Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum.

Ia menuturkan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, diua berpendapat terdapat urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, mengingat kelemahan regulasi saat ini yang menghambat pemulihan aset negara dan memberikan peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaannya.

Sebelumnya saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), Presiden Prabowo Subianto menjawab berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset.

Presiden telah menunjukkan kemarahan terhadap praktik korupsi yang merajalela. Namun, Hardjuno menilai pernyataan Presiden belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan.

Dengan demikian, ia berharap Presiden bisa menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi di tanah air dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Dia merasa RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari masyarakat, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, RUU tersebut sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menutup celah kejahatan ekonomi lantaran menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture atau aset bisa dirampas meski belum ada putusan pidana, selama bisa dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan.

"Apalagi dalam kasus yang sulit dituntaskan secara pidana, karena pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset dengan cerdik. Ini penting agar negara tidak selalu kalah cepat dari koruptor yang sudah menyiapkan pelarian sejak awal,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa keberanian negara dalam menindak korupsi akan menjadi cermin keberanian bangsa ini menatap masa depan.

Namun demikian, Hardjuno tetap menekankan bahwa RUU itu bukan berarti bebas risiko, sehingga tetap diperlukan kehati-hatian, pengawasan ketat, dan mekanisme hukum yang adil dalam pelaksanaannya.

“Kita tidak boleh gegabah. Tapi jangan pula takut mengambil langkah hanya karena ada risiko,” ujar Hardjuno.

Adapun RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Namun, RUU itu tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menginginkan RUU tentang Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026.

Untuk mencapai hal itu, kata Sturman di Jakarta, Rabu (4/12/2024), RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 harus selesai dibahas di DPR.

RUU yang masuk prioritas pada tahun 2025 terfapat sebanyak 41 RUU, yang diusulkan oleh 13 komisi di DPR, Baleg, pemerintah, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurutnya, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

"Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional," kata Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, dia berpendapat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa menjadi salah satu langkah paling cepat untuk mengembalikan kepercayaan, bukan hanya bagi investor, tapi juga bagi masyarakat luas.

Ia menilai UU tersebut bukan sekadar instrumen hukum, tetapi sinyal bagi pasar bahwa Pemerintah serius melawan korupsi dan membangun kembali budaya teknokrasi.

Menurut Hardjuno, hal tersebut penting terutama setelah adanya kasus dugaan korupsi besar di PT Pertamina yang memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara, yang dianggap semakin rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Apabila aset koruptor bisa langsung disita dan dikembalikan ke negara, sambung dia, maka negara memiliki lebih banyak ruang fiskal tanpa harus terus-menerus mencari utang atau mengorbankan sektor strategis lainnya.

Sejauh ini, Hardjuno mengatakan penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi banyak kendala, termasuk proses hukum yang panjang dan sulitnya penyitaan aset.

Tanpa perangkat hukum yang efektif, dirinya menuturkan akan banyak aset hasil korupsi yang tetap dinikmati oleh para pelaku meskipun mereka telah dijatuhi hukuman.

"Akibatnya, masyarakat melihat perang melawan korupsi lebih sebagai alat politik ketimbang upaya fundamental dalam memperbaiki sistem," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mengembalikan kredibilitas teknokrasi dalam pemerintahan bukan sekadar soal penggantian pejabat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki akuntabilitas yang kuat.

Jika pejabat strategis dipilih bukan karena kompetensi, maka dia menyebutkan setiap kebijakan yang diambil cenderung bermasalah dalam implementasi.

"Kalau sistem seperti ini terus berjalan, IHSG akan terus bergejolak karena pasar melihat negara ini semakin sulit diprediksi. Lebih jauh dampaknya bahkan bisa pada investasi jangka panjang dan stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Hardjuno menambahkan.

Maka dari itu, dirinya menekankan bahwa saat ini yang dibutuhkan bukan sekadar menenangkan pasar dengan wacana atau janji politik, namun harus ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Perlu segera ada 'leading' lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini, apakah itu Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan pagar laut di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat.

Menurutnya, dengan langkah tegas dalam kasus pagar laut, Pemerintah dapat menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir kelompok yang berusaha menguasai sumber daya secara tidak sah.

"Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini, apakah itu Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Kepolisian," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, penegakan hukum yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor.

Menurut dia, Negara saat ini menghadapi kesulitan keuangan sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sehat, bukan sekadar belanja negara dan konsumsi rumah tangga.

Investor, sambung dia, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepastian hukum. Dengan demikian, para investor tidak boleh takut menanamkan modalnya untuk investasi yang taat hukum.

"Sebaliknya, bagi investor hitam yang sering mengakali hukum, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan sinyal bahwa era mereka sudah berakhir," ucap dia melanjutkan.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas dan tidak berputar di persoalan administratif seperti yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dia mencontohkan, salah satunya seperti pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR yang dipimpin Menteri Nusron Wahid. Hal tersebut dinilai ia hanya merupakan masalah detail yang seharusnya berada di bawah prioritas penegakan hukum utama.

Hardjuno berpendapat yang terpenting bagi publik dalam masalah pagar laut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah jelas memerintahkan pengusutan tuntas dan ada pelanggaran pidana dalam kasus itu.

"Maka aparat penegak hukum yang harus menjadi leading organisasi yang memimpin penyelesaian kasus pagar laut ini," tutur Hardjuno.

Kasus pagar laut saat ini sedang mencuat. Setelah ditemukan di Tangerang pada pertengahan Januari 2025, belakangan pagar laut yang mengganggu nelayan turut ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi pada akhir Januari 2025.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan tengah menyelidiki soal pagar laut yang berada di perairan Tangerang, Banten.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (31/1), mengatakan surat perintah penyelidikan telah dikeluarkan pada 10 Januari 2025.

"Ketika mulainya pemberitaan di awal Januari adanya pagar laut Tangerang, kami diperintahkan Bapak Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) melalui Bapak Kepala Bareskrim Polri (Komjen Pol Wahyu Widada) untuk melaksanakan penyelidikan," ucapnya.

Selain Polri, Kejagung juga tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bagian yang ditanami pagar laut di perairan laut Tangerang, Banten.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar pada Kamis (30/1) mengatakan dalam proses penyelidikan, Kejagung hanya mengumpulkan data dan keterangan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025