Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah naungan Danantara.
Prasetyo mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Town Hall Danantara yang digelar beberapa hari lalu.
“Betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media, Rabu (30/4/2025).
Meski demikian, Prasetyo menekankan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan mengingat perbedaan status pengelolaan aset GBK yang saat ini berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara.
Menurutnya, skema pengelolaan tersebut berbeda dengan aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perlu penyesuaian teknis yang matang.
“Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini, karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah BLU, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” jelasnya.
Terkait daftar aset GBK yang sudah atau akan dialihkan, Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada yang secara resmi dialihkan.
Proses tersebut masih dalam tahap koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.
“Jadi mohon bersabar. Kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis,” pungkas Prasetyo Hadi.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.
“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)
Rosan menegaskan sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.
"Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara," imbuhnya.
Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.
Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.
Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.
“Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” pungkas Rosan.