Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) kembali menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menyebarkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan Generasi Z. Kali ini mengangkat tema "Edukasi HAM secara Interaktif pada Generasi Z'.

Acara yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2024 ini mencakup pameran interaktif dan workshop edukasi HAM. Dengan melibatkan sekitar lima booth pameran, kegiatan ini dirancang untuk menyampaikan informasi edukatif tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia melalui pendekatan partisipatif.

Selain itu, workshop yang berlangsung selama tiga jam ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkontribusi dalam pembuatan karya edukasi berbasis isu HAM. Rangkaian acara dimulai dengan pengantar singkat dari tiga narasumber.

Reynaldo de Archellie, dosen Sastra Rusia, menjelaskan, tentang pengertian HAM dan keterkaitannya dengan demokrasi. Ia menekankan pemahaman ini penting bagi generasi muda, sebab melihat dari situasi hari ini, praktik pelanggaran HAM sering kali direduksi sebagai kriminalitas biasa, yang menutupi fakta adanya kekerasan dari aparatur negara.
Pengantar kedua disampaikan Abby Gina, dosen Filsafat FIB UI, yang menekankan pentingnya membangun ingatan kolektif sebagai langkah pemulihan bagi korban dan pencegahan tragedi serupa di masa depan. "Pendidikan tentang pelanggaran HAM tidak hanya memperkuat kesadaran untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca situasi kerentanan perempuan yang sering kali menjadi target utama kekerasan dalam kasus pelanggaran HAM. Menghidupkan cerita-cerita korban adalah langkah menuju keadilan gender dan pemulihan rasa kemanusiaan," ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu, 1 Desember 2024.

Ketua Tim Pengmas, Ikhaputri Widiantini menjelaskan, kegiatan ini mengusung pendekatan teori afeksi, yang merupakan bagian dari teori feminisme. Dalam sambutannya, Ikhaputri menegaskan, keadilan tidak hanya perlu direrpsons dan dibincang dalam ranah rasio atau logika, tetapi penting untuk memastikan pelibatan empati dan perasaan sebagai cara untuk membangun solidaritas yang mendalam.

"Melalui ingatan kolektif, kita tidak hanya mengingat peristiwa masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran untuk mencegah tragedi serupa di masa depan," ungkapnya.

Dengan menyaksikan video, berinteraksi di booth pameran, dan berdiskusi, para peserta diharapkan tergugah untuk menciptakan karya serta melakukan kritik terhadap ketidakadilan di sekitar mereka. Kegiatan ini melibatkan peserta dari siswa-siswi SMA di wilayah Depok serta mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2024.

Tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, acara ini juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan peserta memahami isu-isu HAM secara lebih mendalam, termasuk bagaimana ketidakadilan berbasis gender kerap kali luput dari perhatian. Hasil diskusi dalam workshop menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi dalam menyuarakan gagasan kreatif untuk menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran HAM di Indonesia.

Beberapa karya yang dihasilkan selama acara ini dirancang untuk menjadi media edukasi yang dapat disebarluaskan di komunitas masing-masing peserta. Melalui kegiatan ini, FIB UI berupaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada butir 5 (kesetaraan gender), 10 (pengurangan ketimpangan), dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat).

Dengan pendekatan inovatif seperti ini, diharapkan Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang lebih peka terhadap isu-isu sosial, khususnya HAM.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdiskusi persoalan sampah Jakarta dengan anak muda di SCBD, Jakarta Selatan. Pramono menilai kelemahan Jakarta dalam mengelola sampah adalah penegakan hukumnya.

Dalam diskusi bertajuk 'The Future Of Jakarta: Generasi Muda x Pramono Anung itu, Cagub yang diusung PDIP tersebut mencontohkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di Jakarta baru sekadar wacana. Menurutnya, hal ini imbas dari belum adanya keputusan yang mengatur PLTS itu.

"Sehingga dengan demikian persoalan sampah tadi menjadi persoalan serius, walaupun sudah ada bank sampah secara prinsip ada sampah makanan, sampah elektrik, sampah plastik, dan sebagainya-sebagainya. Salah satu kelemahannya di Jakarta persoalan sampah, adalah nggak pernah ada penegakan hukum terhadap itu," kata Pramono Anung di hadapan peserta diskusi, Kamis (21/11/2024).

Pramono melanjutkan, dia mendapat banyak masukan dan pengetahuan saat berada di diskusi lain membahas soal sampah. Katanya, ada provinsi yang benar-benar menegakkan hukum untuk pengelolaan sampah.

"Sekarang satu provinsi yang sudah menerapkan peraturan untuk tiga item yang tidak boleh menggunakan plastik, yaitu bahan sedotan, sampah plastik, dan juga botol. Padahal yang diatur sebenarnya bukan tiga, tetapi lima," ungkapnya.

