JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa pengacara Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kembali ditunda pada Kamis (27/2/2025).

Penundaan ini terjadi karena advokat Hotman Paris Hutapea, selaku pelapor dalam kasus ini, masih sakit dan tidak dapat memberikan keterangan di persidangan.

"Hari ini tidak dapat kami lanjutkan karena saksi yang akan kami periksa ternyata masih sakit," ujar Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam ruang sidang.

Sidang dijadwalkan kembali pada Kamis (6/3/2025) setelah ditunda selama sepekan.

Razman sempat meminta agar sidang ditunda selama dua pekan untuk memastikan Hotman benar-benar pulih.

Ia mengaku mendapat informasi Hotman membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan.

Namun, permintaan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang tetap memutuskan penundaan hanya selama satu minggu.

"Majelis mengabulkan sehingga kita tunda persidangan ini, satu minggu ke depan. Nanti akan dimulai kembali dan akan kami buka pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025," kata Syofia.

Sebelumnya, pada sidang yang digelar Kamis (20/2/2025), Hotman Paris tiba-tiba jatuh sakit saat diperiksa sebagai saksi. Akibatnya, sidang juga ditunda selama sepekan.

"Tadi diberitahukan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dibawa ke rumah sakit," ungkap Razman.

Razman mengatakan bahwa Hotman tampak tidak fokus saat memberikan keterangan karena kondisi kesehatannya.

Ia juga mengklaim bahwa Hotman tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kuasa hukumnya.

Razman mengaku telah memprediksi bahwa Hotman tidak akan hadir dalam sidang.

"Saya sudah prediksi, tadi malam kami rapat tim, saya sudah prediksi, bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir hari ini," ujarnya.

Menurut Razman, kondisi Hotman cukup parah karena ia sampai harus dirujuk ke rumah sakit di Singapura.

"Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia, Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius," kata Razman.

Razman juga menyoroti kondisi kesehatan Hotman yang kerap mengalami sesak napas.

"Coba dengarin suara dia, sesak. Dengarin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada tiga kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Untuk lambung tidak mungkin," tambahnya.

Razman pun meminta Hotman untuk menghilangkan rasa dendam dan lebih fokus pada kesehatannya.

"Rekan kami Hotman, dengerin dirimu. Rasakan penyakitmu, hilangkan dendam dan murkamu, karena itu akan menambah penyakit bagi kau dan anda tidak akan sembuh kalau masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Razman, Firdaus," ujar Razman.

Ia juga mempertanyakan sampai kapan sidang ini akan terus tertunda akibat kondisi Hotman.

"Nah, pertanyaannya kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu?" katanya.

Penundaan sidang selama satu minggu disebut tidak cukup untuk proses pemulihan Hotman.

"Kenapa saya katakan tadi jangan satu minggu? Karena saya khawatir nanti tidak juga datang satu minggu. Tim saya ini, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor," ujarnya.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan Razman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris pada April 2023.

Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat Hotman pada 10 Mei 2022 dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Razman dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan/atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kasus ini berkaitan dengan laporan Hotman terhadap mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim, dan pengacaranya, Razman Arif Nasution.

Hotman merasa dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Iqlima Kim, yang akhirnya berujung pada perseteruan hukum yang masih berlangsung hingga kini.

(Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA - Praktisi hukum Saor Siagian menyayangkan adanya keributan di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025. Bahkan, ada pihak yang sampai nekat berdiri di meja sidang.

Saor menilai, keributan tersebut merupakan cerminan dari kondisi peradilan di Indonesia. Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan? di iNews, Selasa (11/2/2025) malam.

"Inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Saor.

Kendati begitu, Saor tidak semata-mata menyalahkan pihak-pihak yang ribut itu. Menurutnya, majelis hakim juga memiliki peranan penting dalam menjaga kondusivitas jalannya sidang.

"Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana berjalannya sidang itu berlaku dengan baik," ujarnya.

