Jakarta -

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membuka program studi baru yakni S1 Ilmu Hukum. Prodi ini termasuk ke dalam rumpun Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

"Keputusan ini bukan hanya sebagai langkah pengembangan akademik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan program studi hukum yang semakin berkembang serta kebutuhan lulusan di bidang kerja yang terkait dengan hukum itu sendiri," tulis keterangan UNJ dalam laman resminya, dikutip Selasa (18/2/2025).

Peluncuran prodi ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UNJ Nomor: 1865/UN39/HK.02/2024. Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ sudah bisa dipilih calon mahasiswa lewat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Siswa bisa memilikinya lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBP) maupun jalur Seleksi Mandiri. Adapun kuota S1 Ilmu Hukum UNJ tahun ini sebanyak 100 mahasiswa.

Sekilas Tentang Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ

Keunggulan Prodi S1 llmu Hukum UNJ

Mengutip unggahan Instagram @unj_official, berikut keunggulan prodi Ilmu Hukum UNJ:

• Fokus pada legal drafting sehingga lulusan akan dibekali keterampilan merancang regulasi hukum yang berkualitas.
• Dosen berpengalaman dan profesional. Mahasiswa akan diajarkan langsung oleh para ahli hukum di berbagai bidang, seperti hukum tata negara, hukum perundang-undangan, hukum
• Islam, hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya.
• Kurikulum inovatif dan berorientasi profesi dengan tujuan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia hukum.

Visi dan Misi Ilmu Hukum UNJ

Visi: Menjadi institusi Pendidikan Tinggi Hukum berkelas dunia yang unggul, cerdas dan bermanfaat, yang mengabdi pada kepentingan bangsa.

Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang unggul dan berdaya saing internasional dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan penelitian hukum yang berguna bagi bangsa dan negara serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional dan global.
- Mengembangkan dan menerapkan tata kelola institusi prodi Ilmu Hukum yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan institusi nasional dan internasional secara berkelanjutan.
- Melaksanakan kerja sama untuk pengembangan prodi Ilmu Hukum baik nasional maupun internasional yang berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat dunia
- Mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi bidang hukum terutama dalam perancangan dokumen hukum (legal drafter) yang beretika, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dinamis di sektor publik maupun swasta.
- Membangun kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga hukum, pemerintah, dan swasta untuk mengaplikasikan keahlian legal drafting dalam penyusunan kebijakan publik, regulasi maupun kontrak.

Akreditasi Jurusan S1 Ilmu Hukum UNJ

Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ mempunyai akreditasi sementara. Hal ini seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 143/Sk/BAN-PT/Ak.P/I/2025 tentang Status Terakreditasi Sementara Program Studi Ilmu Hukum UNJ. Masa berlakunya akreditasi ini hingga 21 Januari 2030.

Prospek Karier Lulusan Ilmu Hukum

• Perancang peraturan perundang-undangan
• Analis hukum
• Praktisi hukum
• Jurnalis hukum
• Hakim
• Jaksa
• Konsultan hukum
• Dosen
• Staf legal
• Arbiter
• Mediator
• Pegawai negeri sipil (PNS)
• Pengusaha jasa konsultasi hukum
• Notaris

Cara Cek Kuota S1 Ilmu Hukum UNJ di SNPMB 2025

1. Buka laman SNPMB yakni https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp atau https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbt/daftar-ptn-snbt
2. Pilih "PTN Akademik"
3. Setelah daftar PTN akademik muncul, scroll ke bawah hingga menemukan Universitas Negeri Jakarta
4. Klik pada tulisan Universitas Negeri Jakarta
5. Laman kemudian akan menampilkan data pilihan jurusan beserta daya tampung di SNBP/SNBT 2025 dan jumlah peminatnya pada SNBP/SNBT 2024.

Demikian informasi seputar prodi baru UNJ yakni S1 Ilmu Hukum. Detikers tertarik memilihnya di SNPMB 2025?

(cyu/nah)

Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mendukung pemutaran kembali film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI'. Pemutaran film itu dinilai bagus untuk mengingatkan agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

Menurut Mahyudin, film tersebut memberi pemahaman dan menyadarkan bahwa ancaman perbedaan ideologi sangat berbahaya bagi bangsa.

"Karena itu saya semakin mantap menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang harus menjadi perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mayhudin dalam keterangan tertulis dari MPR, Rabu (20/9/2017).

Mahyudin menyampaikan itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana di Denpasar, Bali, hari ini. Hadir pula Wakil Rektor III Universitas Udayana Prof Dr Ir I Made Sudarma.

Rencana pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Gatot memerintahkan jajarannya untuk menggelar nonton bersama film itu agar mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut tidak terulang.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Peristiwa G30S/PKI menimbulkan banyak korban baik dari militer dan rakyat. Kita tidak ingin peristiwa itu terulang kembali," kata Mahyudin.

Mahyudin berpendapat bahwa pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi atau diadu-domba.

"Pemutaran film itu bagus juga agar masyarakat hati-hati, tidak terprovokasi, dan tidak mudah diadu-domba," ungkapnya.

Namun Mahyudin juga setuju agar ada pembuatan film serupa yang disesuaikan dengan kekinian. Misalnya adegannya lebih diperhalus.

"Adegan-adegan pembunuhan mungkin diperhalus," imbuhnya.

Mahyudin mengaku waktu kecil berulangkali menonton film G30S/PKI. Dari pengalaman itu Mahyudin mengatakan film itu tidak terlalu berpengaruh pada kekerasan.

"Dari segi kekerasan, film itu tidak membuat saya kasar," tuturnya menanggapi kekhawatiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Perangi Korupsi dan Narkoba

Di tempat yang sama Mahyudin mengungkapkan tiga masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu korupsi, narkoba, dan radikalisme. Mahyudin mengajak mahasiswa untuk memerangi bersama tiga masalah itu.

Dalam masalah korupsi, Mahyudin mengatakan korupsi sudah menjadi budaya. Korupsi terjadi baik di pusat maupun daerah. Mulai dari anggota DPR hingga anggota DPRD, mulai dari pejabat eselon I hingga kepala desa.

"Negara ini tidak akan maju kalau masih ada korupsi. Korupsi harus dihilangkan kalau Indonesia mau maju. Kita sepakat korupsi harus diperangi bersama," imbuhnya.

Dalam masalah narkoba, Mahyudin menyebutkan data dari BNN bahwa setiap hari 50 orang meninggal karena narkoba. "Kasus yang terbaru adalah PCC di Kendari. Beberapa pelajar menjadi korban. Kita harus sama-sama memerangi narkoba," imbuhnya.

Sedangkan dalam masalah radikalisme, Mahyudin mengatakan masih ada paham-paham yang mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila. Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dan telah membubarkan satu ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

"Kita harus melawan bersama-sama paham-paham radikal itu karena paham-paham itu telah memecah bangsa," ucapnya.

Empat Pilar MPR, lanjut Mahyudin, adalah juga untuk menghadapi tiga masalah dan tantangan Indonesia itu. Empat Pilar MPR menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa.

"Indonesia adalah negara besar. Empat Pilar telah mempersatukan ribuan pulau, suku, bahasa, dan agama. Empat Pilar adalah alat pemersatu. Kita mempunyai perekat yaitu Pancasila. Masyarakat sebenarnya menyadari adanya perekat itu. Masyarakat harus memahami ideologi," kata Mahyudin.



VIDEO 20detik: Cerita Pengangkat Jenazah Para Jenderal Korban PKI di Lubang Buaya(ega/nwy)