Situs milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diretas dan menampilkan situs judi online pada Senin (6/1) kemarin.

"Senin, 6 Januari 2025, halaman depan Website YLBHI tidak dapat diakses publik. Gambar yang muncul adalah laman website situs judi online," kata Ketua YLBHI, Muhamad Isnur dalam keterangannya, Selasa (7/1).

Kemudian, pada sore harinya, halaman depan situs YLBHI berubah tampilan menjadi poster informasi bahwa situs tersebut diblokir oleh Kominfo. Untuk sementara ini, situs YLBHI tidak bisa diakses karena dalam proses perbaikan.

Dalam catatan YLBHI, ini merupakan aksi peretasan yang ketiga sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dampak awal peretasan ini menyebabkan beberapa website LBH Kantor yang mengikuti domain YLBHI tidak juga dapat diakses, antara website LBH Manado, LBH Papua, LBH Palangkaraya dan Project Based Kalimantan Barat.

YLBHI menemukan pola bahwa peretasan ini berkaitan dengan laporan, kritik dan respons-respons YLBHI atas jalannya Pemerintahan. Sebab, dalam tiga bulan terakhir, YLBHI mempublikasikan siaran pers setiap minggu.

"Semuanya berpusat pada respons kami atas pelantikan Prabowo dan Gibran, situasi hukum dan HAM di 2024, kekerasan aparat kepolisian, penolakan kenaikan PPN 12 persen, dan yang paling baru di tahun 2025, serta terakhir adalah Pernyataan YLBHI bahwa Jokowi layak disebut Pemimpin korup, pelanggaran Hukum dan HAM terorganisir," tutur Isnur.

Disampaikan Isnur, tim YLBHI telah melakukan upaya pengecekan dan ditemukan bahwa backdoor ini berjumlah lebih dari satu. Tindakan pembersihan, kata dia, telah dilakukan dan website YLBHI beserta LBH kantor kembali pulih pada peretasan pertama.

Namun, setelah bulan Oktober tahun lalu, kejadian serupa terjadi kembali di pertengahan bulan Desember hingga yang terakhir, Senin pagi kemarin.

"Serangan terhadap website YLBHI semakin meningkat sejak Oktober 2024, mulai dari _DDoS, Brute Force, Malware_, hingga _SQL Injection_. Sejak itu juga, kami telah menambah lapis keamanan dalam sistem kami," tutur Isnur.

"Tetapi, kami tidak dapat menjamin keamanan 100% pasca kejadian tersebut. Selain serangan ini, kami juga menduga banyaknya traffic di website YLBHI berdampak pada angka serangan dan percobaan pengambilalihan akun," imbuhnya.

Lebih lanjut, YLBHI pun mengecam upaya peretasan pada situs mereka. Isnur menyebut upaya peretasan, doxing, pengambilalihan akun atas serangan digital lainnya kepada masyarakat sipil adalah upaya pembungkaman pada suara kritis warga serta ancaman pada perjuangan publik untuk demokrasi, HAM dan keadilan di Indonesia yang tidak boleh didiamkan.

"YLBHI menegaskan upaya pembungkaman ini tidak akan membuat takut dan tidak akan menghentikan upaya YLBHI untuk terus berjuang untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Prinsip Rule of Law," pungkasnya.