"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025