JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan sendiri hingga akhirnya menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Namun, ia enggan mengungkap apa pertimbangan Prabowo sehingga menolak Hasan Nasbi mundur.

"Rahasia, dong. Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan, ya," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, memiliki penilaian pribadi terhadap Hasan Nasbi yang sudah menjadi Kepala PCO sejak era Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika beliau merasa, beliau memutuskan, memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ya, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah," ujar Prasetyo.

Prasetyo sendiri membenarkan, dirinya telah menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala PCO dan pada akhirnya ditolak Prabowo.

Ia juga menampik bahwa pertimbangan Prabowo menolak pengunduran Hasan Nasbi dikarenakan persoalan dana operasional di PCO.

"Alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Bukan Jubir Timses

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengingatkan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO untuk memahami bahwa pernyataannya mewakili institusi negara.

Karenanya, Hasan Nasbi yang tak jadi mundur dimintanya belajar dari kesalahan komunikasi yang terjadi sebelumnya.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Ia juga meminta pihak Istana untuk mengevaluasi cara komunikasi pemerintah kepada publik. Terutama dalam merespon isu-isu sensitif.

"Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus," ujar Syamsu Rizal.

Soal pernyataan Hasan Nasbi dalam menanggapi teror kepala babi kepada redaksi Tempo, ia menilai bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan seharusnya menjawab sesuai konteks.

Bukan malah menjawab dengan canda, padahal teror tersebut merupakan bentuk ancaman bagi media.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media," ujar Syamsu Rizal.

Diketahui, Hasan Nasbi mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Sosok Hasan Nasbi sendiri menjadi kejutan saat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Padahal berita mundurnya ia dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO ramai menjadi pemberitaan pada Selasa (29/4/2025).

Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/5/2025), Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pengunduran diri Hasan Nasbi berkaitan dengan isu belanja pegawai yang belum cair.

Dia mengamini keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ternyata tidak direspons dengan penerimaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu justru memilih mempertahankan Hasan untuk tetap menjalankan tugasnya.

“Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai,,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Terkait proses administrasi pengunduran diri, Prasetyo menjelaskan bahwa Hasan memang sempat mengirim surat resmi ke Mensesneg.

Namun, surat tersebut akhirnya tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan karena Presiden Prabowo telah mempelajari dan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

“Secara prosedur kan, beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan, tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi ke Presidennya,” terangnya.

Ketika ditanya alasan spesifik mengapa Presiden memilih mempertahankan Hasan Nasbi di posisinya, Prasetyo menambahkan bahwa keputusan Presiden tentu disertai pertimbangan yang matang, baik secara pribadi maupun profesional.

“Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa pilihan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.

“Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi pemerintah kepada publik menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto di bulan-bulan pertama pemerintahannya.

Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, ketika Kepala Negara mengakui bahwa komunikasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan, belum baik.

Ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan pandangan yang keliru di masyarakat.

Terlebih, menurut Prabowo, banyak program yang tujuannya baik namun belum tersosialisasi dengan baik.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Teranyar, Prabowo menunjuk seorang juru bicara untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut.

Mensesneg jadi jubir

Adapun yang ditugaskan menjadi juru bicara adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, Prasetyo memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan, mengingat dirinya hanya membantu komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia menyampaikan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bukan karena blunder

Tak hanya itu, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," tandasnya.

Butuh orang kepercayaan

Atas langkah tersebut, Prabowo dinilai membutuhkan orang kepercayaannya untuk menangani komunikasi Istana.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi Prabowo kepada masyarakat.

"Secara prinsip, sepertinya Istana, pemerintah, dan Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Dilihat dari rekam jejaknya, Prasetyo merupakan orang lingkaran terdalam.

Ia adalah kader Gerindra dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Berbekal hubungan yang panjang itu, Prasetyo dinilai mampu menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi juru bicara Istana, menjadi juru bicara Presiden. Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," tutur dia.

Bentuk kekecewaan?

Di sisi lain, Adi menilai penunjukan Prasetyo turut membuktikan adanya kekecewaan Prabowo terhadap Hasan Nasbi.

Menurut Adi, kekecewaan itu terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja.

Selain saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi, pernyataan Prabowo diulang di beberapa kesempatan saat berbicara di ruang publik.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata Adi.

Blunder sampai klarifikasi

Tanggapan atas teror kepala babi menjadi salah satu komunikasi Istana yang paling disorot.

Selain meminta dimasak, Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Dia bilang, jika tidak ada yang dihalang-halangi dalam membuat berita, artinya kebebasan pers Istana tetap bagus.

"Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di Istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali," ucap Hasan di Istana, Jumat (21/3/2025) lalu.

Sehari setelahnya, Hasan menyampaikan klarifikasi kepada sejumlah media.

Hasan menilai, tanggapannya justru setuju dengan sikap wartawan Tempo yang menanggapi teror itu dengan candaan pula, yakni mengaku lain kali akan memasak kepala babi tersebut lebih enak.

"Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Hasan, cara merespons dengan candaan termasuk elegan.

Ia lantas mengingat-ingat aksi teror Bom Sarinah pada tahun 2016 silam.

Reaksi yang dikeluarkan publik kala itu relatif sama, yakni tidak menunjukkan ketakutan dengan membanjiri area bekas bom dengan berjualan sate, gorengan, hingga kopi kemasan.

"Itu aktor intelektualnya pasti stres berat. Kan targetnya si peneror bukan soal berapa jumlah korban dan berapa ledakannya, tapi warga Jakarta enggak takut. Jadi KPI-nya enggak kesampaian," jelas dia.

Sejatinya, bukan hanya masalah Hasan saja.

Ada begitu banyak masalah komunikasi Istana yang dinilai perlu diselesaikan.

Termasuk ketika Prabowo menyamakan trading saham sebagai bentuk judi, yang berpotensi menggerus kepercayaan pelaku pasar modal.

Turunnya kepercayaan mereka lantas berimbas pada ketidakstabilan ekonomi, meski pertumbuhan sejauh ini banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi pemerintah kepada publik menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto di bulan-bulan pertama pemerintahannya.

Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, ketika Kepala Negara mengakui bahwa komunikasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan, belum baik.

Ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan pandangan yang keliru di masyarakat.

Terlebih, menurut Prabowo, banyak program yang tujuannya baik namun belum tersosialisasi dengan baik.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Teranyar, Prabowo menunjuk seorang juru bicara untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut.

Mensesneg jadi jubir

Adapun yang ditugaskan menjadi juru bicara adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, Prasetyo memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan, mengingat dirinya hanya membantu komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia menyampaikan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bukan karena blunder

Tak hanya itu, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.