Hari Internasional untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Dapat Menyebabkan Terorisme diperingati pada tanggal 12 Februari. Hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 12 Februari 2016 dan diperingati setiap tahunnya.

Majelis Umum PBB mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai bentuk penghinaan terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini merusak perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Tidak ada negara atau wilayah yang kebal dari dampaknya.

Latar Belakang dan Tujuan Hari Internasional

Dalam resolusinya 77/243, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mendeklarasikan 12 Februari sebagai Hari Internasional untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Dapat Menyebabkan Terorisme (International Day for the Prevention of Violent Extremism), dalam rangka meningkatkan kesadaran akan ancaman-ancaman yang terkait dengan ekstremisme kekerasan, ketika dan ketika kondusif bagi terorisme, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam hal ini.

Majelis Umum PBB menekankan dalam konteks ini tanggung jawab utama Negara-negara Anggota dan lembaga-lembaga nasional masing-masing dalam melawan terorisme, dan menggarisbawahi peran penting dari organisasi-organisasi antarpemerintah, masyarakat sipil, akademisi, para pemuka agama, dan media dalam melawan terorisme dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan, sebagaimana dan ketika situasi menjadi kondusif bagi terorisme.

Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa terorisme dan ekstremisme kekerasan sebagaimana dan ketika kondusif bagi terorisme tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun. Majelis Umum PBB mengundang Kantor Kontra-Terorisme (Office of Counter-Terrorism), bekerja sama dengan entitas lain yang relevan dengan UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact, untuk memfasilitasi peringatan Hari Internasional tersebut.

Rencana Aksi Mencegah Ekstremisme Kekerasan

Pada tanggal 15 Januari 2016, Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme dengan Kekerasan kepada Majelis Umum PBB. Pada tanggal 12 Februari 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menyambut baik inisiatif dari Sekretaris Jenderal PBB, dan mencatat Rencana Aksi tersebut.

Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme dengan Kekerasan ini menyerukan sebuah pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya mencakup tindakan-tindakan kontraterorisme berbasis keamanan yang esensial, namun juga langkah-langkah pencegahan yang sistematis untuk mengatasi kondisi-kondisi mendasar yang mendorong seseorang untuk meradikalisasi diri dan bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis dengan kekerasan.

Rencana Aksi ini merupakan sebuah himbauan bagi tindakan bersama dari komunitas internasional. Rencana ini juga memberikan lebih dari 70 rekomendasi kepada Negara-negara Anggota PBB dan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari ekstremisme kekerasan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Setiap tahun pada tanggal 12 Februari, terdapat peringatan Hari Internasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mendukung Terorisme atau International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when Conducive to Terrorism.

Hari ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang terkait dengan ekstremisme kekerasan. Berikut asal-usul Hari Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Pendukung Terorisme.

Latar Belakang Hari Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Pendukung Terorisme

Dikutip dari situs PBB, Majelis Umum melalui resolusi 77/243 mendeklarasikan tanggal 12 Februari sebagai Hari Internasional untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mendukung Terorisme. Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa terorisme dan ekstremisme kekerasan, sebagaimana dan apabila mengarah pada terorisme, tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun.

Majelis Umum PBB menekankan tanggung jawab utama negara anggota dan lembaga nasional masing-masing dalam melawan terorisme, dan menggarisbawahi peran penting organisasi antarpemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pemimpin agama, dan media dalam melawan terorisme serta mencegah ekstremisme kekerasan yang kondusif terhadap terorisme.

Pada tanggal 15 Januari 2016, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan kepada Majelis Umum. Pada tanggal 12 Februari 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menyambut inisiatif Sekretaris Jenderal PBB dan mencatat Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan.

Rencana aksi menyerukan pendekatan yang tidak hanya mencakup langkah-langkah antiterorisme berbasis keamanan penting, tetapi juga langkah-langkah pencegahan sistematis untuk mengatasi kondisi mendasar yang mendorong individu untuk meradikalisasi dan bergabung dengan kelompok ekstremis kekerasan.

Dampak Ekstremisme Kekerasan

Ekstremisme kekerasan merupakan penghinaan terhadap tujuan dan prinsip PBB. Ekstremisme merusak perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Ekstremisme kekerasan merupakan fenomena yang beragam, tanpa definisi yang jelas. Ekstremisme kekerasan bukanlah hal baru atau eksklusif bagi wilayah, kebangsaan, atau sistem kepercayaan mana pun.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL), Al-Qaeda, dan Boko Haram telah membentuk citra tentang ekstremisme kekerasan dan perdebatan tentang cara mengatasi ancaman ini. Pesan intoleransi kelompok-kelompok ini telah menimbulkan konsekuensi yang drastis bagi banyak wilayah di dunia.

Dengan menguasai wilayah dan menggunakan media sosial untuk mengomunikasikan kejahatan mereka yang kejam secara langsung, mereka berupaya menantang nilai-nilai bersama tentang perdamaian, keadilan, dan martabat manusia.

Penyebaran ekstremisme kekerasan semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melampaui batas wilayah mana pun. Jutaan orang telah meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan.

Arus migrasi meningkat, baik dari dan ke zona konflik, melibatkan mereka yang mencari perlindungan dan mereka yang dibujuk ke dalam konflik sebagai pejuang teroris asing, yang semakin mengganggu stabilitas wilayah terkait.

Tidak ada yang dapat membenarkan ekstremisme kekerasan, tetapi kita juga harus mengakui bahwa hal itu tidak muncul begitu saja. Narasi tentang keluhan, ketidakadilan yang nyata atau yang dirasakan, pemberdayaan yang dijanjikan, dan perubahan besar menjadi menarik ketika hak asasi manusia dilanggar, tata pemerintahan yang baik diabaikan, dan aspirasi dihancurkan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini