Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa fokus utama Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 adalah percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur demi mewujudkan birokrasi kelas dunia pada 2045.

Dia menyebut GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia, dengan visi utama adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” kata Rini saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi yaitu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik

SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama.

Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada, yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola.

Dia mengatakan transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB 2024.

Ia berharap pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Rini.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto melaporkan capaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil evaluasi RB sepanjang tahun 2024.

Pada 2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi RB pada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.

Dirinya menyampaikan kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.

“Kami mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya. Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi, dan mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” pungkas Erwan.

Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB Tahun 2024:

Pemerintah Provinsi Terbaik
1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Setiap Wilayah
1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya
2. Pemerintah Daerah Kota Denpasar
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Pemerintah Daerah Kota Padang
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dua narapidana kasus terorisme dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung. Keduanya merupakan jaringan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Kepala Lapas Tulungagung Raden Budiman P Kusumah mengatakan kedua narapidana tersebut adalah GDR dan M. Sebelumnya mereka menjalani pemidanaan di Rutan Mako Brimob Cikeas.

"Proses pemindahan dilakukan sesuai SOP yang ketat, dengan didampingi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror," kata Raden Budiman P Kusumah, Jumat (8/11/2024).

Narapidana jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut harus menjalani pemidanaan selama tiga tahun, sesuai dengan putusan majelis hakim.

"Napiter yang baru saja dipindahkan ini akan menjalani sisa masa pidana dengan mengikuti program-program pembinaan yang telah kami siapkan di Lapas Tulungagung," ujarnya.

Terkait keberadaan narapidana itu pihaknya akan melakukan standar pelayanan pemasyarakatan. Keduanya juga akan mendapatkan pembinaan dan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diagendakan.

"Harapan kami ketika pemidanaan sudah selesai, mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya," imbuh Budiman.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul