Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Ia memastikan enam tuntutan itu akan ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo awalnya menyebut pemerintah sudah mengerjakan salah satu tuntutan, yakni soal mitigasi PHK. Dia menegaskan upaya ini akan dirancang dengan serius.

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK, kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," ujar Prasetyo di lokasi, Senin (1/5/2025).

"Karena kita ingin komprehensif, kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani ketika sudah PHK kita tidak, kita pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," tambahnya.

Kemudian, Prasetyo memastikan tuntutan lainnya tentu akan ditindaklanjuti pemerintah.

"Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum belum dikerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti kita akan pelajari," katanya.

Terkait perayaan Hari Buruh yang kini difasilitasi pemerintah, Prasetyo mengatakan hal ini wajar. Karena, menurutnya buruh dan pemerintah harus bersatu demi menjaga kesatuan dalam menghadapi gejolak politik dan ekonomi dunia.

"Kalau suasananya berbeda dan kemudian kami pemerintah bagaimana kami memfasilitasi saya kira pertama itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman konfederasi yang ingin merayakan peringatan Hari Buruh Internasional," ujarnya.

"Yang kedua juga ini bagian dari semangat kebersamaan kita dalam menghadapi gejolak geopolitik, ekonomi dunia, di dalam negeri kita harus bersatu kita harus rukun. Sebagaimana kemarin kami sampaikan antara pemerintah sektor swasta, sektor usaha, sektor industri dan temen-temen pekerja bagian yang tidak bisa dipisahkan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan buruh dalam hal positif.

"Kita harus bersatu semangatnya itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan dari teman-teman buruh supaya lancar, perizinan kami bantu. Pengin peringatan di Monas karena juga itu tidak melanggar undang-undang kami fasilitasi," katanya.

"Selamat hari buruh semua pekerja Indonesia, tetap semangat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan hadir pada aksi May Day hari ini. Prabowo disebut bakal menyampaikan pidato secara langsung di hadapan ribuan buruh.

(azh/dhn)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tengah menggodok solusi untuk memitigasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Isu ini muncul dalam aksi buruh yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/4/2025).

Prasetyo mengaku, pemerintah telah membahas isu PHK secara intensif dalam beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan, pemerintah tengah juga mengingatkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi PHK.

"Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," ungkapnya.

Terkait enam tuntutan yang disuarakan buruh dalam May Day 2025, Prasetyo mengatakan akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo menambahkan, pemerintah mendukung aksi May Day hari ini. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk perizinan menggunakan fasilitas Monas sebagai lokasi berkumpulnya massa buruh.

"Perizinan kami bantu, peringatan di Monas karena juga tidak melanggar Undang-Undang kami fasilitasi. Begitu kira-kira, selama Hari Buruh semua pekerja Indonesia. Tetap semangat," tutupnya.

(rrd/rrd)

Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons salah satu tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Prasetyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan terus berupaya melakukan mitigasi serta penanganan secara menyeluruh.

“Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah,” ujar Prasetyo.

Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden itu menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menangani dampak PHK, terutama dalam pemenuhan hak-hak para pekerja yang terdampak.

“Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita terus berkoordinasi untuk bisa memitigasi sekaligus jika terjadi PHK, maka bagaimana cara menangani, memenuhi hak-hak teman-teman pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa langkah pemerintah tidak berhenti pada penanganan dampak, tetapi juga mencakup upaya penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

“Dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita mengatasi dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Prasetyo, tetap berkomitmen menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas, termasuk dalam menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus berpihak pada pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK di Indonesia dalam dua bulan pertama 2025, dengan total 18.610 pekerja ter-PHK per Februari. Angka ini meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan Januari.

Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 10.677 kasus, atau setara 57% dari total nasional. Disusul Riau (3.530 PHK), DKI Jakarta (2.650 PHK), Jawa Timur (978 PHK), dan Banten (411 PHK).

Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung melaporkan kasus PHK yang sangat minim, hanya dua hingga tiga kasus.

Menyikapi situasi itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, baru-baru ini, menyatakan bahwa Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.

Satgas PHK tidak hanya difokuskan pada mitigasi PHK, tetapi juga akan memantau penciptaan lapangan kerja dan isu ketenagakerjaan lainnya. Sementara itu, peluncuran resminya masih menunggu momentum, termasuk kemungkinan diumumkan saat May Day 2025.

Dirjen PHI Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa pembentukan Satgas akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan hadir ke peringatan hari buruh internasional pada 1 Mei 2025 di Monas, Jakarta.

"Presiden memutuskan Insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Pras lewat pesan singkat, Rabu (30/4).

Pras menyampaikan Prabowo melihat buruh merupakan elemen kunci dan tak bisa terpisahkan dalam perekonomian Indonesia.

Ia pun menyebut bahwa Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta yang meliputi pengusaha dan buruh.

"Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita,"

Pras juga menyatakan bahwa Prabowo menaruh perhatian besar atas tuntutan buruh yang menyoroti soal maraknya badai PHK.

Ia menekankan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam mengambil langkah mitigasi menangani persoalan itu.

"Bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman-teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Buru Selatan -

Tahanan kasus pencabulan berinisial EH (50) ditemukan tewas tergantung di ruang tahanan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. EH diduga nekat mengakhiri hidupnya karena malu usai mencabuli 2 cucunya sendiri.

EH ditemukan tewas tergantung di kamar mandi ruang tahanan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4/2025). EH pertama kali ditemukan oleh seorang tahanan inisial HK.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi (tewas) tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Saksi HK selanjutnya memanggil tahanan lain yang bersebelahan bilik. Tahanan kemudian memanggil piket jaga.

"Setelah melihat kondisi korban, kemudian para tahanan memberitahukan kepada piket jaga Briptu Saptar Buton," jelasnya.

Personel piket jaga tahanan dan piket jaga Polsek Namrole pun membuka ruang tahanan. Petugas jaga pun melakukan pengecekan langsung.

"Usai melakukan pengecekan langsung terhadap EH. Tak lama kemudian tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Areis menjelaskan, EH ditahan sejak 4 April 2024 atas kasus pencabulan dua cucunya. EH kemudian bunuh diri karena diduga malu atas perbuatannya.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

Areis menambahkan, pihak keluarga menolak autopsi jasad EH. Kini jasadnya telah dievakuasi dan dimakamkan pada hari ini.

"Pihak keluarga menerima secara ikhlas kematian korban dengan membuat surat penolakan autopsi. Usai dievakuasi, rencananya pemakaman EH akan dilaksanakan, Senin (21/4)," jelasnya.

(sar/ata)

Buru Selatan -

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Pria berinisial EH (50) ditemukan tewas tergantung di Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Tahanan kasus pencabulan terhadap dua cucunya itu diduga nekat mengakhiri hidupnya karena malu.

"Pria 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena malu atas perbuatannya kepada kedua cucu sendiri," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2024).

Tersangka ditemukan tewas tergantung di kamar mandi Rutan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4). Tersangka EH awalnya ditemukan oleh seorang tahanan inisial HK.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi (tewas) tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," jelasnya.

Saksi HK kemudian memanggil tahanan lain yang bersebelahan bilik. Tahanan lalu memanggil piket jaga.

"Setelah melihat kondisi korban, kemudian para tahanan memberitahukan kepada piket jaga Briptu Saptar Buton," jelasnya.

Areis menuturkan personel piket jaga tahanan dan piket jaga Polsek Namrole kemudian membuka ruang tahanan. Pihaknya lalu melakukan pengecekan langsung.

"Usai melakukan pengecekan langsung terhadap EH. Tak lama kemudian tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Areis menjelaskan, EH ditahan sejak 4 April 2024 atas kasus pencabulan dua cucunya. Jasad EH telah dievakuasi dari tahanan.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

(sar/asm)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) pada Kamis (6/3/2025). Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, aduan itu dilayangkan lantaran Yandri diduga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap tenaga pendamping desa.

