Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

"Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

"Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

PT Telkom Indonesia (Persero) buka suara soal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom periode 2016-2018 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Telkom Indonesia memastikan mendukung segala proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa.

"Kami sampaikan kami sangat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami percaya seluruhnya dilakukan secara transparansi juga prudent," kata Senior Vice Presiden Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dalam jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Reza menyebut dugaan pelanggaran tata kelola itu mulanya diketahui oleh direksi. Sehingga direksi memutuskan untuk melakukan audit internal, lalu melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi DKI atas respons cepat terkait dengan hal tersebut," ucap Reza.

"Ini merupakan bagian juga dari program bersih-bersih BUMN, dimana kami meningkatkan GCG (good corporate governance), sehingga saat kami bisa melakukan terkait GCG dengan jauh lebih baik lagi," terangnya.

Reza menyayangkan adanya pelanggaran tata kelola di tubuh Telkom. Dia berharap praktik serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

"Telkom terus bertransformasi, ini yang harus kami highlight. Hal ini sebenarnya lebih menyakinkan buat kita, Telkom sampai saat ini tetap tumbuh dengan baik," lanjut Reza memastikan.

Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum PT Telkom Indonesia, Juniver Girsang menegaskan bahwa apa yang sedang bergulir di kejaksaan saat ini merupakan tindak lanjut dari laporan direksi Telkom sendiri.

"Penegasan kami adalah bahwa proses yang ditangani oleh APH sekarang, sebenarnya adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh audit internal dari Telkom," tegas Juniver.

Berdasarkan audit, jelasnya, ditemukan adanya penyimpangan dalam hal dalam pengadaan. Karena itu, direksi tak tinggal diam dan melaporkan hal itu kepada APH.

"Direksi mempunyai tanggung jawab kepada program maupun yang namanya dari BUMN bersih-bersih. Lantas sikap tegas dari direksi mengikuti perintah tersebut, dilakukanlah audit internal di Telkom," ungkap dia.

"Hasil audit internal ini kami bersyukur kemudian saat ini kejaksaan tinggi sudah memfokuskan diri memproses penyimpangan tersebut dan atas proses yang berjalan sekarang Telkom mengucapkan terima kasih ternyata hasil internal audit tersebut sudah semakin terang di tindaklanjutin APH," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati DKI Jakarta menjerat sembilan tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom Indonesia (Persero). Ada sejumlah proyek fiktif yang nilai totalnya Rp 431 miliar.

Awalnya pada 2016-2018, Telkom bersepakat dengan sembilan orang pemilik perusahaan untuk kerja sama bisnis menggunakan anggaran Telkom. Kemudian Telkom menunjuk empat anak perusahaan, yaitu PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

Setelah itu, empat anak perusahaan Telkom itu menunjuk sejumlah vendor yang berafiliasi dengan sembilan perusahaan swasta yang sudah diatur sebelumnya. Mereka kemudian bekerja sama melaksanakan pengadaan yang ternyata fiktif.

Kejati DKI lantas menjerat sembilan tersangka dalam perkara ini, yaitu:

1. AHMP selaku GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom tahun 2017-2020
2. HM selaku Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom tahun 2015-2017
3. AH selaku Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara tahun 2016-2018
4. NH selaku Direktur Utama PT ATA Energi
5. DT selaku Direktur Utama PT International Vista Quanta
6. KMR selaku Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa
7. AIM selaku Direktur Utama PT Forthen Catar Nusantara
8. DP selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri
9. RI selaku Direktur Utama PT Batavia Prima Jaya

Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3junctoPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Beijing (ANTARA) - China sedang mempercepat reformasi sistem penetapan harga energi terbarukan yang berorientasi pasar dalam upaya membangun sistem ketenagalistrikan baru dan mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan yang berkelanjutan.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China dan Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China baru-baru ini merilis sebuah pengumuman bersama mengenai pendalaman reformasi penetapan harga untuk listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Reformasi tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu membuat kekuatan-kekuatan pasar dapat menentukan harga energi terbarukan, membangun mekanisme penetapan harga dan penyelesaian yang mendukung keberlanjutan jangka panjang serta mengadopsi kebijakan yang beragam untuk proyek yang sudah ada maupun proyek baru.

"Kebijakan penetapan harga baru ini akan secara signifikan mempercepat pembangunan sistem ketenagalistrikan modern dan memastikan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi China untuk Promosi Pembangunan Industri Zhang Dayong.

Kalangan pakar industri percaya bahwa reformasi tersebut sangat penting karena China memasuki tahap baru dalam pengembangan energi terbarukan.

China sangat menghargai sektor energi baru seperti tenaga bayu dan tenaga surya, dengan meluncurkan serangkaian kebijakan pendukung yang mencakup penetapan harga, keuangan, dan industri. Langkah-langkah yang mendukung, termasuk mekanisme penetapan harga tetap telah menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam kapasitas energi terbarukan.

