TEL AVIV - Seorang warga Israel mantan sandera Hamas, Mia Schem, mengakui dia merasa lebih aman dan terlindungi di Gaza daripada di Israel.

Surat kabar Hebrew Maariv melaporkan hal itu pada Senin (5/5/2025).

Mia Schem, 23 tahun, dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan pada November 2023.

Awal bulan ini, Schem mengidentifikasi dirinya sebagai penggugat dalam kasus pemerkosaan yang dilaporkan sebelumnya terhadap seorang pelatih pribadi terkenal di Tel Aviv, yang merupakan tokoh terkemuka di media sosial dan memiliki beberapa klien selebriti, termasuk mantan perdana menteri.

Menurut surat kabar tersebut, Schem menuduh pemerkosaan itu terjadi di rumahnya, menggunakan obat bius, dan dia tidak ingat banyak detailnya.

Media Israel melaporkan tersangka dalam kasus Schem telah berbohong dalam tes poligraf, tetapi dia dibebaskan dari tahanan karena kurangnya bukti.

Mereka juga menuduh Schem berbohong untuk mencari perhatian.

Pengadilan mengeluarkan perintah penyekapan lengkap atas penyelidikan tersebut termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat.

Menurut laporan resmi, meskipun ribuan kasus pelecehan dan penyerangan seksual dilaporkan setiap tahun, hampir sembilan dari sepuluh kasus pemerkosaan ditutup tanpa tuntutan.

Laporan oleh Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan, Kepolisian Israel membuka 6.405 penyelidikan atas kasus pemerkosaan pada tahun 2023, namun, 81% di antaranya ditutup tanpa dakwaan sementara tuntutan diajukan hanya pada 16% kasus.

2% dari kasus yang tersisa berakhir dengan penyelesaian bersyarat.

GAZA - Hamas dilaporkan akan mengajukan proposal lima poin selama pembicaraan mendatang di Kairo, yang bertujuan mengamankan gencatan senjata jangka panjang dan perjanjian komprehensif dengan Israel.

Kabar itu diungkap seorang sumber senior dari gerakan tersebut. Rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan, gencatan senjata selama lima tahun, dan jaminan internasional dan regional.

Menurut laporan media, pokok pertama dalam proposal tersebut adalah pertukaran tahanan komprehensif di mana semua tawanan Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati.

Proposal tersebut juga menyerukan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dimulainya upaya rekonstruksi, dan pencabutan blokade.

Proposal tersebut menguraikan kesediaan Hamas menyetujui gencatan senjata selama lima tahun, asalkan didukung jaminan internasional dan regional serta untuk memulihkan kondisi seperti sebelum 2 Maret ketika Israel sepenuhnya memblokade daerah kantong tersebut.

Ini akan mencakup penghentian operasi militer, pasukan Israel kembali ke posisi yang disepakati dalam kesepakatan 17 Januari, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan berdasarkan protokol yang ditetapkan.

Satu komite lokal yang terdiri dari teknokrat independen akan dibentuk untuk memerintah Gaza berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diusulkan.

TEL AVIV - Setiap tahun pada tanggal 17 April, Hari Tahanan Palestina diperingati untuk menyoroti penderitaan mereka yang ditahan di penjara Israel dan perjuangan mereka untuk kebebasan melawan pendudukan Israel yang terus berlanjut atas tanah mereka.

Hari tersebut menandai pembebasan Mahmoud Bakr Hijazi pada tahun 1974, warga Palestina pertama yang dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Israel.

Hari tersebut kemudian ditetapkan untuk menghormati semua tahanan Palestina dan menyoroti penahanan berkelanjutan Israel terhadap warga Palestina serta pelanggaran hak-hak mereka.

Saat ini, ada hampir 10.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel di Israel dan wilayah yang diduduki, menurut kelompok hak-hak tahanan Addameer.