Padahal, kata Anis, selama ini para pendamping desa tersebut sudah dikontrak bertahun-tahun sejak Undang-Undang Desa itu ada. ?Dan kontrak mereka itu kan selama ini diperpanjang setiap tahun, tetapi tiba-tiba pada tahun 2025 berdasarkan klausul baru bagi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu ya atau caleg itu tiba-tiba harus bahasanya mundur,? tegas Anis usai menerima aduan Pertepedesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Anis pun menegaskan pihaknya akan menganalisis dan menindaklanjuti aduan tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Ia mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.





?Tetapi pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh kementerian desa terhadap ribuan pendamping desa kira-kira begitu,? tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Pertepedesia Hendriyatna mempertanyakan alasan Kemendes melakukan PHK sepihak. Padahal, kata dia, para pendamping desa tidak melanggar hukum apa pun.

Kendati begitu, ia mengatakan, sejumlah anggota Pertepedesia sempat maju menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024. Tetapi, ia menegaskan, hal itu sudah mendapatkan izin dan mendapat legitimasi formal baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian terkait.

?Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami. Tidak pernah ada aduan bahwa caleg yang berasal dari pendamping desa itu melakukan perbuatan melawan hukum atau UU pemilu,? tegas Hendri.

?Yang terjadi ini malah dipermasalahkan oleh pihak Kemendes. Secara sepihak telah membuat klausul dalam kontrak kerja yang mengatakan bahwa kami menyatakan tidak pernah mencalonkan sebagai caleg, dan apabila di kemudian hari terbukti pernah caleg, maka akan di-PHK secara sepihak,? imbuhnya.

Padahal, kata Hendri, ada tahapan tertentu untuk melakukan PHK. Atas dasar itu, ia menilai, langkah Kemendes melakukan PHK terhadap tenaga pendamping desa sudah menjadi pelanggaran HAM.

?Ini sudah merupakan suatu pelanggaran HAM. Kami ini manusia, bukan binatang. Kami ini manusia, bukan barang. Tapi tiba-tiba kami ini dianggap seolah-olah kami itu bukan manusia. Dan itu adalah hak asasi kami untuk bekerja. Hak asasi kami untuk mendapatkan penghasilan yang layak,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendamping Desa atau Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menerima aduan dari para pendamping desa terkait dugaan PHK sepihak tersebut.

"Kami baru saja menerima pengaduan dari teman-teman pendamping desa yang diadukan ke kami, yakni ada dugaan mereka mengalami PHK sepihak oleh Kementerian Desa yang selama ini sudah dikontrak bertahun-tahun sejak UU (Undang-Undang) Desa itu ada," kata Anis saat ditemui di kantornya, Kamis (6/3/2025).

Dari penjelasannya, Anies mengatakan, para pendamping desa tiba-tiba diminta mundur karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Kontrak mereka kan selama ini diperpanjang setiap tahun, tetapi tiba-tiba pada tahun 2025 berdasarkan klausul baru bagi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg (calon anggota legislatif), bahasanya mundur tetapi tidak tersedia klausulnya," ujar Anis.

Anis menyebut, aduan dari para pendamping desa akan dianalisis terlebih dahulu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak.

"Tetapi secara mekanisme tentu Komnas HAM membutuhkan waktu menindaklanjuti laporan yang disampaikan teman-teman pendamping desa," katanya.

Sementara itu, Perwakilan Perhimpunan Pendamping Desa Seluruh Indonesia, Hendriyatna menjelaskan bahwa melakukan pengaduan karena menyakut hak asasi manusia yang telah dilanggar.

"Ini sudah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kami ini manusia, bukan binatang, tapi tiba-tiba kami dianggap seolah-olah kami bukan manusia," ujar Hendriyatna.

Dia menyebut bahwa pencalonan TPP sudah mendapatkan izin dan legitimasi formal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pencalonan tersebut sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan legitimasi formal baik dari KPU, kementerian, atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami," kata Hendriyatna.

Dia juga menegaskan bahwa tidak pernah ada aduan ke Bawaslu mengenai TPP yang menjadi caleg melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).