REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa (22/4/2025) adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka menyukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia. Negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan untuk mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia, dan di negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji yang datang dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua pihak, terutama oleh Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program tersebut.

Saat ini terdapat tiga embarkasi yang menerima layanan fast track yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu embarkasi di Jakarta, Surabaya, dan Solo.

Lebih lanjut, Almirba mengatakan bahwa kunjungannya tersebut juga untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tentang layanan fast track di Indonesia sejauh ini dan ingin mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dari layanan tersebut.

"Jadi, pada siang hari ini, kami ingin mendengarkan langsung paparan dari Yang Mulia Bapak Menteri Agama berkaitan dengan inisiatif fast track Makkah Route yang tentu merefleksikan kerja sama yang terjadi sudah lama ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan bahwa salah satu target dalam layanan haji tahun ini adalah merapikan seluruh persoalan yang terkait dalam penanganan jamaah haji sehingga tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami akan merapikan seluruh jamaah haji Indonesia dan mudah-mudahan nanti dengan begitu kami tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurus persoalan yang muncul di dalam jamaah haji kami," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Bali menghentikan penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan fast track yang melibatkan pejabat Imigrasi Ngurah Rai.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana saat ditemui di Denpasar, Senin menyatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) yang diduga melibatkan pejabat Kantor Imigrasi Ngurah Rai berinisial HS karena alasan tidak cukup bukti.

"Sudah ditutup, sudah SP3. (Karena) tidak cukup bukti, tidak layak untuk dilakukan persidangan," kata dia.

SP3 tersebut sudah dikeluarkan dan diterima HS pada Maret 2025. HS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023.

Menurut keterangan Sumedana, barang bukti dalam kasus tersebut senilai Rp250 ribu.

Dia mengatakan setelah mendapatkan informasi akan adanya dugaan pungli tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pihaknya mendapatkan uang tunai dalam brankas sebagai barang bukti. Namun, saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pihaknya hanya mendapatkan uang tunai Rp250 ribu.

Jumlah barang bukti yang disebutkan Sumedana berbeda dengan jumlah yang disebutkan pada saat kasus ini diekspos ke publik pada November 2023 lalu.

Penyidik saat itu menyebutkan jumlah barang bukti yang ditemukan saat OTT berjumlah Rp100 juta.

Saat ditanya terkait barang bukti tersebut, Kajati Bali Ketut Sumedana menyebutkan bahwa uang Rp100 juta dalam perkara tersebut bersumber dari rekening pribadi HS yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita dulu berharap ada uang yang banyak di brankas ternyata nggak ada setelah dibuka. Uang Rp100 juta nggak ada. Itu disita dari rekeningnya dia (HS)," kata mantan Kapuspenkum Kejagung RI tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA dengan memberlakukan tarif Rp100.000 hingga Rp250.000 per orangnya. Barang bukti yang disita dalam OTT oleh Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp100 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali Dedy Kurniawan di Denpasar, Bali, Kamis (16/11/2023) mengatakan HS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track yang merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional.

"Saudara HS, sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kls I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya," kata Dedy.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

DENPASAR, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) kasus pungutan liar (pungli) pelayanan fast track di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Dalam kasus pungli tersebut, pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Bali pada November 2023 lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (Kajati) Bali, Ketut Sumedana, mengatakan, SP3 diterbitkan pada pertengahan Maret 2025 dan telah diterima oleh HS.

"(Kasus pungli layanan fast track) belum layak untuk dibawa ke pengadilan. Daripada menggantung, lebih baik kita tutup (SP3) biar enggak ada beban," kata dia saat ditemui di Kantor Kejati Bali pada Senin (24/3/2025).

Ia mengatakan, penyidik hanya menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 250.000 selama proses penyelidikan.

Selain itu, petugas Kejati Bali juga tidak menemukan barang bukti di dalam brankas yang diduga sebagai tempat menyimpan uang hasil keuntungan dari praktik pungli layanan fast track tersebut.

Sedangkan, uang Rp 100 juta yang sempat disita petugas Kejati Bali ternyata berasal dari rekening pribadi HS.

"Tidak cukup bukti, tidak layak dilakukan persidangan karena cuma Rp 250.000. Kita berharap ada uang banyak di brankas itu, tapi saya enggak tahu. Ternyata enggak ada setelah dibuka, mungkin telah dipindahkan, kita enggak tahu," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track di terminal internasional bandara.

Adapun fast track merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Layanan itu sejatinya diperuntukkan bagi kelompok prioritas seperti orang lanjut usia, ibu hamil, ibu dengan bayi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Saat itu, petugas Kejati Bali juga menyita uang Rp 100 juta, yang diduga merupakan keuntungan tidak sah yang diperoleh dari praktik pungli fast track tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Deddy Koerniawan, mengatakan nominal pungutan untuk layanan pemeriksaan cepat keimigrasian tersebut mencapai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per bulan.

"Berdasarkan hasil pengecekan langsung, diperoleh fakta terjadinya praktik (pungli) dengan nominal pungutan mencapai Rp 100 - Rp 200 juta per bulan," kata Deddy dalam keterangan persnya, Rabu (15/11/2023).

Setelah mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi, penyidik Kejati Bali lalu menetapkan tersangka terhadap pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS.

"Saudara HS sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali, Dedy Kurniawan, di Denpasar Bali, Kamis (16/11/2023).