Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diminta Presiden Prabowo Subianto ikut aktif menjadi jubir Presiden. Partai Demokrat (PD) yakin penunjukan Prasetyo Hadi jadi jubir Presiden tak terkait jubir di kantor komunikasi presiden (PCO).

"Menurut saya tidak ada kaitanya dengan keberadaan jubir saat ini, ini perkuatan," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, Prabowo memiliki otoritas menunjuk siapa saja yang layak jadi jubirnya. Penunjukan Prasetyo Hadi dirasa tepat karena Mensesneg memiliki akses ke seluruh sektor, sehingga informasi yang didapat komprehensif.

"Ingat dulu Pak Moerdiono juga sebagai Mensesneg berperan sebagai jubirnya Presiden Soeharto. Jadi ini perkuatan informasi, semakin terbuka informasi akan semakin baik bagi masyarakat," lanjutnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh langkah Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Hal ini, terang Jazauli, demi memperbaiki pola komunikasi publik agar lebih efektif menyampaikan pesan kebijakan.

"Karena bisa jadi banyak kebijakan Presiden Prabowo yang luar biasa bagus tapi tidak efektif sampai kepada publik atau terdistorsi oleh cara dan gaya penyampaian pesan yang tidak tepat," tutur Jazuli.

Jazuli ingin kebijakan Prabowo dipahami dengan baik oleh publik. Sehingga mendapat respons positif dan konstruktif dari masyarakat.

"Soal siapa yang kemudian dievaluasi dan yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi juru bicara untuk mendeliver komunikasi yang lebih efektif sepenuhnya menjadi prerogatif dan kewenangan Presiden," lanjutnya.

PKS, tambah Jazuli, mendorong agar setiap menteri dan jajaran pemerintahan bisa mendeliver pesan kebijakan pemerintah yang efektif, proporsional, dan elegan. Bukan dengan gaya komunikasi yang justru memicu polemik yang kontraproduktif.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

"Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak/Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat," kata Pigai.

Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

"Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," ujarnya.

Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS. Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi," ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

"Fraksi PAN, kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, PKB yang saya hormati dan saya muliakan semua," imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI mencecar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik anggota Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka meminta Yudian menjelaskan langsung polemik tersebut.

"Saya dapat info katanya bukan Pak Kepala BPIP yang larang jilbab. Coba dijelaskan kronologis kejadiannya karena kita semua kita dipertanyakan soal jilbab itu," kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Ia menyebutkan sikap BPIP terkesan melarang penggunaan jilbab. Ia lantas mempertanyakan apakah aturan itu sudah dicabut atau belum hingga kini.

"Namun saya kemarin ditelepon, dia (penelepon) sampaikan bocoran ke saya bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Saya minta klarifikasi itu betul apa tidak?" ujar Guspardi.

"Tapi info dari penelepon bahwa hari ini ada RDP dengan kepala BPIP, bahwa kebijakan soal berkaitan tanggal 17 Agustus itu apakah orang BPIP atau apa, tolong diklarifikasi surat itu belum dicabut atau gimana statusnya?" tambahnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga mengungkit penggunaan jilbab di Paskibraka. Ia ingin Yudian membeberkan rinci soal aturan lepas jilbab tersebut.

"Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08 persen. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu rekrutmen seleksi dan Diklat Paskibraka. Saya mau tanya. Apa yang terjadi sehingga pada pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tak gunakan jilbab," tutur Reska.

"Termasuk perwakilan saya dari Sumbar. Sampai keluarga mereka menangis, 'Suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau harus buka jilbab'. Nah, Pak, kita mau dengar penjelasan Bapak," lanjutnya.

Simak juga Video: Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]