JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai bahwa kehadiran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan adalah suatu hal yang biasa.

Diketahui, Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada perkara eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.

“Biasa saja,” kata Ronny saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/2/2024).

Ronny mengaku tidak melihat kejanggalan dengan hadirnya Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini berharap, sidang tetap berjalan dengan mengedepankan argumentasi hukum dalam pembuktian gugatan yang dilayangkan.

“Kami berharap, seperti juga harapan Yang Mulia Hakim yang mengadili persidangan ini, semoga persidangan ini dapat menjadi persidangan yang berisi perdebatan rasional, argumentatif, dan mencerahkan publik,” ujar Ronny.

“Kami sudah menyampaikan argumentasi kami tadi dalam persidangan, tentang ketidakadilan dan pelanggaran hukum acara pidana terhadap penetapan tersangka Mas Hasto dan kita akan dengar sama-sama tanggapan KPK dalam sidang besok,” katanya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 09.50 Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu terlihat berada di area ruang sidang Utama PN Jakarta Selatan.

Dirdik KPK tampak mengenakan kemeja putih. Sementara, Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan datang mengenakan batik corak berwarna hijau. Mereka datang ketika tim pengacara Hasto tengah doorstop atau wawancara dengan awak media.

Kepada Kompas.com, Asep Guntur mengaku, hanya ingin melihat proses jalannya sidang.

Sementara itu, Deputi Penindakan KPK tampak masuk ke ruang sidang untuk memantau langsung jalannya sidang.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung soal penggunaan aparat penegak hukum sebagai alat intimidasi politik.

Ini merupakan kali pertama Hasto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Hasto disampaikan melalui video yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/12/2024).

Ia menegaskan bahwa PDI-P siap menghadapi risiko demi memperjuangkan nilai demokrasi dan supremasi hukum yang berkeadilan.

“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.

Hasto mengatakan, dirinya dan partainya menghormati keputusan KPK.

Sikap tersebut, sambungnya, adalah wujud ketaatan hukumnya dan para kader PDI-P. Terlebih lagi, sebut Hasto, PDI-P adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," ucapnya.

Hasto Tersangka KPK, Ini Respons PDI-P

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, penyidik memiliki bukti keterlibatan Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), dalam kasus dugaan suap yang diberikan eks-caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Terkait dengan penetapan Hasto menjadi tersangka, PDI-P menilai langkah KPK tersebut bermuatan politis dan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Hasto.

“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” tutur Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy.

Ronny menjelaskan, partainya sedang menyusun langkah hukum untuk membela Hasto Kristiyanto, meskipun belum ada rincian terkait tim atau kemungkinan pengajuan praperadilan.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Tria Sutrisna, Irfan Kamil | Editor: Ihsanuddin, Dani Prabowo)