Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyebutkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani puasa khusus selama 36 jam tanpa makan dan minum di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Puasa yang disertai olahraga teratur itu, kata dia, dilakukan Hasto sebagai bentuk “penggemblengan jiwa dan raga”.

"Puasa menyebabkan berat badan Hasto turun enam kilogram," kata Guntur dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Di dalam tahanan, Guntur mengatakan Hasto juga menulis surat yang mengisahkan kondisi fisik dan spiritual Sekjen PDI Perjuangan itu selama berada di tahanan KPK.

Mengawali surat dengan ucapan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dan permohonan maaf lahir dan batin kepada masyarakat Indonesia, ia menuturkan Hasto menyampaikan bahwa selalu mendoakan bangsa dan negara di dalam tahanan KPK, khususnya bagi perjuangan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara.

Dalam suratnya, Hasto menilai hidupnya semakin disempurnakan dengan mengobarkan semangat juang, olah spiritual, dan olahraga.

Meski di tahanan terjadi kristalisasi nilai dan semangat, Hasto mengingatkan agar jangan pernah takut berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan.

Selain itu, sambung Guntur, dalam suratnya, Hasto juga menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang dinilainya sebagai dampak dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power pemerintahan sebelumnya.

Maka dari itu, Hasto menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu mengatasi tantangan tersebut sembari menegaskan pentingnya supremasi hukum.

Tanpa hukum yang berkeadilan, menurut Hasto, tidak ada kemakmuran. Dengan demikian, lanjut dia, membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan.

Guntur pun menyampaikan terima kasih kepada media yang hadir dalam persidangan Hasto dan menegaskan bahwa pesan Hasto mencerminkan semangat perjuangan PDI Perjuangan

Adapun Hasto ditahan KPK sejak Februari 2025. PDIP konsisten menyatakan bahwa penahanan Hasto mengandung muatan politis.

Guntur berpendapat lesan Hasto dari balik tahanan KPK tidak hanya menjadi sorotan politik, tetapi juga mengingatkan publik tentang kompleksnya tantangan hukum dan ekonomi yang diwariskan dari periode kepemimpinan sebelumnya.

“Seruan untuk memperkuat supremasi hukum dan solidaritas nasional menjadi titik tekan yang diharapkan mampu menggerakkan kesadaran kolektif bangsa,” ungkap Guntur menambahkan.

Hasto ditahan di Rutan KPK karena menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mohamad Guntur Romli, membacakan surat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang diberikan sebelum masuk ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam surat tersebut, Hasto menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sekjen PDI-P itu juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

“Mas Hasto di dalam tahanan terus mendoakan bangsa dan negara, khususnya dalam perjuangan terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara,” kata Guntur, saat membacakan surat tersebut, Kamis (11/4/2025).

Selama menjalani masa penahanan di rumah tahanan (rutan) KPK, lanjut dia, Hasto menjalani puasa khusus hingga 36 jam tanpa makan dan minum sebagai bagian dari penggemblengan jiwa dan raga.

Akibatnya, berat badan Hasto turun hingga enam kilogram.

“Jadi, Mas Hasto di tahanan itu beratnya turun 6 kilogram karena rajin puasa dan rajin olahraga,” ucap dia.

Guntur mengungkapkan, Hasto memandang masa tahanan sebagai momentum kristalisasi nilai dan semangat.

Ia pun menyerukan agar masyarakat tidak takut untuk terus berjuang demi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan.

“Bangsa akan semakin kuat karena energi positif dari seluruh anak bangsa,” demikian bunyi surat Hasto yang dibacakan Guntur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memutuskan membatalkan permohonan pemindahannya dari Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hal tersebut dikatakan politikus PDIP Guntur Romli di sela persidangan ketiga kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

Guntur memegang dan membacakan secarik kertas berisi tulisan tangan Hasto. Dia menjelaskan, bosnya tersebut memutuskan untuk tetap berada di Rutan Merah Putih milik KPK karena merasa nyaman dan telah membangun keakraban dengan para warga binaan disana.

Guntur mengeklaim, para warga binaan di Rutan Merah Putih keberatan kalau Hasto pindah. "Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih. Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata Guntur kepada wartawan.

Oleh karena itu, permohonan pindah yang sebelumnya diajukan Hasto resmi dicabut. Tercatat, pemintaan pindah tersebut dikatakan Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy dalam sidang pada Jumat (21/3/2025). Hasto saat ini masih mengikuti proses hukum dalam kasus yang sedang disidangkan terkait kasus buronan Harun Masiku.

"Karena itu Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," kata Guntur. Agenda persidangan pada hari ini ialah pembacaan tanggapan jaksa KPK atas eksepsi Hasto.

Dalam kasus itu, Hasto didakwa memberikan suap dan merintangi penyidikan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. JPU KPK menyebut ,Hasto bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar AS atau sekitar Rp 600 juta kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku telah menjadi korban dari proses politik hukum yang digunakan oleh kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2). Hasto menilai ada pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang yang kritis terhadap demokrasi.

"Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi," ucap Hasto lewat siaran video yang diterima CNNIndonesia.com.

Hasto mengaku bukan pejabat dan tak menimbulkan kerugian negara dalam kasusnya. Namun, dia heran berbagai intimidasi dilakukan terhadapnya dan orang-orang terdekat.

Oleh karena itu, Hasto mengaku akan menghadapinya dengan kepala tegak.

"Karana itu lah menghadapi berbagai intimidasi dan berbagai penyalahgunaan hukum tersebut kita semua harus berjuang dengan kepala tegak. Kita harus berjuang menegakkan kebenaran agar keadilan sejati bisa diwujudkan," kata Hasto.

Hasto memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, Kamis (20/2).

Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.45 WIB dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya seperti Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy dan Patra Zen. Kader senior PDIP Ribka Tjiptaning, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus, Guntur Romli, juga turut menemani Hasto.

Ratusan simpatisan PDIP juga ikut menggelar aksi di halaman gedung dwiwarna KPK.

"Kami mohon doanya. Kami siap lahir-batin," ujar Hasto sebelum melakukan pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kabar puluhan video yang siap diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan korupsi para petinggi negara.

Pras meragukan ada sejumlah video yang menunjukkan dugaan praktik korupsi para petinggi negara. Jika memang ada, dia meminta agar video itu dikeluarkan saja. Lagipula, menurut Pras, semuanya tetap harus berdasarkan pada hukum.

"Emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," kata Pras usai menghadiri perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (28/12) malam.

Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli sebelumnya mengatakan Hasto sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Guntur yakin jika video itu dirilis akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik.

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," kata Guntur lewat unggahan di akun Instagram, Kamis (26/12) malam.

Menurut dia, puluhan video tersebut disiapkan sebagai perlawanan terhadap upaya kriminalisasi terhadap Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka KPK.

"Kenapa baru sekarang? Sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi," katanya.

Meski begitu, dia mengaku belum dapat memastikan apakah video itu akan dirilis. Menurut Guntur, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Hasto.