Bagi warga Palestina, mereka adalah tahanan politik yang harus dibebaskan. Dari mereka yang ditahan: 3.498 ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, 400 adalah anak-anak, 27 adalah wanita, 299 menjalani hukuman seumur hidup.

Tahanan administratif, termasuk wanita dan anak-anak, dapat ditahan militer untuk periode enam bulan yang dapat diperbarui berdasarkan "bukti rahasia" yang tidak boleh dilihat tahanan maupun pengacara mereka.

400 Tahanan Anak, Kasus Ahmad Manasra

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mengadili anak-anak di pengadilan militer, yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Menurut Defense for Children Palestine, sekitar 500 hingga 700 anak Palestina ditahan dan dituntut di sistem pengadilan militer Israel setiap tahun, beberapa di antaranya berusia 12 tahun.

Dakwaan yang paling umum adalah melempar batu, kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum militer hingga 20 tahun penjara.

Saat ini, 400 anak Palestina masih berada di penjara Israel, sebagian besar berada dalam tahanan praperadilan dan belum divonis atas pelanggaran apa pun.

Salah satu kasus tahanan anak yang paling mengerikan adalah kasus Ahmad Manasra, yang ditangkap pada usia 13 tahun, diinterogasi secara brutal, dan kemudian dijatuhi hukuman.

Ahmad bersama sepupunya Hassan, yang diduga menikam dua pemukim Israel di dekat permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur yang diduduki pada tahun 2015.

Hassan, yang saat itu berusia 15 tahun, ditembak dan dibunuh oleh warga sipil Israel, sementara Ahmad dipukuli habis-habisan oleh massa Israel dan ditabrak mobil.

Dia menderita patah tulang tengkorak dan pendarahan dalam.

Pada saat itu, hukum Israel menyatakan anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk menghindari hal ini, otoritas Israel menunggu hingga Manasra berusia 14 tahun untuk menjatuhkan hukuman kepadanya.

Hukum tersebut diubah pada bulan Agustus 2016 untuk memungkinkan penuntutan anak-anak yang lebih muda.

Ahmad didakwa dengan percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Hukumannya kemudian dikurangi menjadi 9,5 tahun.

Ahmad telah lama menderita masalah kesehatan mental. Pada akhir tahun 2021, seorang psikiater dari Doctors Without Borders (MSF) diizinkan mengunjunginya dan mendiagnosisnya dengan skizofrenia.

Ini adalah pertama kalinya seorang dokter eksternal diizinkan untuk menemuinya.

Pada tanggal 10 April 2025, setelah menghabiskan lebih dari sembilan tahun di balik jeruji besi, Ahmad akhirnya dibebaskan.

Tahanan Palestina Berlipat Ganda sejak 7 Oktober

Sejak Oktober 2023, ketika Hamas memimpin serangan ke Israel selatan dan Israel kemudian memulai perangnya di Gaza, hingga April 2025, jumlah tahanan politik Palestina berlipat ganda, meningkat dari 5.250 menjadi hampir 10.000 orang.

1 Warga Palestina Dibebaskan, 15 Ditahan

Sejak 7 Oktober, Israel telah menahan sekitar 30.000 warga Palestina. Selama pertukaran tahanan-tawanan dengan Hamas, Israel telah membebaskan lebih dari 2.000 tahanan Palestina.

Itu berarti, untuk setiap orang yang dibebaskan, 15 orang lainnya ditangkap.

Selama gencatan senjata terakhir awal tahun ini, 739 warga Palestina dari Gaza dibebaskan, dari 15.000 yang ditahan.

Sementara di Tepi Barat yang diduduki, 652 orang dibebaskan, tetapi hampir 14.500 telah ditahan.

TEPI BARAT - Israel telah menahan 1.200 anak Palestina dari Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis organisasi hak asasi Palestina bersama-sama.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan, Masyarakat Tahanan Palestina, dan Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer pada hari Sabtu (5/4/2025), menandai Hari Anak Palestina, yang diperingati pada tanggal 5 April setiap tahun.

Pernyataan tersebut mengungkapkan, ?Tahanan anak menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan sistematis setiap hari."

Kondisi ini baru-baru ini mengakibatkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang Gaza, Walid Ahmad yang berusia 17 tahun dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang terbunuh di Penjara Megiddo di Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Perkumpulan Tahanan mengonfirmasi kematian Ahmad, dengan mengutip hasil forensik yang mengidentifikasi kelaparan sistematis sebagai penyebab utama kondisinya yang memburuk dan kemudian kematiannya.

Lembaga tersebut mengatakan, ?Kampanye penangkapan yang menargetkan anak-anak telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bertujuan mencabut mereka dari keluarga dan merenggut masa kecil mereka selama fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

"Sejak genosida dimulai, penahanan anak-anak telah meningkat drastis. Di Tepi Barat saja, 1.200 anak telah ditangkap," papar lembaga itu.

Lembaga itu mencatat, "Berkenaan dengan Gaza, jumlah pastinya masih belum diketahui karena kejahatan Israel yang terus berlanjut berupa penghilangan paksa."

Organisasi-organisasi tersebut memperbarui seruan mereka kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "tindakan konkret untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang sedang berlangsung dan untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Sejauh ini, identitas 63 tahanan yang meninggal dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza, menurut lembaga tersebut.

Lebih dari 9.500 warga Palestina, termasuk wanita dan lebih dari 350 anak-anak, saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang buruk, menurut laporan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki, di mana lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka, menurut data resmi Palestina.

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal pada bulan Juli.

Mahkamah tersebut menuntut evakuasi semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Para tahanan mengakhiri pesan mereka dengan mengatakan, "Hidupkan kami kembali, kami sudah mati di sini," dan memperingatkan pemirsa tidak mempercayai narasi pemerintah Israel tentang tekanan terhadap Hamas, karena mereka berpendapat pengeboman tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan pemerintah.

Dalam perkembangan terkait, keluarga tahanan Israel yang ditahan di Gaza mengadakan acara peringatan di dekat markas militer Israel di Tel Aviv.

Keluarga tahanan, yang tampak khawatir tentang nasib para tahanan sejak Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza bulan lalu, menuntut agar kesepakatan pertukaran tahanan dicapai dengan Hamas.

Selama protes, beberapa kerabat memberikan pidato, menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump untuk memberikan semua tekanan yang tersedia kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk mengakhiri pertempuran.

Para pengunjuk rasa juga menuduh Netanyahu memecah belah negara dan masyarakat, serta mempertaruhkan nyawa tawanan dan tentara demi agenda politiknya.

Netanyahu saat ini terlilit banyak kasus korupsi. Jika pemerintahannya runtuh karena menghentikan genosida di Gaza, dia bisa dipenjara karena kasus korupsi.

KAIRO - Media Israel mengatakan Mesir mengajukan usulan baru untuk gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di Jalur Gaza, beserta pertukaran tahanan.

Penyiar publik Israel KAN melaporkan, ?Kairo telah mengajukan usulan baru mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara Israel dan Hamas."

Disebutkan bahwa, "Usulan baru tersebut diajukan oleh Mesir dalam 24 jam terakhir untuk mencapai konsensus antara Israel dan Hamas."

Meskipun penyiar tersebut tidak menyebutkan ketentuan atau rincian apa pun, namun, dikatakan usulan tersebut berada di antara tawaran mediator awal, Mesir dan Qatar, yang mencakup pembebasan lima tahanan yang masih hidup, dan usulan Israel, yang mensyaratkan pembebasan 11 tahanan yang masih hidup di Gaza.

Mesir belum mengomentari laporan tersebut.

Israel memperkirakan 59 sandera masih ditahan di Gaza, dengan 22 orang masih hidup.

Militer Israel melancarkan operasi udara mendadak di Gaza pada 18 Maret, menewaskan 1.249 korban dan melukai 3.022 orang meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas yang berlaku pada Januari.

