Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapus, tapi ditempatkan sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Ia menuturkan jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun Undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru" ujar Yusril melalui siaran persnya, dikutip Kamis (10/4).

Kendati demikian, secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional.

Menurut Yusril, pidana mati tidak serta merta dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan. KUHP mengatur pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden. Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP.

Pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," jelas Yusril.

Ia berujar pendekatan kehati-hatian itu berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ucap Yusril.

Yusril lantas mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Bagi seorang hakim, adalah lebih baik dia salah dalam mengambil keputusan dengan membebaskan seseorang, daripada dia salah memutuskan dengan menghukum seseorang."

Yusril mengatakan jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, maka konsekuensinya tidak dapat diperbaiki.

"Orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kehati-hatian adalah prinsip yang mutlak," tegasnya.

Yusril juga merespons perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM) dalam penjatuhan pidana mati. Yusril menyatakan sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," tutur dia.

KUHP Nasional, lanjut Yusril, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan.

"Pidana mati dikenal dalam hukum pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda. Kita menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara bersama tujuh pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Prabowo berpendapat hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.

Prabowo menyatakan meskipun keyakinan atas kesalahan seseorang mencapai 99,9 persen, masih ada kemungkinan individu tersebut menjadi korban atau dijebak. Oleh karena itu, hukuman mati yang bersifat final tidak memungkinkan perbaikan atas kesalahan tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara oleh koruptor dan mendukung penyitaan aset-aset hasil korupsi sebagai langkah yang wajar dalam memberantas tindak pidana tersebut.

Namun, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan sehingga anak dan keluarga koruptor tidak ikut menderita akibat penyitaan harta tersebut.

Prabowo menyatakan dosa orang tua tidak seharusnya menjadi beban bagi anak-anak mereka.

Hukuman mati bagi koruptor saat ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pidana mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yakni dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun, hukuman tersebut belum pernah diterapkan.

Tahun ini merupakan pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara gelar griya atau open house pada hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah sejak menjabat presiden pada Oktober 2024. Open house Prabowo digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dilansir detikNews, Prabowo akan mengawali hari raya Lebaran dengan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hal ini berbeda dari sebelumnya di mana Prabowo biasa salat Id di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

Ia menyebut Prabowo akan mengarah ke Istana setelah menunaikan salat Id. Disebut akan ada para pejabat negara, tokoh nasional, hingga duta besar yang akan datang.

Prabowo diagendakan langsung mengadakan open house setelah menjalankan salat Id di Istiqlal. Acara itu mengundang para pejabat negara, tokoh nasional hingga duta besar.

"Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum," ujar Yusuf.

"Selain itu, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri," imbuhnya.

Yusuf mengungkapkan kegiatan open house juga mengundang warga. Akses masuk Istana dibuka sejak pukul 09.00 WIB.

"Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat," katanya.

Yusuf menjelaskan bagi masyarakat umum yang ingin ke Istana dapat masuk lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jalan Majapahit. Pihak Istana mempersilakan masyarakat langsung datang tanpa harus mendaftar terlebih dahulu.

"Silakan tanpa mendaftar," kata Yusuf.

Video: Pandawara Group Curhat ke Prabowo soal Susahnya Izin Buang Sampah

Video: Pandawara Group Curhat ke Prabowo soal Susahnya Izin Buang Sampah

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto disebut tidak membahas reshuffle atau perombakan kabinet saat mengumpulkan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Prabowo tidak membahas reshuffle.

Menurut Supratman, Prabowo hanya mengajak seluruh komponen bangsa bersatu dalam membangun Indonesia.

"Enggak ada. Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Supratman usai pertemuan di Hambalang.

Ditemui terpisah, Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) juga menyebut Prabowo tidak membahas perihal reshuffle.

Noel mengatakan, Prabowo hanya membahas hal-hal yang baik untuk ke depannya.

"Enggak ada bahas reshuffle, intinya bahas hal yang baik buat ke depan. Ada semangat, semangat untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan," jelas Noel.

