pelaksanaan prarekonstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

Densus 88 tangkap satu orang terduga kasus terorisme di Tasikmalaya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil saksi penyidikan perkara Hasto Kristiyanto

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil satu orang saksi penyidikan kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kavling 4 atas nama ATF," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil dua anggota DPR RI terkait penyidikan CSR BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

"Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin menjadi sorotan, mulai dari pemulangan terpidana hukuman mati kasus narkotika Mary Jane ke negara asalnya Filipina sampai dengan KPK geledah ruangan di Bank Indonesia.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Mary Jane tetap jalani masa hukuman di Filipina

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso tetap menjalani masa hukuman di negara asalnya Filipina.

"Pemindahan Mary Jane ke Filipina statusnya masih terpidana. Saat di Filipina pun statusnya sama dan dia dipenjara di sana," kata Surya dalam konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mary Jane: Terima kasih Presiden Prabowo dan Menko Yusril

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra karena telah menyetujui pemulangan dirinya ke Filipina.

"Terima kasih Bapak Prabowo, Menteri Yusril, dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Mary Jane. Tuhan memberkati," kata Mary Jane sebelum diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, Selasa malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Imigrasi telah terbitkan 471 Golden Visa dengan investasi Rp9 triliun

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

“Pengguna Golden Visa 471 dengan investasi sebesar Rp9 triliun,” kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra menjawab pertanyaan ANTARA saat taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK geledah ruang gubernur Bank Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu ruangan yang digeledah penyidik dalam penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI) adalah ruang Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, diantaranya adalah ruang Gubernur BI," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK tetapkan 2 tersangka korupsi dana "CSR" BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia.

"Tersangka yang terkait perkara ini ada. Kami sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari 'CSR'-nya Bank Indonesia," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (5/12), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT), hingga mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun vonis.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Ketua KPK terpilih sebut OTT akan tetap dipertahankan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper (fit and proper test), OTT tetap lanjut," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai DPR RI memberikan persetujuan terhadap dirinya sebagai pimpinan KPK terpilih dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Selengkapnya baca di sini

2. Menko Polkam ungkap dugaan narkoba sintetis dijual online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis sintetis dalam beberapa tahun terakhir, dan penjualannya diyakini menggunakan platform online

Dalam jumpa pers terkait pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan narkoba jenis sintetis itu ada yang dibuat di Indonesia, tetapi ada juga yang dibawa dari luar negeri.

“Ini disebabkan karena mudahnya pembuatan narkoba sintetis tersebut dengan margin yang tinggi, dan indikasi kuat bahwa penjualannya juga sudah melalui online,” kata Budi Gunawan.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BNN: Perkuat intelijen jadi upaya jaga jalur perbatasan negara

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa dengan memperkuat informasi intelijen menjadi salah satu upaya untuk menjaga jalur perbatasan antarnegara, di tengah keterbatasan yang dimiliki lembaga antinarkoba itu.
Menurut dia, dengan memperkuat informasi intelijen, maka langkah pencegahan bisa lebih mudah dalam beroperasi untuk menindak atau mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara dari kami dalam menjaga wilayah perbatasan negara," kata Marthinus di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selengkapnya baca di sini

4. KPK geledah Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pasca-OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu pasca dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

KPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis(5/12), sekitar pukul 15.00 WIB dan selesai melakukan penggeledahan di ruang Kepala Disnakertrans para penyidik dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin.

Selengkapnya baca di sini

5. Mantan Dirut PT Timah dituntut penjara 12 tahun terkait kasus timah

Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016–2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi menilai Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Mochtar melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (5/12), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT), hingga mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun vonis.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Ketua KPK terpilih sebut OTT akan tetap dipertahankan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper (fit and proper test), OTT tetap lanjut," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai DPR RI memberikan persetujuan terhadap dirinya sebagai pimpinan KPK terpilih dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Selengkapnya baca di sini

2. Menko Polkam ungkap dugaan narkoba sintetis dijual online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis sintetis dalam beberapa tahun terakhir, dan penjualannya diyakini menggunakan platform online

Dalam jumpa pers terkait pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan narkoba jenis sintetis itu ada yang dibuat di Indonesia, tetapi ada juga yang dibawa dari luar negeri.

“Ini disebabkan karena mudahnya pembuatan narkoba sintetis tersebut dengan margin yang tinggi, dan indikasi kuat bahwa penjualannya juga sudah melalui online,” kata Budi Gunawan.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BNN: Perkuat intelijen jadi upaya jaga jalur perbatasan negara

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa dengan memperkuat informasi intelijen menjadi salah satu upaya untuk menjaga jalur perbatasan antarnegara, di tengah keterbatasan yang dimiliki lembaga antinarkoba itu.
Menurut dia, dengan memperkuat informasi intelijen, maka langkah pencegahan bisa lebih mudah dalam beroperasi untuk menindak atau mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara dari kami dalam menjaga wilayah perbatasan negara," kata Marthinus di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selengkapnya baca di sini

4. KPK geledah Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pasca-OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu pasca dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

KPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis(5/12), sekitar pukul 15.00 WIB dan selesai melakukan penggeledahan di ruang Kepala Disnakertrans para penyidik dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin.

Selengkapnya baca di sini

5. Mantan Dirut PT Timah dituntut penjara 12 tahun terkait kasus timah

Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016–2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi menilai Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Mochtar melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024