Kantor Imigrasi Polman Kembali Raih Predikat P2HAM Tahun 2024
Kantor Imigrasi Polman meraih penghargaan P2HAM untuk kelima kalinya. Fasilitas ramah HAM dan pelayanan berkualitas menjadi prioritas utama. [850] url asal
#kantor-imigrasi-polman #penghargaan-p2ham #sulawesi-barat #pelayanan-berbasis-ham #imigrasi-polman #polman #hak-asasi-manusia-republik-indonesia #surat-keputusan-menteri-hak-asasi-manusia #polewali-mandar #kel
Polman - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Nataulis Pigai. Kantor Imigrasi Polman sukses mempertahankan prestasi tersebut untuk kelima kalinya.
"Jadi minggu lalu kita dapat penetapan dari menteri HAM dulu Dirjen HAM, sekarang sudah jadi kementerian. Salah satunya, kantor imigrasi Polman dapat penghargaan pelayanan publik berbasis HAM," kata Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).
 Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom) |
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomo 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Penetapan penghargaan untuk Kantor Imigrasi Polman tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia, Nomor : MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024, tentang penetapan predikat unit kerja pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia tahun 2024.
Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada 26 November 2024, dibubuhi cap stempel dan tanda tangan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai.
Menurut Adithia, ada sejumlah ketentuan yang mesti terpenuhi untuk mendapatkan penghargaan P2HAM. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) petugas yang terlatih.
"Untuk mendapatkan itu sudah ada ketentuan dan aturan yang mesti dilaksanakan, terutama mengenai sarana dan prasarana pendukung HAM. Yang paling penting SDM-nya, harus benar-benar bisa menyentuh pelayanan berbasis HAM," ungkapnya.
Adithia membeberkan kelompok masyarakat yang mendapat prioritas pelayanan berbasis P2HAM. Mulai dari balita, ibu hamil, lanjut usia (lansia) hingga kaum difabel.
"Kaum yang masuk prioritas itu kan, balita, ibu hamil, lansia, kaum difabel. Bagaimana aspek penunjang itu secara sarana dan prasarana dan aspek SDM kita, yang juga mampu melayani mereka," tutur Adithia.
 Foto: Toilet khusus disabilitas dengan fasilitas lengkap di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom) |
Dia juga menuturkan sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengunjung. Terkhusus untuk kelompok prioritas dimaksud.
"Di luar ada parkir disabilitas, guiding block, jalur landai, ada kursi roda, ada alat bantu, kita sediakan juga buku baca braille. Yang mau menyusui, ada ruang menyusui, ada fasilitas kulkasnya, ada alat kebutuhan pampers, tisu basah segala macam," terang Adithia.
Bahkan, lanjut Adithia, saat ini di kantornya tersedia sejumlah fasilitas tambahan sebagai bentuk pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan buat pengunjung lainnya. Fasilitas yang dimaksud, diantaranya musala, halte pengunjung, toilet khusus untuk disabilitas yang dilengkapi lampu emergency dan tombol darurat, ruang bermain anak, hingga fasilitas fotocopy, snack, minuman teh maupun kopi yang dapat dinikmati pengunjung secara gratis.
"Coba, orang bikin paspor tapi servis yang dikasih itu lebih dari paspor sebenarnya. Fasilitas-fasilitas lain yang bisa masyarakat nikmati secara gratis. Fotocopy di bawah ada kita sewa setahun, itu public servis, perlu saya tekankan gratis tidak bayar, snack gratis, foto copy gratis, tisu basah di ruang menyusui, pampers, semuanya gratis," ucapnya.
"Dari mulai wifi segala macam, yang tidak berkepentingan menunggu di halte (ruang tunggu), bisa masuk mengakses layanan. Beberapa rencana saya mau taruh di halte, kan sudah ada tv (televisi) tuh, tv layanan, ada informasi publik yang bisa diterima, nanti dikasih tuh, biar nanti mereka ada sarana bisa sambil nungu, ngopi, ngeteh buat sendiri," sambung Adithia.
 Foto: Area bermain anak di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom) |
Dalam upaya mewujudkan P2HAM di Kantor Imigrasi Polman, Adithia mengaku melakukan perencanaan yang terukur, termasuk memastikan integritas setiap petugas.
"Untuk mewujudkan itu kalau kita nggak punya niat, susah melakukan itu. Yang pertama pasti integritas dulu, baru kita mengalokasikan sarana dan prasarana dengan perencanaan yang tepat. Karena itukan semua butuh anggaran, makanya kita harus melakukan perencanaan ke pusat secara terukur, baik, ada hasilnya yang memang benar, sehingga diharapkan itu bisa menjadi penilaian yang baik. Dan Alhamdulillah kita dapat penilaian yang gak sia-sia," pungkas Adithia.
Sementara salah satu pengunjung bernama Ansar mengaku takjub dengan sejumlah fasilitas layanan yang disiapkan pihak Kantor Imigrasi Polman. Dia pun berharap semua kantor pemerintah bisa meniru model pelayanan yang telah diterapkan kantor Imigrasi Polman.
"Sejujurnya, baru kali ini saya mendapati ada kantor pemerintah yang memberikan pelayanan sangat luar biasa, tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga membuat kita betah, dan itu hanya ada di kantor Imigrasi Polman. Saya sangat berharap, model pelayanan ini bisa terus diterapkan dan kelak bisa menjadi contoh kantor-kantor lain," ujar Ansar.
(ata/ata)