"Ya itu, itu dulu cluenya. Pokoknya semangat. Jadi koalisi ini harus makin solid," tegasnya.

Diketahui, isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat bergulir.

Prabowo sendiri bahkan terang-terangan melempar sinyal reshuffle bagi para menterinya.

Isu reshuffle pertama kali mencuat ketika Prabowo berpidato dalam Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Saat itu, Prabowo mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, ia telah memerintahkan setiap kementerian untuk membersihkan diri.

"Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan," tegasnya.

Ditemui usai acara, Prabowo pun ditanya awak media apakah dirinya akan melakukan reshuffle terhadap menteri setelah pemerintahannya melalui masa 100 hari kerja.

Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengonfirmasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) hari ini.

Adapun pertemuan itu diagendakan sehari menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-17, esok hari.

"Pak SBY akan hadir di acara hari ini. Yang hari ini KIM saja," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo mengungkapkan, sebagian ketua umum partai politik bisa hadir pada hari ini.

Namun, sebagian lainnya mengonfirmasi akan hadir besok dalam acara HUT Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.

"Sebagian bisa hadir, sebagian konfirmasinya akan hadir besok di SICC, besok pagi. Sementara ini hampir seluruh Ketua Umum partai (hadir di SICC)," beber Prasetyo.

Tak cuma ketum partai, Prasetyo mengungkapkan, Partai Gerindra juga mengundang mantan Presiden, termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT besok.

Kendati demikian, ia mengaku belum menerima konfirmasi kehadiran dari keduanya.

"Belum dapat konfirmasi (dari Pak Jokowi), nanti kami cek. (Undangan) sudah (dikirim). Sepertinya belum, informasinya beliau masih ada di luar negeri (kalau Bu Mega)," jelas Prasetyo.

Diketahui, Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2/2025) hari ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengonfirmasi pertemuan itu.

Dia menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra.

“Iya, diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan. Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” ujar Willy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet," imbuh Prabowo.

Anto Mukti Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Mayor Teddy Indra Wijaya adalah ajudan Prabowo Subianto.

Selain itu Prabowo menunjuk Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya.

Taufik Hidayat ditunjuk Wamen Pemuda dan Olahraga/ Foto: Grandyos Zafna

Sementara mantan pebulu tangkis Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olah Raga.

" Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olah Raga," tambah Prabowo.

Prabowo mengatakan akan melakukan pelantikan menteri pada hari ini, Senin (21/10/2024) pukul 10.00 WIB. Sementara itu, wakil menteri akan dilantik siang harinya.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan menteri didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga tampak mendampingi Prabowo.

Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Mereka telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya akan berlangsung pada 23-27 Oktober 2024

Video: Momen Mayor Teddy Dilantik Jadi Sekretaris Kabinet

Video: Momen Mayor Teddy Dilantik Jadi Sekretaris Kabinet

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet," imbuh Prabowo.

Anto Mukti Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Mayor Teddy Indra Wijaya adalah ajudan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya pada Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet, nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya berlangsung pada 23-27 Oktober 2024.

Simak Video: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, menjadi salah satu orang yang menjalani pembekalan calon menteri di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Supratman mengungkapkan pesan paling berkesan dari Prabowo.

"Intinya, Presiden Terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau," kata Supratman seusai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

"Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Lebih lanjut, Menkumham itu mengatakan diberi pembekalan agar bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Dirinya mengatakan ada pula pengarahan untuk melaksanakan kegiatan guna menyongsong kemandirian pangan.

"Kemudian, menyangkut soal energi dan air. Karena itu, Presiden Terpilih menyatakan apa pun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," sebutnya.

Supratman mengatakan belum diperkenalkan masing-masing calon menteri yang ada akan mengisi jabatan apa. Dirinya mengatakan perihal itu akan diumumkan oleh Prabowo nanti.

"Belum ada, belum ada, sama sekali belum ada (perkenalan menteri). Itu soal di mana, siapa, akan di mana nanti akan diumumkan oleh Presiden," katanya.

Sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengikuti pembekalan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini