JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak ada seseorang yang kebal hukum di Jakarta, segala tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi. Hal itu buntut kasus gangguan layanan digital JakOne Mobile Bank DKI sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

?Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi atas tindakannya," ucap Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Selasa (8/4/2025).

Pramono pun tak segan-segan agar kasus tersebut dilaporkan ke pihak Bareskrim Polri agar proses hukum tetap berjalan. Pramono juga mengultimatum jajaran Pemprov DKI Jakarta agar tidak ikut campur dalam permasalahan di Bank DKI.

"Laporkan ke Kabareskrim dan proses hukum karena ini sudah keterlaluan, enggak mungkin, enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin. Dan minta untuk gak boleh siapa pun di dalam internal kita terutama Pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur saya akan ambil tindakan," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono buntut gangguan layanan digital JakOne Mobile sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) tertutup dengan jajaran direksi Bank DKI yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Agus H. Widodo di Balaikota Jakarta.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya (Bank DKI, Amirul Wicaksono) segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono.

kita putuskan tindakan apa yang harus dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun komunikasi yang baik.

“Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

Sehingga, lanjut Pramono, dirinya tak akan menutupi apabila terjadi persoalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia pun akan bekerjasama dengan baik dengan aparat penegak hukum.

“Dan ini juga bagi ASN terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut. Karena kalau Jakarta mau ada perubahan yang signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.

Pagi tadi, Pramono diketahui mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung juga telah menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025