Lebih dari 50.600 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan militer Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Rabu (2/4).

Dilansir dari kantor berita WAFA yang dipantau di Jakarta, Kamis, resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB setelah disetujui oleh 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia. Sementara, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.

Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.

Komunitas internasional juga didesak mengemban tanggung jawabnya mematuhi hukum internasional dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel, sementara Israel didesak mengizinkan tim pencari fakta memasuki wilayah Palestina yang dijajah untuk menjalankan tugasnya.

Dewan HAM PBB menyerukan penghentian segala tindakan ilegal oleh Israel, seperti perluasan pemukiman Yahudi, pembongkaran fasilitas umum, dan pencabutan izin tinggal bagi warga Palestina di Yerusalem Timur.

Resolusi menyerukan supaya Israel segera mengakhiri diskriminasi agama, pembatasan akses ke situs suci di Yerusalem, serta diskriminasi pasokan sumber daya air. Israel juga didesak menghentikan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Palestina serta supaya para penjahat perang diadili.

Dalam pidatonya, Wakil Tetap Palestina untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Ibrahim Khraishi, mengecam agresi Israel atas Palestina yang telah menyebabkan lebih dari 170 ribu orang tewas dan mengecam eksploitasi kelaparan, blokade bantuan kemanusiaan, serta pembunuhan warga sipil, jurnalis, dan pekerja kesehatan.

Dubes Khraishi secara khusus mengutuk pembunuhan 15 staf medis dan petugas penyelamat Palestina oleh Israel di Rafah pada Ahad lalu.

Menurutnya, kegagalan Konferensi Pihak Penandatangan Konvensi Jenewa awal tahun ini adalah karena standar ganda dan keengganan komunitas internasional untuk bertindak, sehingga langkah konkret menuntut pertanggungjawaban rezim penjajah Israel tak terwujud.

Ia juga mendesak implementasi resolusi PBB dan nasihat hukum ICJ terkait penjajahan Israel atas negeri Palestina, serta supaya negara-negara melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

TEL AVIV - Penjaga penjara Israel memaksa tahanan Palestina menghapus tulisan ?Yerusalem adalah Arab?. Tindakan penjaga penjara itu memicu kemarahan dan menyoroti perbedaan mencolok dalam perlakuan antara tahanan Palestina dan Israel.

Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir, mengunggah video yang memperlihatkan penjaga penjara Negev Israel menyerbu sel tahanan Palestina.

Penjaga penjara itu memaksa para tahanan Palestina dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.



Ben-Gvir menulis di akun X-nya, ?Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan di bagian keamanan, terdapat tanda-tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan frasa seperti ?Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab.? Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel-sel, memaksa mereka (tahanan Palestina) untuk berlutut, dan mengecat dinding.?

Para tahanan Palestina menuliskan kalimat-kalimat seperti ?Kami tidak akan memaafkan? Kami tidak akan melupakan? Kami tidak akan berlutut? di dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tahanan antara perlawanan Gaza dan pendudukan Israel.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka, sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai bagian Tepi Barat dan Gaza.

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan para tahanan menulis kalimat-kalimat ini sebagai tanggapan atas slogan yang dipaksakan kepada para tahanan Palestina yang dibebaskan dalam gelombang keenam dari penjara Ofer.

Otoritas Penyiaran Israel (KAN) sebelumnya telah menerbitkan gambar para tahanan yang mengenakan kemeja putih bergambar Bintang Daud dan logo Dinas Penjara Israel, beserta kalimat ?Kami tidak melupakan, kami tidak memaafkan? di kedua sisi.

Setelah dipaksa mengenakan kemeja-kemeja ini, dinas penjara Israel mengambil foto para tahanan dalam kondisi yang memalukan.

