Siasat 2 Tahanan Kejari Palu Kabur Saat Diminta Hakim Keluar Ruang Sidang
Dua tahanan Kejari Palu, Abdul Latif dan Hasan Basri, kabur saat sidang di PN Palu. Kejadian ini terjadi saat hakim meminta mereka keluar ruang sidang. [470] url asal
#tahanan-kabur #kejari-palu #sidang-pengadilan #pengadilan-negeri-palu #ucok #kejaksaan #kasi-intel-kejari-palu-yudi-trisnaamijaya #sekuriti-pn-palu #kasi #peristiwa #pn-palu #sulteng #hasan-basri #abdul-latif #korb
Palu - Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi, kabur saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Keduanya kabur saat diminta hakim untuk keluar ruang sidang sejenak.
Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya mengatakan peristiwa itu terjadi di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Awalnya pihaknya membawa 17 tahanan ke PN Palu untuk menjalani sidang, dengan dikawal 2 petugas kejaksaan dan 2 polisi.
Setelah tiba, 12 tahanan lebih dulu menjalani sidang, disusul 5 tahanan lain termasuk 2 tahanan yang kabur. Kelima tahanan yang mulai sidang pada pukul 14.30 Wita itu awalnya menjalani sidang bersama-sama.
Namun, majelis hakim meminta 4 terdakwa keluar ruang sidang termasuk kedua tahanan yang kabur. Majelis hakim ingin menggelar sidang tertutup untuk 1 terdakwa itu.
"Pada saat sidang perkara atas nama (terdakwa) Wilmar dengan agenda pemeriksaan saksi, keempat tahanan yang berada di dalam Ruang Sidang Tirta diperintahkan untuk keluar oleh majelis hakim dengan alasan akan dilaksanakan sidang tertutup," terangnya.
Selang beberapa saat, terdakwa Wilmar juga ikut dikeluarkan dari ruang sidang setelah saksi korban ketakutan. Kelima terdakwa kemudian sama-sama berada di depan ruang sidang dengan posisi terborgol dan dijaga 2 pengawal tahanan kejaksaan.
"Pada pukul 15.00 Wita, satu pengawal kembali ke ruang sel untuk mempersiapkan 12 tahanan yang sudah sidang untuk dibawa kembali ke rutan," beber Yudi.
Saat itu, tersisa 1 pengawal tahanan yang menjaga kelima terdakwa di depan ruang sidang. Pengawal itu kemudian mengecek dari pintu ruang sidang untuk memastikan apakah pemeriksaan saksi sudah selesai atau belum.
"Namun sesaat setelah pengawal mengecek, ternyata terdakwa Wilmar memberitahu bahwa tahanan Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi sudah berlari kabur dengan posisi borgol terlepas," jelas Yudi.
Pengawal tersebut kemudian berteriak memberitahu pengawal tahanan lainnya. Sejumlah jaksa, pegawai, dan sekuriti PN Palu langsung melakukan pengejaran namun kedua tahanan itu lolos.
(asm/hsr)
Paparkan Data Tanpa Lampirkan Bukti, Kuasa Hukum KPU Sumut Ditegur Ketua MK
Kuasa hukum KPU Sumut, Unoto Dwi Yulianto ditegur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo gara-gara memaparkan data partisipasi pemilih tanpa membawa bukti. [827] url asal
#kpu-sumut #ketua-mk #sidang-mk #gugatan-pilkada-2024 #pilgub-sumut #bobby-surya #edy-hasan #medan-baru #pihak-cagub-cawagub-sumut-nomor-urut-1-bobby-nasution-surya #jakarta-pusat #umum-sumatera-utara #hasan-basr
Jakarta - Kuasa hukum KPU Sumatera Utara (Sumut), Unoto Dwi Yulianto ditegur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo gara-gara memaparkan data partisipasi pemilih tanpa membawa bukti. KPU pun diminta melampirkan bukti saat bicara.
Dilansir detikNews, teguran itu disampaikan saat Suhartoyo memimpin sidang perkara 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). Awalnya Unoto memaparkan terkait dalil dari pasangan Cagub-Cawagub Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri, yang menyebut partisipasi pemilih di Sumut rendah.
"Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih yang rendah menurut permohonan pemohon, jika saja pemohon lebih fair, lebih jujur dan terbuka, maka berdasarkan fakta dan perbandingan pemilihan serentak tahun 2024 itu 68%, partisipasi pemilihan Pilpres dan Pileg 81%, pemilihan serentak 2020 76% Yang Mulia dan jika dibandingkan dengan Pilgub di tahun 2024 pemilihan Gubernur Jakarta," kata Unoto yang dipotong oleh Suhartoyo.
Asal data partisipasi pemilih 68% tersebut dipertanyakan Suhartoyo. Unoto lantas menjawab jika data itu berasal dari berita.
"Datanya dari mana yang 68%?" tanya Suhartoyo.
"Dari berita," jawab Unoto.
"Berita apa?" tanya Suhartoyo.
"Nanti akan kita susulkan jadi bukti," jawab Unoto.
Suhartoyo lantas mempertanyakan asal usul data tersebut. Unoto mengatakan bukti itu belum diajukan ke MK.
"Belum diajukan?" tanya Suhartoyo.
"Belum," jawab Unoto.
Suhartoyo lalu menegur Unoto karena bicara tanpa bukti di sidang MK. Suhartoyo mengatakan jika hal-hal yang disampaikan di MK harus memiliki bukti.
"Ini pengadilan kalau ngomong harus ada buktinya," tegur Suhartoyo.
"Baik Yang Mulia," jawab Unoto.
"Kok dari berita ini? Beritanya bapak dan beritanya sana?" tanya Suhartoyo.
"Berita pernyataan dari KPU Yang Mulia. KPU RI dari pusat," jawab Unoto.
Unoto mengatakan jika di Sumut ada 108 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan (PSS) dan delapan TPS pemungutan suara lanjutan (PSL). Unoto mengatakan TPS-TPS itu berada di lima kabupaten/kota.
"Di luar dari itu, meskipun nomenklatur-nya susulan atau lanjutan kan tetep bisa dilaksanakan, yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena banjir ada tidak?" tanya Suhartoyo.
"Tidak ada," jawab Unoto.
Unoto membantah dalil pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran TSM. Unoto mengatakan tidak ada keterlibatan penyelenggara pemilu dalam pemenangan pasangan nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya.
"Menurut dalil pemohon di TPS 3 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, daftar hadir pemilih tidak diisi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November bukanlah Pemilu yang sebenarnya, ini dalil pemohon," ujarnya.
"Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dengan cara memanggil KPPS dari TPS 3 untuk Kelurahan Darat, Medan Baru, dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata KPPS beserta seluruh penyelenggara yang ada di TPS lupa untuk meminta pemilih mengisi daftar hadir," sambungnya.
Anggota KPU Sumatera Utara, Raja Ahab Damanik, menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sumut mengenai tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih. Raja mengatakan petugas KPPS lalu mendatangi para pemilih untuk meminta tanda tangan.
"Kami sudah tindak lanjuti dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk dimintai tanda tangannya. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pengawas TPS untuk dilaksanakan dan itu sudah disaksikan oleh saksi dari masing-masing paslon dan itu sudah kita lampirkan alat bukti," ujarnya.
Dalam petitumnya, KPU meminta MK menolak permohonan Edy-Hasan. KPU juga meminta MK menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 495 tahun 2024.
"Menetapkan perolehan suara sebagai berikut, paslon 1 sebesar 3.645.611 dan paslon 2 sebesar 2.009.311," tuturnya.
Pihak Cagub-Cawagub Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya turut menepis tudingan Edy Rahmayadi. Pihak Bobby menyatakan tak ada pengerahan ASN ataupun cawe-cawe dari Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni.
"Tidak benar, karena faktanya yang diundang oleh Pj Gubernur Sumatera adalah seluruh Bupati-Wali Kota Sumatera Utara. Kehadiran Bobby hanya memenuhi undangan sama halnya dengan pejabat bupati lainnya di seluruh Sumatera Utara," ujar pengacara tim Bobby-Surya. Bobby sendiri merupakan Wali Kota Medan.
Sebelumnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menggugat hasil Pilgub Sumut ke MK. Dalam gugatannya, Edy-Hasan mendalilkan adanya keterlibatan ASN hingga penyelenggara pemilu dalam kemenangan pasangan nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut.
Baca selengkapnya di sini
(mjy/mjy)