Pimpinan KPK: Gratifikasi Itu Bukan Rezeki
Pimpinan KPK berbicara mengenai praktik penerimaan gratifikasi yang sering dilakukan pejabat. KPK menegaskan gratifikasi bukan bagian dari rezeki. [286] url asal
#kpk #pimpinan-kpk #rutan-kpk #gratifikasi-adalah #korupsi #strategi #series-penguatan-integritas-pegawai-rumah-tahanan-rutan-kpk #tahanan #penguatan #basuki-widodo #pegawai-rutan-kpk #chisca-mirawati #benny-j
Jakarta - Pimpinan KPK berbicara mengenai praktik penerimaan gratifikasi yang sering dilakukan banyak pejabat. KPK menegaskan gratifikasi bukan bagian dari rezeki yang halal untuk diterima.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam program Series Penguatan Integritas Pegawai Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kamis (20/3). Dia awalnya meminta seluruh pegawai Rutan KPK untuk memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas.
"Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, menerima yang bukan hak, tidak meminta yang bukan hak, dan menolak yang bukan hak," kata Ibnu dikutip, Rabu (26/3/2025).
Ibnu lalu menyinggung soal praktik gratifikasi. Dia mengatakan pegawai KPK harus berani dalam menolak segala bentuk gratifikasi.
Menurut Ibnu, gratifikasi bukan termasuk bagian dari rezeki. Ibnu menyebut gratifikasi merupakan pintu masuk praktik korupsi yang bisa merusak integritas.
"Kalau mendapatkan gratifikasi, jangan menganggap itu rezeki," kata Ibnu.
Hal senada disampaikan Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, yang turut hadir di lokasi. Cahya mengatakan pegawai Rutan KPK harus berani melapor jika menemukan adanya praktik korupsi yang terjadi di Rutan KPK.
"Harapannya, melalui acara ini kita diingatkan lagi agar tidak kalah dari tantangan, walaupun menjaga integritas itu tidak selalu mudah. Marilah kita saling menjaga dan saling melapor kalau ada yang tidak benar," ucap Cahya.
Program Series Penguatan Integritas bagi Pegawai Rutan KPK ini sendiri disajikan dengan bentuk berbagi pengalaman atau sharing session. Untuk seri pertama program ini telah dilaksanakan pada Februari 2025 dengan narasumber anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto dan Chisca Mirawati.
Program ini juga menjadi strategi KPK dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan berintegritas. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai rutan diyakini KPK bisa menjaga kredibilitas institusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan rutan.
(ygs/ygs)