"Artinya adalah kalau kita melihat di sini saya kira apa yang didengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan," sambungnya.

Sebelumnya, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Hotman Paris Hutapea dan terdakwa Razman Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari berakhir ricuh.

Kericuhan dipicu saat Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup. Majelis Hakim saat itu mempertimbangkan alasan yang menyangkut asusila.

Razman Nasution lantas tak terima dengan keputusan Majelis Hakim. Razman meminta agar sidang dilanjutkan secara terbuka lantaran perkara itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, bukan asusila.

Terlihat sempat terjadi perdebatan antara Razman dan Majelis Hakim. Pada akhirnya kondisi tersebut memaksa hakim untuk menskors sidang.

Setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang, Razman terlihat menghampiri Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Kondisi ini memantik petugas keamanan untuk melerai keduanya.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengingatkan pentingnya perbaikan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Suparji menegaskan untuk menciptakan kualitas advokat yang lebih baik, integritas dan profesionalisme harus menjadi perhatian utama. Selain itu, stabilitas emosi juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam praktik hukum.

Hal ini diungkapkan Suparji saat merespons dinamika hukum yang berbuntut panjang melibatkan advokat ternama Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution. Dia juga mengingatkan proses hukum pada kasus keduanya juga harus berlandaskan pada data, fakta, dan bukti yang sah.

Dalam konteks ini, dia menjelaskan, jika ada rekayasa dalam penyidikan atau proses hukum lainnya, mekanisme kontrol seperti praperadilan harus dijalankan dengan benar.

?Sebelum masuk di situ saya ingin memberikan satu poin bahwa bagaimana pendidikan kita, hukum kemudian harus diperbaiki ya, hukum menjadi lebih baik ya dalam konteks advokat lebih selektif gitu ya, betul-betul memperhatikan integritas profesionalitas stabilitas emosi dan lain sebagainya,? ujar Supardi dalam dialog Rakyat Bersuara dipandu Aiman Witjaksono, di iNews, Selasa (11/2025).

Suparji Ahmad menekankan, proses seleksi yang ketat dalam pendidikan hukum diperlukan untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas. Suparji juga menyoroti perlunya peningkatan integritas di kalangan aparat penegak hukum untuk mencegah kebobrokan dalam penegakan hukum.

?Demikian pula aparat penegak hukum yang lain supaya kemudian tidak ada kebobrokan dalam penegakan hukum. Jadi refleksi yang sangat penting bagi dunia pendidikan hukum untuk berbenah sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang baik di kedepannya,? jelasnya.

Suparji juga menekankan pentingnya bukti yang kuat dalam membuktikan suatu rekayasa, jika memang itu terjadi.

?Soal apakah mungkin ya, soal rekayasa gitu, tentunya dalam hal ini saya bicara tidak pada konteks asumsi tetapi bagaimana ada piranti dalam konteks misalnya ada soal kesalahan prosedur ada mekanisme kontrol horizontal melalui pra peradilan. Demikian pula kaitannya dengan soal hak-hak dari seorang tersangka tentunya ada ruang-ruang untuk mengajukan hak-hak tersebut,? ujarnya.

Suparji berharap agar kisruhnya hubungan antara Hotman dan Razman tidak menjadi cerminan buruk bagi dunia hukum Indonesia. Sebaliknya, dia berharap kasus ini menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme di bidang hukum.

?Jadi menurut saya kalau kemudian kita menggunakan asumsi bahwa apakah mungkin ya rekayasa-rekayasa dan sebagainya, Saya kira tentunya kita harus menggunakan basis data basis fakta basis bukti dan melalui berbagai mekanisme yang dapat dilakukan. Misalnya pra peradilan. Ada di aspek, substansi, prosedur dan kewenangan. Perhatikan aspek substansi bagaimana prosedur yang ditempuh dan siapa yang berwenang di situ,? katanya.