Para tahanan dipaksa berlutut dan menundukkan kepala. Foto-foto lainnya diambil di halaman salah satu penjara Israel, di mana para tahanan terlihat berbaris dikelilingi kawat berduri.

Setelah dibebaskan, para tahanan Palestina segera membakar pakaian mereka sebagai tanda perlawanan.

Sementara itu, rasa marah dirasakan di kalangan warga Palestina, terutama saat mereka membandingkan perlakuan Israel terhadap tahanan mereka dengan perlakuan umum terhadap tahanan Israel yang ditahan kelompok perlawanan Gaza.

Den Haag/Istanbul (ANTARA) - Sejumlah pakar hukum internasional menyatakan bahwa rencana mantan Presiden AS, Donald Trump, untuk “mengambil alih” Gaza dan secara paksa mengusir warga Palestina adalah melanggar hukum internasional.

Para ahli yang diwawancarai Anadolu menegaskan bahwa usulan Trump untuk mengusir warga Palestina dan menempatkan Gaza di bawah kendali AS merupakan kelanjutan dari kebijakan sistematis pemindahan paksa yang telah berlangsung sejak 1948.

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa dan Statuta Roma.

John Quigley, profesor hukum di Universitas Negeri Ohio, AS, mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Gaza adalah keturunan warga Palestina yang diusir dari rumah mereka pada tahun 1948 dan mereka berhak untuk kembali.

"Penduduk Gaza berada dalam posisi hukum yang cukup unik. Mayoritas dari mereka adalah keluarga dari orang-orang yang diusir dari daerah asal mereka di Palestina pada tahun 1948. Ini mencakup sebagian besar populasi Jalur Gaza," katanya

"Mereka memiliki hak untuk kembali ke tanah asal mereka di Palestina, yang sejak 1948 telah diambil alih oleh Israel," papar Quigley.

Menurutnya, rencana Trump jelas melanggar hukum.

"Jelas bahwa tindakan AS untuk secara sepihak masuk dan mengambil alih Gaza tanpa persetujuan rakyat Palestina adalah tindakan ilegal. Gaza adalah wilayah mereka, dan mereka memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk. Tidak ada satu pun negara di Eropa yang dapat menerima bagian dari wilayahnya diambil alih oleh pihak luar tanpa persetujuan. Namun, itulah yang disarankan oleh Trump," ujarnya.

Quigley juga mencatat bahwa retorika serupa telah digunakan oleh para menteri Israel sebelumnya.

"Adalah hal yang sangat aneh jika setelah terjadi genosida terhadap suatu populasi, solusi yang ditawarkan justru mengusir seluruh penduduknya. Trump mungkin tidak akan mengakui bahwa genosida telah terjadi, tetapi itu adalah fakta yang ada. Dalam kasus genosida, ada kewajiban untuk memberikan reparasi guna memperbaiki situasi yang terjadi. Mengusir warga dari wilayah mereka jelas bukan cara yang benar, melainkan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak mereka," tegasnya.

Pemindahan paksa adalah kejahatan perang

Susan M. Akram, profesor hukum klinis di Universitas Boston, AS, mengatakan bahwa rencana Trump melanggar berbagai ketentuan hukum internasional.

"Pemindahan paksa sendiri merupakan kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasal 45 dan 49 Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang pemindahan paksa individu maupun kelompok, serta deportasi dari wilayah pendudukan," paparnya

"Selain itu, Pasal 147 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa deportasi atau pemindahan paksa individu yang dilindungi (termasuk warga sipil dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran) adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini tidak hanya termasuk dalam kategori kejahatan perang, tetapi juga merupakan elemen dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida," jelas Akram.

Akram menekankan bahwa Statuta Roma secara jelas mendefinisikan pemindahan paksa warga sipil sebagai kejahatan perang.

"Pasal 8 Statuta Roma secara eksplisit merinci unsur-unsur kejahatan perang dalam pemindahan paksa warga sipil, sementara Pasal 7 mencakup deportasi atau pemindahan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjutnya.

