Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Adies Kadir membuka opsi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20% menggunakan sistem omnibus law. PKS setuju rencana penggabungan undang-undang (UU) yang berkaitan seperti UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Bagus. Biar satu rezim. Sekarang ada UU Pemilu dan UU Pilkada. Jika dijadikan satu dengan pola omnibus membuat seamless, tidak ada hambatan pengaturan, dan ada kesatuan ruh dalam pembahasan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Mardani menyebut putusan itu juga bisa masuk ke dalam revisi UU Parpol ataupun UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Dia menilai putusan penghapusan presidential threshold 20% ini sebagai sebuah reformasi dunia politik.

"Bisa dimasukkan revisi UU Parpol dan UU MD3 sehingga jadi satu kesatuan. Pintu masuk untuk reformasi sistem politik kita yang dianggap kian liberal setelah reformasi," katanya.

Wacana Omnibus Law Usai PT 20% Dihapus

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Adies Kadir menanggapi keputusan MK yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20%. Adies menyebutkan keputusan MK itu final dan mengikat.

"Ya kita di DPR tentunya kan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi putusan ini kan final and binding. Artinya kan, semua warga negara Indonesia yang taat hukum itu harus menaati. Cuma, di dalam situ kan jelas disampaikan ada beberapa pertimbangan di dalam putusan," kata Adies di gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Adies mengatakan calon presiden berdasarkan undang-undang tak boleh dari pihak independen, artinya harus ada partai politik yang mengusung. Adies juga menyoroti adanya pengaturan batasan pencalonan Presiden ke depan.

"Kemudian yang poin 4 itu ada kalau tidak salah disampaikan juga pertimbangan hakim jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Kemudian, terakhir pemerintah dan pembuat UU, meminta pada pembuat UU dalam hal ini DPR dan pemerintah untuk membuat rekayasa konstitusi atau disebut mereka konstitusional engineering," katanya.

Kemudian, Adies juga menanggapi peluang pembahasan UU kepemiluan dengan sistem omnibus law atau disatukan dengan UU yang berkaitan. Menurut Adies, hal itu memungkinkan.

"Ya itu nanti akan dibahas, semua mungkin, semua mungkin. Karena ini kan menyangkut dengan pemilu legislatif, pilkada, dan juga pilpres. Nanti seperti apa akan dibuat rekayasa-rekayasa konstitusional, kita serahkan dari Komisi II dan para stakeholder terkait," imbuhnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI hari ini. Supratman menjelaskan soal kinerja Kementerian Hukum beberapa waktu ke depan.

Rapat terselenggara di ruang Komisi XIII, gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Rapat pagi ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita hari ini, seperti bisa, ini rapat pertama ini taaruf saja, Pak Menteri, sama Pak Menteri nanti menyampaikan beberapa hal yang dikira penting sebagai sebuah gambaran untuk kemitraan kita," kata Willy dalam rapat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11/2024). (Dwi/detikcom)

Willy menyebut hal ini juga menindaklanjuti Komisi XIII yang menjadi alat kelengkapan Dewan (AKD) baru di DPR RI. Willy juga menyinggung soal pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada periode ini.

"Yang paling penting ini komisi baru, Komisi XIII, yang kemitraannya itu kan pecahannya dari Kemenkumham sebelumnya," ucap Willy.

Pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI kemudian memperkenalkan diri satu per satu kepada Menteri Hukum. Supratman juga menyampaikan pemaparannya, menegaskan bahwa Kementerian Hukum yang dipimpin akan transparan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

"Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak/Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat," kata Pigai.

Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

"Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," ujarnya.

Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS. Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi," ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

"Fraksi PAN, kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, PKB yang saya hormati dan saya muliakan semua," imbuhnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir.

Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir," ujar Pigai dalam rapat Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan setelah itu ia menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Ia mengatakan sempat menjadi staf khusus jabatan struktural hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Lantaran hal itu, ia menilai memiliki pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Dikatakan pengalaman itu sebagai modal untuk melangkah ke depan.

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.

Selain itu, Natalius mengatakan dirinya saat ini mendapatkan anugerah sebagai menteri. Menurutnya, hal itu suatu yang jarang terjadi bagi seorang aktivis jalanan.

"Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai Menteri, sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia," kata Pigai.

Pigai menyebut ketika menjadi pimpinan Komnas HAM, dia hanya tiga kali dipanggil DPR RI. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi XIII DPR RI terkait ucapannya soal permintaan anggaran Rp 20 Triliun.

"Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Pareira sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia," ungkap Pigai.

Pigai mengatakan namanya sudah terkenal seantero republik sebagai sosok yang memperjuangkan HAM. Ia menyebut kini dikenal sebagai sosok yang memiliki visi sebagai Menteri HAM.

"Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia," imbuhnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, melaksanakan rapat perdana dengan Komisi XIII DPR hari ini. Dalam rapat itu, Putranto turut menyampaikan pagu alokasi anggaran lembaganya pada tahun ini.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memimpin rapat tersebut.

Putranto mulanya menyampaikan pagu alokasi anggaran KSP di 2024 sebesar Rp 122 miliar.

"Untuk KSP mendapat pagu alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 122.033.004.000," kata Putranto.

Selanjutnya, papar Putranto, sempat ada pergeseran anggaran dari KSP ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mendukung Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) pada periode pemerintahan sebelumnya. Saat ini, anggaran itu masuk di lembaga KSP sebesar Rp 1,077 miliar.

"Kemudian menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II waktu itu, pada tanggal 13 September, untuk melakukan pergeseran anggaran dari Satker Kantor KSP ke Satker Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 1.077.184.000 yaitu untuk mendukung kebutuhan anggaran Satker Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru dibentuk itu," katanya.

Lihat juga Video 'KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya