Partai Bulan Bintang (PBB) bakal menggelar Muktamar atau Musyawarah Nasional di Bali. Acara muktamar ini salah satunya untuk memilih ketua umum definitif pengganti Yusril Ihza Mahendra.

"Muktamar yang akan memilih Ketua Umum definitif PBB tersebut akan dilaksanakan pada 13-15 Januari mendatang di Denpasar," kata Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid, saat menemui Pj Gubernur Bali, Kamis (19/12/2024) sore dikutip dari siaran pers.

Bachmid mengungkapkan Bali dipilih karena selama ini mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses untuk berbagai event, baik nasional maupun internasional. "Bahkan, sejumlah pertemuan dan event di Bali mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan penting," terang Bachmid.

"Terlebih, dalam muktamar kali ini, PBB akan memilih ketua umum baru menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang diangkat menjadi menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto," tambah Bachmid.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyambut baik gelaran Muktamar PBB di Pulau Dewata. "Kami tentu menyambut baik, mendukung, dan siap memfasilitasi," kata Mahendra.

Mahendra berharap agar muktamar yang dihadiri pengurus partai dari seluruh Indonesia ini akan berdampak baik bagi Bali. Menurutnya, Bali selama ini banyak menjadi tuan rumah event berskala nasional dan internasional yang seluruhnya berjalan baik dan sukses.

"Tanah Bali ini dapat memberikan vibrasi positif dan membantu menghasilkan pikiran-pikiran positif guna keputusan strategis," ungkap Mahendra. "Semoga muktamar ini bukan hanya berjalan baik, tetapi juga labda karya atau sukses sempurna," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) di DPP PBB, Jakarta. Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Penjabat Ketum PBB.

Sidang MDP berlangsung Sabtu (18/5/2024) dari pagi hingga pukul 21.30 WIB. Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB memperoleh dukungan 29 suara," demikian keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (18/5/2024).

"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mengesahkan Dr Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB definitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," tambah keterangan pers itu.

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu dirinya digadang-gadang akan menjabat Menko Polhukam di era pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Yusril mengaku siap jika mendapat penugasan ini.

"Ya insyallah kalau diminta, tugas-tugas itu akan dilaksanakan dengan baik," ujar Yusril usai menghadiri acara peluncuran buku oleh Waka DPD RI Sultan B Najamuddin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Yusril mengungkit sudah memiliki pengalaman di eksekutif. Dia menyebut pernah dua kali menjabat menteri bidang hukum dan Mensesneg.

"Dan memang selama ini pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg yang berkaitan masalah hukum," kata dia.

Yusril mengaku kerap berkomunikasi dengan Prabowo terkait bidang hukum. Komunikasi itu, sebut dia, juga dilakukan dengan orang-orang dekat Prabowo, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu, dan sesudah itu beliau ya tentu beliau sibuk, bahan-bahan sudah matang, dan diskusi-diskusi internal sih tentu dilakukan ya, kami sering komunikasi dengan Pak Dasco dan Pak Muzani, dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," kata Yusril.

Namun, dia tak menjawab gamblang apakah dirinya sudah mendapat tawaran dari Prabowo untuk menduduki jabatan tersebut. Dia menyerahkan urusan penyusunan kabinet kepada Prabowo.

"Kalau saya ya tentu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang tidak saya mengerti, tapi kalau yang saya mengerti insyaallah menjadi lebih ringan, tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, usulan Yusril menjadi Menko Polhukam dimunculkan oleh Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid pada beberapa waktu lalu. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5) lalu.