REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM — Kelompok Perlawanan Palestina Hamas mengatakan pada Senin (10/2/2025), mereka akan menunda pembebasan sandera lebih lanjut di Jalur Gaza. Penundaan tersebut dilakukan akibat sikap Israel yang melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sedang menghadapi krisis paling serius sejak dimulai tiga pekan lalu.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan besar untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa setelah tiga orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu dibebaskan setelah 16 bulan dalam tawanan. Terancamnya gencatan senjata tersebut juga ditandai instruksi militer Israel yang mengatakan pada Senin malam bahwa mereka telah membatalkan cuti bagi para tentara yang ditugaskan ke Gaza.

Hamas mengatakan rencananya untuk menunda pembebasan sandera berikutnya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sikap Hamas tergantung pada apakah Israel mematuhi kewajibannya. Pengumuman ini muncul ketika warga Palestina dan masyarakat internasional marah atas komentar Presiden Donald Trump baru-baru ini bahwa warga Palestina dari Gaza tidak akan memiliki hak untuk kembali di bawah usulannya agar AS mengambil alih wilayah yang dilanda perang tersebut.

Israel dan Hamas berada di tengah-tengah gencatan senjata selama enam pekan, di mana Hamas telah berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera yang ditangkap dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Kedua belah pihak telah melakukan lima kali pertukaran sejak gencatan senjata tahap pertama mulai berlaku pada 19 Januari. Hamas telah membebaskan 21 tawanan sementara Israel membebaskan lebih dari 730 tahanan Palestina. Pertukaran berikutnya, yang dijadwalkan pada Sabtu, akan membebaskan tiga sandera Israel untuk ditukar dengan ratusan tahanan Palestina.

Perang dapat berlanjut pada awal Maret jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada tahap kedua gencatan senjata yang lebih rumit. Pada tahap ini, semua sandera yang tersisa akan dikembalikan sementara Israel akan menyepakati gencatan senjata yang tidak terbatas.