Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa hak atas pekerjaan layak bagi setiap warga negara merupakan tanggung jawab lintas sektor yang mesti dilakukan secara kolaboratif.

“Hak atas pekerjaan yang layak itu adalah bagian dari HAM. Berarti, bukan hanya milik orang yang bekerja, melainkan setiap warga negara; dan itu menjadi tanggung jawab lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Pihak di sektor pendidikan, imbuh dia, dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sementara itu, pelaku sektor industri dan perdagangan dibutuhkan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati HAM.

Komnas HAM termasuk ke dalam pihak yang bertanggung jawab atas terpenuhinya hak atas pekerjaan layak tersebut. Dalam konteks ini, Atnike menyebut pihaknya akan lebih banyak berperan dalam sisi pengawasan.

“Komnas HAM itu lebih banyak perannya mengawasi, apakah pemenuhan dan pelindungan HAM sudah dilakukan oleh negara dengan maksimal?” ucapnya.

Lebih lanjut Atnike mendorong pemerintah untuk terus memperkuat upaya memenuhi kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan yang layak, baik sebagai hak ekonomi, sosial, budaya, maupun hak sipil dan politik.

Komnas HAM juga mendorong sektor bisnis untuk menghormati martabat manusia sebagai fondasi dalam relasi kerja dan hubungan industrial, sekaligus mendorong pekerja dan serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara terorganisasi, kolektif, dan damai.

Komnas HAM pada Jumat ini meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Dia menjelaskan bahwa Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike mengajak semua pihak untuk menggunakan SNP dimaksud sebagai alat transformasi dan landasan untuk memperbaiki kebijakan, mendorong reformasi ketenagakerjaan, serta memulihkan martabat buruh di Indonesia.

“Hak atas pekerjaan bukan hanya hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” demikian Ketua Komnas HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat peluncuran di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat, mengatakan hak atas pekerjaan bukan sekadar hak untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan juga hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Kalau bekerja, perbudakan itu juga pekerjaan, tetapi tidak layak. Perdagangan manusia, itu juga diberi kerja, tetapi eksploitatif. Namun, lebih memprihatinkan lagi kalau mau bekerja pun tidak ada lapangan pekerjaannya,” ucap Atnike.

Menurut dia, ketersediaan lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike menyebut SNP tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi HAM.

Ditegaskannya, persoalan hak atas pekerjaan yang layak menjadi kepentingan bersama.

“Sebagai sebuah pedoman, dokumen ini bertujuan untuk terus mendorong bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi,” kata Ketua Komnas HAM.

Hak atas pekerjaan yang layak erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta tidak pula bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik. Maka dari itu, hak atas pekerjaan yang layak turut disertai dengan hak untuk berorganisasi, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pada acara peluncuran itu, Atnike menyerahkan langsung berkas SNP Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Bagi Atnike, kualitas dari hak atas pekerjaan yang layak tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, setelah peluncuran SNP ini, Komnas HAM akan beraudiensi dengan kementerian/lembaga maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan bertemu juga dengan kementerian lembaga yang lain dan mengarusutamakan bahwa ada prinsip-prinsip hak atas pekerjaan layak yang menjadi tanggung jawab negara dan juga sektor bisnis,” ucap dia.

Sementara itu, Yassierli mengatakan bahwa hak atas pekerjaan yang layak merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dia memastikan negara hadir untuk melaksanakan mandat konstitusi tersebut.

“Ini pekerjaan rumah besar. Artinya, ada tugas pemerintah dan itu tentu Kementerian Ketenagakerjaan hanya menjadi salah satu dari orkestrasi yang besar untuk creating decent jobs (menciptakan lapangan kerja yang layak), creating better jobs (menciptakan lapangan kerja yang lebih baik). Ini yang sedang kami push (dorong),” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025