Pada akhir 2024, total kapasitas terpasang energi terbarukan di China mencapai 1,41 miliar kilowatt, menyumbang 40 persen lebih dari total kapasitas listrik negara itu dan melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga batu bara.

Terlepas dari ekspansi yang pesat itu, mekanisme penetapan harga tetap yang ada saat ini untuk energi terbarukan masih kesulitan untuk mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan pasar yang riil.

Kalangan analis mengatakan kondisi saat ini sudah memungkinkan untuk beralih ke penetapan harga berbasis pasar, di mana mereka mengutip penurunan biaya pembangkit listrik dan pasar yang terus berkembang. Mereka juga memprediksi bahwa reformasi tersebut akan meningkatkan efisiensi industri serta memastikan pertumbuhan berkualitas tinggi yang berkelanjutan.

Biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan tenaga surya di China telah turun secara signifikan dibandingkan pada tahap awal pengembangan. Saat ini, biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan surya di negara tersebut berkisar antara 0,2 yuan (1 yuan = Rp2.237) hingga 0,3 yuan per kilowatt-jam (kWh). Sementara itu, pasar listrik lokal telah matang, dengan regulasi lebih baik yang memfasilitasi partisipasi lebih luas.

Wakil Kepala NEA Song Hongkun menyoroti peningkatan peran kekuatan pasar dalam distribusi listrik. Dari Januari hingga Oktober 2024, transaksi listrik berbasis pasar di China mencapai 5,08 triliun kWh, dengan pangsa listrik yang diperdagangkan di pasar naik dari 17 persen pada 2016 menjadi 62 persen. Hampir separuh dari semua pembangkit listrik terbarukan diperdagangkan di pasar.

"Sektor energi terbarukan di China memimpin di kancah dunia, tetapi guna memastikan kekuatan jangka panjang dan perkembangan yang sehat, sektor ini harus diuji dalam lingkungan pasar yang kompetitif," tutur Liu Manping, seorang ekonom NDRC. Ia menekankan bahwa penetapan harga listrik berbasis pasar merupakan inti dari reformasi tersebut.

Para pakar memperkirakan bahwa dorongan yang berorientasi pasar akan memicu kemajuan teknologi dalam hal tenaga bayu dan tenaga surya serta semakin mengurangi biaya.

Zhang menambahkan pada saat yang sama, reformasi tersebut dapat menyebabkan keuntungan yang lebih rendah untuk beberapa proyek, mengarahkan modal sosial ke arah pengaplikasian energi terbarukan non-listrik, yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekosistem energi terbarukan yang lebih luas di China.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Yayasan nirlaba Indonesia Pijar Foundation bersama dengan 20 tokoh muda membangun rekomendasi aksi kolaborasi energi dan iklim.

Bertempat di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10), Indonesia Future Network (IFN) edisi Future Energy and Climate mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas rekomendasi aksi kolaborasi dalam iklim dan energi.

IFN Future Energy and Climate dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Perubahan iklim nyata, bukan mitos, dan awareness harus dibangun mulai sekarang agar ke depannya akan mudah dan dalam IFN saya melihat semangat generasi muda yang mau terlibat dan mencari inovasi untuk transisi energi," kata Moeldoko dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya mendukung transisi energi.

"Transisi energi menuju net zero emission harus dilakukan untuk menjamin ketahanan energi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi perubahan iklim. Ini adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin sukses dan tumbuh di masa depan," ujar Rachmat.

Sedangkan, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan pengembangan energi terbarukan adalah prioritas utama bagi masa depan energi Indonesia.

"Kami berupaya menciptakan sistem yang lebih efisien untuk mendukung investasi energi terbarukan, termasuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan biaya. Ini akan membuka jalan bagi energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia," kata Eniya.

Menambahkan perspektif pentingnya peran generasi muda, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati mengatakan pemuda harus menjadi bagian aktif dalam proses penanganan krisis iklim.

"Pemuda merupakan subjek penting dalam proses penanganan krisis iklim karena mereka juga merupakan generasi yang akan terdampak. Kami berharap melalui IFN, pemuda dapat berperan aktif di dalam proses ini," ujar Hasintya.

Sejalan dengan itu, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil menyampaikan krisis iklim merupakan isu kompleks yang memerlukan sinergi antara inovasi dan regulasi.

"Kami berharap IFN menjadi jembatan dialog dan aksi nyata antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat," tuturnya.

IFN merupakan kolaborasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Pijar Foundation dan Perkumpulan Warga Muda.

Merespons nyata berbagai tantangan nasional dan global, IFN hadir sebagai forum kolaboratif bulanan yang mempertemukan pemerintah, pemimpin
muda, dan sektor swasta untuk merumuskan aksi-aksi solusi nyata.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024