Sebagai negara tetangga, bersahabat, dan punya kepentingan masing-masing di kedua belah pihak, saya yakin dan percaya prosesnya, kita berdoa bersama ya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas meyakini proses pengajuan ekstradisi Indonesia terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin berjalan lancar meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Adapun terdapat kabar bahwa Guinea-Bissau juga mengajukan ekstradisi Tannos kepada Singapura, namun Supratman optimistis permohonan Indonesia yang akan dipenuhi oleh pemerintah Singapura, terutama karena Tannos melakukan tindak pidana di Indonesia dan masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah Singapura sudah sangat kooperatif dengan permintaan yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan," kata Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian saat ditanya mengenai percepatan proses ekstradisi agar tidak didahului oleh pemerintah Guinea-Bissau, dirinya mengaku hal tersebut merupakan langkah teknis dari proses pengajuan ekstradisi, yang merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri RI.

Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, kata dia, hanya mengurus administrasi proses pengajuan ekstradisi Tannos dan status kewarganegaraannya.

Dalam melengkapi dokumen administrasi pengajuan ekstradisi Tannos, ia menyebutkan pihaknya memiliki waktu 45 hari atau paling lambat diserahkan ke pemerintah Singapura pada 3 Maret 2025.

Sejauh ini, Menkum menuturkan Indonesia sudah pernah melakukan proses ekstradisi terhadap empat orang yang tersangkut kasus di dalam negeri.

Berdasarkan pengalaman tersebut, penyelesaian proses ekstradisi menghabiskan waktu yang beragam, yakni 2 tahun hingga 8 tahun.

Dirinya menjelaskan pengajuan ekstradisi Indonesia ke Singapura baru dilakukan pertama kali, namun ia yakin Negara Merlion bisa menyetujui permohonan Indonesia.

"Sebagai negara tetangga, bersahabat, dan punya kepentingan masing-masing di kedua belah pihak, saya yakin dan percaya prosesnya, kita berdoa bersama ya," ucapnya.

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya, Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga anti-korupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Lalu pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Tannos.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kelompok hak asasi manusia di Guinea meyakini bahwa lebih dari 135 penggemar sepak bola tewas dalam kerusuhan di sebuah stadion pada Minggu (2/12/2024), sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

Dikutip dari BBC, angka tersebut, walau belum diverifikasi, jauh melebihi jumlah kematian resmi dari pemerintah yaitu 56 orang.

Kelompok HAM bernama The Collective of Human Rights Organizations mengatakan bahwa perkiraan tersebut didasarkan pada informasi dari rumah sakit, pemakaman, saksi mata di stadion, keluarga korban, masjid, gereja, dan media lokal.

Lebih dari 50 orang lainnya masih dinyatakan hilang, kata organisasi tersebut melanjutkan.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa kerusuhan di stadion di Guinea timur laut ini dipicu oleh keputusan kontroversial wasit.

Tragedi itu terjadi saat final turnamen untuk menghormati pemimpin militer Guinea, Mamady Doumbouya, di sebuah stadion di Nzerekore, salah satu kota terbesar di negara Afrika Barat ini.

Para penonton di stadion melempar batu, memicu kepanikan dan baku hantam, kata pernyataan pemerintah, yang menjanjikan sebuah investigasi.

Seorang saksi yang menghadiri laga mengatakan bahwa sebuah kartu merah kontroversial pada menit ke-82 pertandingan memicu kekerasan di stadion.

“Lemparan batu dimulai dan polisi turun tangan, menembakkan gas air mata. Dalam keributan yang menyusul, saya melihat orang-orang terjatuh ke tanah, anak-anak terinjak-injak. Sangat mengerikan,” kata Amara Conde kepada Reuters melalui telepon.

Kelompok HAM itu mengatakan ada penggunaan gas air mata berlebihan di area tertutup, dan menambahkan bahwa kendaraan yang membawa para pejabat yang meninggalkan stadion juga menabrak warga yang mencoba melarikan diri.

Sementara, AL Jazeera menulis laporan dari aliansi oposisi Pasukan Hidup Guinea (FVG) bahwa serangan tersebut telah menewaskan “sekitar 100 orang”.

Dewan Tinggi Diaspora, sebuah organisasi warga Guinea yang tinggal di luar negeri, juga menerbitkan sebuah pernyataan yang menyatakan “300 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah anak muda dan remaja, dan ratusan orang terluka, beberapa di antaranya serius”.

Seorang jurnalis bernama Paul Sakouvogi mengutarakan kepada BBC bahwa stadion tersebut hanya "punya satu pintu keluar sangat kecil" yang menyebabkan orang-orang berhimpitan saat hendak kabur dari stadion.

Namun, jumlah korban meninggal tersebut dibantah oleh seorang pejabat senior kesehatan regional yang dihubungi AFP. Pejabat itu berbicara secara anonim agar tidak mewakili atas nama pihak berwenang.

Dia mengatakan agar berpegang teguh pada angka pemerintah.

“Mereka berbicara omong kosong,” katanya, mengacu pada angka yang dikemukakan di tempat lain.

AFP mencatat bahwa kurangnya informasi terpusat dan transparansi yang disengaja atau tidak disengaja membuat sulit untuk mendapatkan jumlah korban jiwa tepat dari tragedi-tragedi semacam itu di Guinea.

Guinea adalah salah satu dari beberapa negara Afrika yang saat ini dilarang mengadakan pertandingan sepak bola internasional karena tidak memenuhi standar internasional.

Perdana Menteri Mamadou Oury Bah pada hari Selasa mengumumkan tiga hari berkabung nasional untuk para korban.