Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menjelaskan bahwa seleksi kualitas dalam tahapan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2025 bertujuan mengukur penguasaan keilmuan dan keahlian para calon hakim.

“Kami percaya Bapak dan Ibu yang sudah lolos administrasi tentu sudah memiliki kompetensi yang memadai sehingga memiliki keunggulan untuk mengisi formasi hakim agung di Indonesia,” kata Amzulian dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Seleksi kualitas calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM dilaksanakan pada Selasa ini hingga Rabu (30/4). Karena ada satu calon hakim agung dari kamar perdata dan satu calon hakim ad hoc HAM yang mengundurkan diri, total peserta seleksi kualitas menjadi 160 calon hakim agung dan 17 calon hakim ad hoc HAM.

Para peserta seleksi kualitas itu terdiri atas 32 calon dari kamar perdata, 69 calon dari kamar pidana, 39 calon dari kamar agama, 7 calon dari kamar militer, 4 calon dari kamar tata usaha negara (TUN), dan 9 calon dari kamar TUN khusus pajak, serta 17 calon hakim ad hoc HAM di MA.

Sementara itu, anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa para calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM akan menjalani tes pembuatan karya tulis dan tes objektif pada hari pertama seleksi kualitas.

Pada hari kedua, imbuh dia, peserta diuji kemampuan penyelesaian kasus hukum dan studi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dalam seleksi itu juga dilakukan penilaian karya profesi khusus calon hakim agung yang dikumpulkan setelah lolos tahap administrasi.

“KY memastikan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025 dilakukan secara transparan, terbuka, dan objektif. Dengan demikian, KY benar-benar dapat menjaring calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang profesional dan berintegritas,” kata Mukti.

KY menggelar seleksi ini untuk mengisi posisi 17 calon hakim agung yang terdiri atas 5 hakim agung kamar pidana, 3 hakim agung kamar perdata, 2 hakim agung kamar agama, 1 hakim agung kamar militer, 1 hakim agung kamar TUN, 5 hakim agung kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Sebelumnya, Selasa (15/4), KY mengumumkan bahwa sebanyak 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Seleksi administrasi diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan dari total 183 pendaftar calon hakim agung dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM yang diterima oleh KY sejak Kamis (6/3) hingga Kamis (10/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Hakim Agung dan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2025. Sebanyak 161 calon Hakim Agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM pun dinyatakan lolos.

Anggota KY, Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan bahwa mereka lolos administrasi dari total pendaftar berjumlah 183 untuk Hakim Agung dan untuk hakim ad hoc HAM di MA berjumlah 24.

"KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan," kata Mukti Fajar, Selasa (15/4/2025).

Mukti menjelaskan, seleksi ini dilakukan untuk memenuhi 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.



Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, M Taufiq HZ merinci ratusan calon hakim yang lolos itu terdiri dari 68 calon hakim agung Kamar Pidana, 33 calon hakim agung Kamar Perdata, 40 calon hakim agung Kamar Agama, 7 calon hakim agung Kamar Militer, 4 calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 calon hakim ad hoc HAM di MA.

Selanjutnya, peserta akan mengikuti seleksi kualitas pada 29-30 April 2025 mendatang. Adapun mereka akan diuji dengan menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, KEPPH hingga tes obyektif.

"Bagi calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas pada Selasa s.d. Rabu, 29 s.d. 30 April 2025," ujar M Taufiq.

Taufik juga menjelaskan para calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi didominasi hakim karier (125 orang). Ada juga yang berprofesi akademisi (12 orang), advokat (7 orang), hakim ad hoc (5 orang), dan lainnya (12 orang).

Sementara calon hakim ad hoc HAM di MA berprofesi sebagai advokat (6 orang), kemudian akademisi (5 orang), hakim ad hoc (4 orang), hakim (1 orang), dan lainnya (2 orang).

"Para calon yang lulus seleksi administrasi, tetapi tidak mengikuti kualitas akan dinyatakan gugur. Kepada peserta seleksi untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku miris karena hakim agung di Indonesia bisa dengan mudahnya dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) tanpa peran advokasi internal terlebih dahulu.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan praktik di luar negeri, di mana hakim agung menjadi salah satu jabatan yang paling dihormati.

"Saya sebetulnya kalau melihat praktik di luar negeri dan membandingkan di Indonesia, saya itu kadang-kadang agak miris, misalnya hakim agung dengan mudahnya bisa dipanggil aparat penegak hukum," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Mahkamah Agung (MA), Kamis (13/3/2025).

Politikus Partai Gerindra ini berpendapat, perlu diatur mekanisme internal yang melibatkan adanya peran advokasi untuk hakim agung.

Terlebih, hakim agung di negara-negara lain dihormati, bahkan lebih terhormat dibandingkan kepala negara.

Namun, Habiburokhman menampik bahwa advokasi ini bertujuan untuk menghambat penegakan hukum atas potensi pelanggaran yang terjadi di Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, dirinya juga mendorong agar mekanisme pengawasan di internal MA turut diperkuat.

"Ketua MA itu lebih terhormat daripada kepala negara. Artinya, bukan kita ingin menghambat penegakan hukum, tapi mekanisme penegakan integritasnya, mekanisme itu apakah bisa dicari, mekanisme internal yang kuat lebih dahulu, pengawasan yang kuat," ucap dia.

Habiburokhman tidak memungkiri, pemanggilan hakim agung oleh aparat penegak hukum berpotensi menggerus independensi atau integritas hakim.

Padahal, menurut dia, independensi hakim diperlukan sebagai wakil Tuhan di dunia.

Ia mengingatkan, lewat tangan hakim, keputusan apapun di pengadilan harus menjadi yang paling adil yang diputus oleh manusia.

"Ini akan berakibat pada independensi kalau hakim agung kita gampang (dipanggil) ya kan, ada kaitan dikit dengan perkara dipanggil sana, dipanggil sini. Apakah independensinya terganggu atau tidak, apa dia malah gampang ditakut-takutin," kata Habiburokhman.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial meminta peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2025 untuk mengabaikan iming-iming dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," ucap Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) M. Taufiq H.Z. dalam konferensi pers daring yang diikuti di Jakarta, Kamis.

KY pun menegaskan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tidak memungut biaya apa pun. Peserta seleksi dapat mendaftar secara gratis melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Taufiq menjelaskan panitia seleksi tidak menerima pendaftaran secara langsung di Kantor KY. Pertanyaan terkait pendaftaran daring dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id.

"Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya," katanya.

Tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tahun 2025 meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.

KY resmi membuka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM mulai 6 hingga 27 Maret 2025. Seleksi tersebut untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 mengenai kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM di MA.

Rincian 17 calon hakim agung dimaksud, yakni lima hakim agung kamar pidana, tiga hakim agung kamar perdata, dua hakim agung kamar agama, satu hakim agung kamar militer, satu hakim agung kamar tata usaha negara (TUN), dan lima hakim agung kamar TUN khusus pajak.

KY sebelumnya sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana Rp3.527.500.000.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) resmi membuka seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung pada tahun 2025 mulai Kamis ini hingga Kamis (27/3).

Perincian 17 calon hakim agung tersebut, yakni 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), dan 5 hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak.

"Hal ini kami sampaikan untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 tanggal 17 Februari 2025," ucap anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Kamis.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq H.Z. menjelaskan bahwa persyaratan calon hakim agung secara umum meliputi warga negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia minimal 45 tahun, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sementara itu, secara khusus, bagi calon hakim agung yang berasal dari kategori hakim karier mesti memiliki ijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Calon hakim agung dari kategori hakim karier juga disyaratkan untuk berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta tidak pernah disanksi pemberhentian sementara akibat melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di sisi lain, untuk calon hakim agung dari kategori nonkarier disyaratkan untuk memiliki ijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai kamar yang dipilih, dengan dasar sarjana hukum atau lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya untuk calon hakim agung nonkarier, antara lain, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Adapun persyaratan untuk calon hakim ad hoc HAM, yakni WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling rendah 50 tahun, dan berpendidikan minimal sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya, antara lain, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

"Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id," ucap Taufiq.

Sebelumnya, KY sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA pada tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana sebesar Rp3.527.500.000,00.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025