Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati bebas menikmati lebaran bersama keluarga di rumahnya setelah Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah, sedangkan dua terdakwa lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim masih mendekam di Rutan Makassar.

"Itu penetapan dari hakim, bukan dari kami. Hakim yang mengeluarkan status pengalihan tahanan, kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, kami keluarkan," kata Kepala Rutan Makassar Jayadikusumah kepad wartawan di Makassar, Selasa (8/4).

Pengalihan status tahanan Mira Hayati dari tahanan rutan ke tahanan rumah, kata Jayadi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Makassar Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Mks dikeluarkan dari Rutan Kelas 1 Makassar per 27 Maret 2025, atau empat hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijiriah.

Mira Hayati keluar dari Rutan Makassar setelah kuasa hukumnya mengajukan pengalihan tahanan rumah atas permohonan suaminya Agus Nur Itsan sebagai penjamin dengan alasan kondisi kesehatannya serta masih sementara menyusui bayinya usai melahirkan melalui operasi sesar beberapa pekan lalu.

Kabar keberadaan Mira Hayati terungkap melalui cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans di akun media sosial menyebut Direktur Agus Mira Mandiri Utama (Mira Hayati) sedang berada di rumahnya berlebaran bersama keluarga.

Fenny Frans menanggapi komentar nitizen atas tayangan video yang beredar di akun Facebook, @Halija Baji, karena Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar, sedangkan suaminya tidak bisa keluar apalagi mendapatkan fasilitas yang sama.

"Iya sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahuji, kita itu orangnya tidak suka irih-irih," cuitnya menanggapi komentar netizen.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Makassar Sibali kepada wartawan menyatakan belum mengetahui persis status peralihan tahanan Mira Hayati dari rutan ke rumahnya. Ia beralasan, saat ini sedang cuti jadi tidak mengetahui perkembangan terbaru.

"Saya tidak tahu, karena saya cuti. Saya juga tidak tahu prosesnya. Karena, ketua majelisnya itu Pak Pandji Santoso, Wakil Ketua Pengadilan. Sampai hari ini saya tidak ada komunikasi terkait permohonan pengalihan penahanan itu," ujarnya merespons.Sementara itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah yang dikonfirmasi wartawan enggan membenarkan kabar tersebut kepada media. Walaupun diketahui terdakwa sudah berada di rumahnya dengan status tahanan rumah.

Ia pun menimpali cuitan Fenny Frans istri terdakwa Mustadir Daeng Sila di media sosial awal mula informasi itu beredar ke publik. Ida justru meminta kebenaran kabar itu langsung ditanyakan ke bersangkutan Fenny Frans.

"Harusnya di tanyakan ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," ucapnya.

Meski demikian, Ida tidak menampik bahwa telah mengajukan pengalihan penahanan terhadap kliennya dengan beralasan baru melahirkan melalui operasi sesar dan masih menyusui bayinya serta membutuhkan perhatian ibunya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi membenarkan terdakwa Mira Hayati mendapatkan persetujuan pengalihan penahanan dari Rutan Makassar ke rumahnya.

"Sebelum lebaran, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengeluaran dari Rutan," kata Soetarmi singkat melalui pesan.

Badan hak asasi manusia (HAM) Eropa memutuskan bahwa telah terjadi bias gender dalam algoritma iklan lowongan kerja di Facebook. Akibat temuan ini, para aktivis meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan teknologi itu atas desain platform mereka.

Dikutip dari CNN, The Netherlands Institute for Human Rights pada 18 Februari lalu memutuskan bahwa algoritma yang digunakan Facebook memperkuat stereotip gender. Hal tersebut dapat ditemui pada iklan lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan

Mestinya, META dapat melakukan pemantauan sesuai algoritma untuk mencegah bias gender tersebut. Keputusan Institut HAM Belanda juga menyusul laporan CNN As Equals yang mengungkap imbas bias gender pada pengguna Facebook di Eropa yang kehilangan kesempatan kerja.

Di tahun 2023, lembaga nirlaba internasional Global Witness menyelidiki iklan lowongan pekerjaan di Facebook dan menemukan bahwa di Belanda dan lima negara lainnya, sering kali menargetkan pengguna berdasarkan stereotip gender.

Misalnya, iklan untuk posisi mekanik sebagian besar ditayangkan kepada pria, sedangkan iklan untuk posisi guru prasekolah kepada perempuan. Global Witness mengatakan eksperimennya di Belanda, Prancis, India, Irlandia, Inggris Raya, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa algoritma tersebut melanggengkan bias serupa di seluruh dunia.

Investigasi lembaga nirlaba tersebut menghasilkan empat pengaduan dari kelompok HAM Belanda Bureau Clara Wichmann dan organisasi Prancis Fondation des Femmes.

Lembaga HAM Belanda dalam putusannya di Februari memutuskan bahwa Meta Platforms Ireland Ltd., sebagai pengelola iklan Facebook di Eropa, gagal membuktikan algoritma iklannya tidak terlibat dalam diskriminasi gender.

Lembaga tersebut mengatakan Facebook harus merevisi algoritma periklanannya untuk mencegah diskriminasi lebih lanjut. Di Uni Eropa sendiri, terdapat beberapa arahan yang melarang diskriminasi gender, termasuk dalam periklanan daring.

Putusan Institut HAM tersebut menambahkan bahwa Meta Ireland telah mengakui bahwa titik data gender dapat menjadi bagian dari algoritma. Meta Ireland tidak membantah bahwa titik data ini dapat mendorong stereotip melalui algoritma.

Juru bicara Meta, Ashley Settle sebelumnya mengatakan, Meta telah menerapkan pembatasan pada iklan lowongan pekerjaan, perumahan, dan kredit. Pembatasan audiens ini berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan lebih dari 40 negara dan wilayah Eropa, termasuk Prancis dan Belanda.

"Kami tidak mengizinkan pengiklan untuk menargetkan iklan ini berdasarkan jenis kelamin," kata Settle dalam pernyataan tahun 2023, sebagaimana dikutip dari CNN.

"Kami terus bekerja dengan para pemangku kepentingan dan pakar di seluruh dunia akademis, kelompok hak asasi manusia, dan disiplin ilmu lainnya tentang cara terbaik untuk mempelajari dan menangani keadilan algoritmik," tambahnya.

Sementara dalam unggahan di blog Meta pada tahun 2020 tentang sistem pengiriman iklannya, Facebook mengatakan iklan ditampilkan kepada pengguna berdasarkan berbagai faktor, termasuk perilaku di dalam dan di luar platform.

Biro Clara Wichmann, Berty Bannor mengatakan, keputusan lembaga HAM Belanda tersebut penting.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi pengguna Facebook Belanda, yang memiliki mekanisme yang mudah diakses untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi multinasional seperti Meta dan memastikan hak-hak yang mereka nikmati secara offline ditegakkan di ruang digital," kata Bannor.

"Saya melihat ini sebagai langkah awal dalam menunjukkan bahwa undang-undang antidiskriminasi berlaku sama untuk perusahaan teknologi besar seperti halnya di dunia nyata," tambahnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Senior Ancaman Digital di Global Witness, Rosie Sharpe mengatakan, putusan tersebut menandai langkah penting meminta pertanggungjawaban kepada Big Tech atas dampak diskriminatif yang dapat ditimbulkan algoritma mereka terhadap masyarakat.

"Kami berharap putusan ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk tindakan lebih lanjut, di Eropa dan sekitarnya," jelasnya.

Meskipun keputusan Institut HAM Belanda tidak mengikat secara hukum, para ahli mengatakan bahwa kasus ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, pengadilan akan diminta untuk mempertimbangkan temuan Institut tersebut.

Pengacara Digital Belanda Anton Ekker mengatakan, putusan Institut tersebut dapat menyebabkan denda oleh regulator perlindungan data Belanda atau perintah untuk memodifikasi algoritma tertentu, khususnya yang memperkuat ketidaksetaraan dan secara tidak proporsional merugikan kelompok terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, atau agama.

Jika Meta tidak mengambil tindakan terhadap algoritma iklan lowongan kerja, para penggugat mungkin memilih untuk menempuh tindakan hukum lebih lanjut guna menghentikan Facebook menggunakan algoritmanya yang diskriminatif.

"Keputusan Belanda itu muncul ketika perlindungan hak-hak digital telah sangat dirusak, khususnya bagi perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan," kata Bannor.

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pengacara bernama Rudi S Gani (49) diduga sempat mendapat ancaman sebelum tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Istri korban, Maryam (45) mengaku ancaman itu didapatkan suaminya lewat pesan elektronik dan status di media sosial.

Dugaan pengancaman itu diungkap Maryam saat memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Sulsel, Senin (6/1/2024). Maryam yang didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) turut membawa barang bukti terkait pengancaman tersebut.

"(Bukti dugaan pengancaman) Ada status di Facebook, ada saya bawa. Itu saja," kata Maryam kepada wartawan sebelum diperiksa di Ditreskrimum Polda Sulsel.

Maryam menyebut pemilik akun facebook itu seorang laki-laki. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh terkait sosok yang dimaksud dan bentuk ancamannya.

"(Sosok yang tulis status) Laki-laki, untuk inisialnya saya tidak tahu. Nanti dijelaskan di dalam saja (saat pemeriksaan oleh penyidik)," tuturnya.

Namun dia menegaskan barang bukti tersebut akan diserahkan ke polisi. Dia berharap bukti tersebut bisa ditindaklanjuti penyidik untuk mengungkap pelaku penembakan.

"Untuk sekarang yang saya bawa cuman bukti elektronik, bukti yang kami lihat saja," papar Maryam.