Pramono pun bertanya apakah Jakarta bisa menerapkan hal serupa. Terlebih, kata dia, TPST Bantargebang yang menampung sampah Jakarta sudah menggunung.

"Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Jakarta? Sampahnya begitu luar biasa. Sebenarnya kalau secara jujur bantargebang sebenarnya nggak cukup. Maka harus ada terobosan baru," ujar dia.

"Dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, di kabinet pernah ada keinginan untuk dibuang, atau bukan dibuang, ditempatkan di salah satu pulau seribu dan kemudian dipakai untuk pembangkit plastik tenaga sampah. Ini adalah meniru apa yang dilakukan di Tokyo, mereka melakukan itu," sambungnya.

Persoalan penegakan hukum pengelolaan sampah itu menurut Pramono sebab tak ada yang berani mengambil keputusan. Sedangkan masalah sampah sangat serius di Jakarta.

(taa/taa)

Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menginisiasi gerakan anak muda untuk menjaga keberlanjutan legasi Presiden Joko Widodo melalui wadah bernama Indonesia Future Network (IFN).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan IFN juga turut merumuskan kebijakan-kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai diskusi.

"Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang," kata Moeldoko pada konferensi pers Kick off Indonesia Future Network (IFN) di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.

Moeldoko menerangkan IFN menjadi wadah bagi anak muda yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya untuk saling berjejaring dan berbagi ide menjawab tantangan global, mulai dari isu kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, pangan, energi dan lingkungan, industri, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Moeldoko mengatakan bahwa anak-anak muda, khususnya yang berada di level middle managerial harus mengetahui tantangan global sehingga dapat merumuskan solusi yang konstruktif bagi pemerintah.

Lebih lanjut, Mantan Panglima TNI itu juga menyebut program Indonesia Future Network (IFN) merupakan bentuk pelibatan publik dalam proyek strategis nasional.

"Potensi anak-anak muda yang tersebar saat ini, ingin kita tarik sebagai kekuatan dan kolaborasikan, sehingga pemikiran mereka bisa meneruskan legasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo," katanya.

IFN merupakan program kolaborasi multipihak antara Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pijar Foundation, Huawei, dan Perkumpulan Warga Muda.

IFN digelar sebulan sekali, mulai Februari sampai dengan September 2024.

Peserta yang hadir merupakan calon pemimpin masa depan (future leaders) yang telah diseleksi dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing, mulai dari kalangan swasta, pemerintah, LSM, hingga organisasi.

Dalam konferensi pers itu, Moeldoko didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku bahagia dan optimis ideologi negara Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya buku tentang Pancasila yang ditulis oleh generasi Z, yakni Maulana Fajri seorang mahasiswa kelahiran tahun 2002.

''Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimis, ada Generasi Z peduli Pancasila,'' ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Dalam peluncuran buku 'Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila' di Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Basarah berharap Maulana Fajri dapat melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu awalnya mengaku terkejut ada anak Generasi Z sangat menaruh perhatian terhadap semua press release yang ia sebar di media massa. Ia menyebut rata-rata press release ini mengulas urgensi Pancasila.

Berbekal berita tersebut, lanjut Ahmad Basarah, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu membuktikan secara ilmiah dalam skripsinya terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

"Jarak antara Generasi Z dengan masa kelahiran Pancasila itu sangat jauh. Menurut studi, generasi ini asyik dengan gadget mereka, yang dengan itu mereka bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara," papar Basarah.

"Pikiran mereka berorientasi transnasional. Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan dirinya tak hanya menjadi politisi tetapi juga akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain.

"Politisi murni cenderung memikirkan diri sendiri untuk kemenangan elektoral. Seorang negarawan memikirkan bangsa dan negaranya. Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuninya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia akademis," ungkapnya.

Sebagai informasi, peluncuran buku yang juga dihadiri Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku. Ada empat pembicara dalam diskusi ini, antara lain Rektor UM Prof Dr Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Hadir pula Direktur Pusat Kajian Pancasila Syaiful Arif sebagai moderator.

Rektor UM Prof Dr Hariyono menilai penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya. Dengan demikian, mahasiswa tempatnya mengajar juga bisa menulis buku seperti Maulana Fajri.

"Apalagi yang menjadi objek kajian adalah pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat," ucap mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo menilai jika ada puluhan saja Generasi Z dan Generasi Milenial peduli pada Pancasila, maka generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman. Pasalnya, ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah pun menyebut acara sosialisasi empat pilar kali ini unik.

"Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada Generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Inspirasi di Balik Konten TikToker Abah Didi: Sinetron Azab hingga Gen Z':

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)