Ia juga menyoroti tanggung jawab hukum AS di bawah hukum internasional.

"Terlibat dalam tindakan genosida adalah kejahatan yang terpisah dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara berdasarkan Konvensi Genosida. Kasus yang diajukan oleh Nikaragua terhadap Jerman di Mahkamah Internasional (ICJ) berkaitan dengan isu ini. Negara lain juga dapat dituntut, dan individu yang bertanggung jawab atas perintah tindakan genosida dapat dimasukkan dalam kasus di ICC," tegasnya.

"Selain itu, hasutan untuk melakukan genosida, termasuk seruan pemindahan penduduk, juga dapat diproses secara hukum, baik di ICC maupun di pengadilan domestik," tambahnya.

Kebijakan Sistematis Sejak 1948

Nijmeh Ali, dosen di Universitas Otago, Selandia Baru, mengatakan bahwa kebijakan pemindahan paksa ini bisa berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pejabat Israel maupun AS.

"Pejabat AS yang memberikan bantuan militer atau perlindungan diplomatik dapat diperiksa berdasarkan Pasal 25(3)(c) karena membantu dan bersekongkol dalam kejahatan ini," tutur Ali.

"Selain itu, berdasarkan yurisdiksi universal, negara-negara seperti Belgia, Spanyol, dan Afrika Selatan memungkinkan penuntutan atas kejahatan perang di mana pun kejahatan itu terjadi. Ini berarti bahwa pejabat Israel dan AS bisa menghadapi surat perintah penangkapan di pengadilan asing," ujarnya.

Ali juga menyoroti bahwa pejabat Israel secara terbuka mendukung rencana Trump karena sejalan dengan pernyataan mereka sebelumnya mengenai pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

"Pejabat Israel tidak menyembunyikan dukungan mereka terhadap rencana Trump untuk melakukan pemindahan massal warga Palestina di Gaza. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang telah dibuat oleh menteri dan politisi Israel, terutama di awal perang. Mereka secara terbuka, tanpa batasan etika maupun hukum, mengungkapkan niat untuk mengosongkan Gaza dan menggantinya dengan permukiman Yahudi," jelasnya.

Pernyataan yang menyebutkan "pembersihan etnis" dan penghapusan permanen warga Palestina menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sesuatu yang terjadi secara spontan, melainkan bagian dari kebijakan yang lebih luas, ungkap Ali.

"Bagian dari proyek yang lebih besar ini mungkin dikemas dengan istilah 'kemakmuran' dan 'persoalan kemanusiaan', seperti yang disampaikan oleh Trump. Bagi warga Palestina, pemindahan paksa telah menjadi kebijakan yang terus berlangsung sejak 1948, yang membuat sebagian besar dari mereka menjadi pengungsi," tambahnya.

"Dalam konteks ini, pembunuhan massal, penghancuran, dan penciptaan kondisi yang tidak layak huni di Gaza dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya niat genosida, sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional," ucap Ali.

Gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, setelah 15 bulan perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 48.200 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

GAZA - Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran tahanan keempat dalam gencatan senjata Gaza pada hari Sabtu (1/2/2025).

Kelompok pejuang Hamas akan membebaskan tiga tahanan Israel dengan imbalan 183 tahanan Palestina di penjara Israel.

"Jumlah tahanan terbaru yang akan dibebaskan besok adalah 183," ujar juru bicara Masyarakat Tahanan Palestina Amani Sarahneh pada hari Jumat setelah sebelumnya mengumumkan 90 tahanan akan dibebaskan.

Kelompok advokasi tersebut menerbitkan dua daftar nama yang akan dibebaskan pada hari Sabtu. Yang pertama terdiri dari 72 tahanan yang ditangkap sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel.

Daftar kedua tahanan yang akan dibebaskan berisi 111 nama orang dari Gaza yang ditahan setelah serangan tersebut.