Sementara itu, Ketua Dewan Kode Etik Peradi Makassar, Tadjuddin Rachman mengaku istri korban baru pertama kali diperiksa penyidik. Pihaknya sekaligus mendampingi istri korban menyerahkan barang bukti ke polisi.

"Kedatangannya ini adalah membawa ibu Maryam, istri almarhum Rudi S Gani, untuk memberikan keterangan segala macam yang diketahui ibu yang berkaitan dengan bukti-bukti," ucapnya.

Tadjuddin menyebut Rudi juga mendapat ancaman via WhatsApp (WA). Dugaan pengancaman itu ada dalam handphone (HP) milik korban yang kini diperiksa penyidik.

"(Barang bukti) Termasuk percakapan-percakapan dan WA yang ada di dalam HP-nya almarhum dan ibu sendiri," sambung Tadjuddin.

Dugaan pengancaman itu pun didapatkan korban secara lisan. Namun dia tidak merinci sosok yang mengancam korban sebelum tewas ditembak.

"Kalau itu lisan. Kurang lebih satu bulan lalu (dugaan ancaman secara lisan didapatkan korban)," bebernya.

Tadjuddin memastikan barang bukti yang diserahkan ke penyidik berupa bukti elektronik. Dia akan memaparkan dugaan pengancaman itu lebih lanjut setelah penyidik merampungkan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap istri korban.

"Nanti setelah diberi keterangan di BAP baru kita buka semua. Tidak etis kalau kita buka semua," imbuh Tadjuddin.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Makassar Abdul Gafur menuturkan, ada tiga saksi yang turut diperiksa dalam kasus itu. Tiga saksi tersebut merupakan buruh bangunan yang bekerja di rumah korban.

"Tiga lainnya adalah buruh bangunan yang membantu memperbaiki kantor yang sedang dibuat untuk korban," tutur Gafur.

Gafur mengatakan ketiga buruh itu ada di lokasi kejadian penembakan. Ketiganya sempat memperbaiki rumah korban yang hendak dijadikan sebagai kantor.

"Tempat kejadian perkaranya adalah rumah yang belum selesai sementara diperbaiki. Rencananya itu acara masuk rumah untuk dimanfaatkan menjadi kantor oleh korban," paparnya.

Rencana Perlindungan Saksi

Dugaan pengancaman terhadap korban juga sempat diutarakan Sahabat Saksi dan Korban (SSK). Dugaan itu membuat komunitas yang menjadi perpanjangan tangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana memberikan perlindungan hukum kepada istri korban.

"Istrinya (korban) ini saksi kunci, menurut informasi yang kita terima ada ancaman berupa tertulis," kata perwakilan SSK Sulsel Restu Pratama saat datang di kediaman korban di Makassar, Minggu (5/1) malam.

Namun rencana tersebut akan dikoordinasikan dengan lembaga lain yang kini mengawal kasus tersebut. Pihaknya berharap bisa memberikan tindak lanjut dalam waktu dekat.

"Kami tetap harus menunggu hasil koordinasi antara dengan teman-teman LBH (lembaga bantuan hukum) yang bergabung di Peradi," tuturnya.

Restu memaparkan ada beberapa hal yang diperhatikan dalam upaya perlindungan ke istri korban. Poin penting yang dimaksud seperti pemulihan hak dan perlindungan fisik.

"Kemudian apakah pemenuhan haknya, proseduralnya juga akan diajukan, kemudian tentang restitusi juga," tambah Restu.

Polisi Sita 18 Senapan Angin

Diketahui, Rudi tewas ditembak OTK di rumahnya di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone pada Selasa (31/12/2024) sekitar pukul 21.50 Wita. Dari hasil labfor, korban tewas ditembak dari senjata pelaku jenis senapan angin.

Kapolres Bone AKBP Erwin Syah mengatakan, pihaknya yang melakukan penyelidikan telah mengamankan 18 senapan angin di sekitar lokasi kejadian. Senapan angin itu kini diperiksa Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel.

"Sudah ada 11 pucuk senapan angin yang diamankan dari beberapa warga masyarakat yang ada di sana. Senapan itu akan kita kaji secara labfor. Selain itu barang bukti yang kita amankan seperti hasil autopsi. Kemudian peluru yang diidentifikasi bersumber dari senapan angin," ujar Erwin kepada wartawan, Senin (6/1).

Erwin menegaskan penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sejumlah saksi juga diperiksa secara maraton untuk mengungkap pelaku penembakan.

"Saksi sudah ada 18 dimintai keterangan. Termasuk saksi tambahan hari ini (kemarin) dan istri korban," tuturnya.

Pihaknya berharap agar semua pihak mempercayakan penanganan kasus ini ke aparat kepolisian. Erwin meminta masyarakat tetap tenang.

"Kami memohon kerja sama kepada semua elemen, berikan informasi ke kami, dukung kami, percayakan ke kami. Polri akan bekerja secara maksimal dan profesional," jelasnya.