REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mulai mempersiapkan untuk pertukaran tahanan keenam dengan Israel yang termasuk fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari, Sabtu (15/2/2025).

Menurut seorang koresponden Anadolu, anggota brigade telah dikerahkan di Khan Younis di Gaza selatan sebagai persiapan untuk penyerahan sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional.

Kelompok perjuangan Palestina tersebut mengibarkan spanduk yang menolak rencana pemindahan yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Pada Jumat, Al-Qassam mengumumkan nama tiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu sesuai dengan kesepakatan yang sedang berlangsung, yakni Alexander (Sasha) Turbanov, Sagui Dekel-Chen, dan Yair Horn.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut juga mempublikasikan nama 369 tahanan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan sebagai imbalan atas sandera Israel.

Dalam lima pertukaran sebelumnya, Hamas membebaskan 16 warga Israel sebagai ganti atas pembebasan 766 warga Palestina dari penjara Israel, termasuk wanita dan anak-anak.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari. Gencatan senjata menghentikan perang genosida Israel, yang telah membunuh lebih dari 48.200 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam reruntuhan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah kantong Palestina tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa (28/1/2025).

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam genosida ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas. Kemudian, tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.