Dalam pernyataan sebelumnya di Telegram pada Jumat, sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, menyebutkan tiga tawanan Israel yang akan dibebaskan sebagai warga negara Israel-Prancis Ofer Kalderon, warga negara Israel Yarden Bibas, dan warga negara Israel-Amerika Keith Siegel.

Bibas, 34 tahun, adalah ayah dari Kfir, yang berusia sembilan bulan ketika keluarganya dibawa oleh Hamas pada bulan Oktober 2023, dan Ariel yang berusia empat tahun saat itu.

Belum ada konfirmasi dari Israel mengenai nasib Kfir, Ariel, atau ibu mereka, Shiri.

Namun Hamas mengatakan pada akhir tahun 2023 bahwa anak-anak dan ibu mereka tewas akibat pemboman Israel pada bulan-bulan awal perang Gaza.

Siegel, yang saat ini berusia 50-an, ditawan bersama istrinya, Aviva, yang dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tawanan pertama pada November 2023.

Kalderon, yang juga berusia 50-an, diculik Hamas bersama kedua anaknya, Erez dan Sahar. Anak-anak tersebut juga dibebaskan dalam pertukaran pertama itu.

Laura Khan dari Al Jazeera, melaporkan dari Amman, Yordania, karena Al Jazeera telah dilarang beroperasi di Israel, mengatakan kantor perdana menteri Israel mengatakan telah menerima dan menyetujui daftar tersebut.

Dia mengatakan pembebasan Bibas akan dipandang sebagai sesuatu yang sangat simbolis dan penting di Israel.

?Dia menarik karena dua alasan. Salah satunya adalah ada titik kritis antara Israel dan Hamas dalam negosiasi ini, yaitu apakah akan membebaskan pria di bawah usia 50 tahun. Awalnya, Hamas tidak ingin melakukan itu. Mereka ingin membebaskan warga sipil, wanita, dan pemuda terlebih dahulu, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk (menyerah) pada titik itu,? ujar dia.

Dia mengatakan alasan kedua adalah Israel telah memperkirakan Bibas serta Siegel dan Kalderon akan dibebaskan lebih awal sebagai bagian dari fase pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari.

"Namun, mereka belum dibebaskan, dan pasukan Israel telah mengatakan di masa lalu bahwa mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka," ujar Khan.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata Gaza, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam pekan pertama gencatan senjata sebagai ganti ratusan tahanan Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

Sejauh ini, 15 tawanan yang ditahan di Gaza, termasuk lima pekerja Thailand, dan 400 tahanan Palestina telah dipertukarkan.

Pada hari Kamis, Hamas membebaskan tiga warga Israel dan lima tawanan Thailand dan Israel membebaskan 110 tahanan Palestina setelah menunda proses setelah kerumunan orang menyerbu salah satu titik serah terima tawanan.

Melaporkan dari Jalan al-Rashid di Gaza, Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera mengatakan bagi banyak warga Palestina di Gaza, kembalinya para tahanan Palestina adalah "kemenangan yang sangat simbolis" yang melambangkan ketahanan.

Namun, dia mengatakan banyak orang terkejut dengan kekacauan yang terjadi saat pembebasan tawanan Israel pada hari Kamis.

"Ini termasuk pembebasan Arbel Yehud, yang dikritik karena sama sekali tidak terorganisir dan tidak memiliki martabat yang diharapkan selama momen-momen sensitif seperti itu," ungkap dia.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kritik di negaranya karena tidak menyegel kesepakatan tawanan-tahanan di awal perang setelah kegagalan keamanan yang memungkinkan para pejuang yang dipimpin Hamas menerobos batas Gaza-Israel dan menyerbu komunitas Israel di dekatnya.

Namun, ada juga penentangan terhadap kesepakatan saat ini, yang menurut beberapa kritikus di Israel membuat nasib sebagian besar tawanan menjadi tidak menentu dan Hamas masih berdiri sebagai entitas dominan di Gaza.