Beijing (ANTARA) - China sedang mempercepat reformasi sistem penetapan harga energi terbarukan yang berorientasi pasar dalam upaya membangun sistem ketenagalistrikan baru dan mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan yang berkelanjutan.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China dan Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China baru-baru ini merilis sebuah pengumuman bersama mengenai pendalaman reformasi penetapan harga untuk listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Reformasi tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu membuat kekuatan-kekuatan pasar dapat menentukan harga energi terbarukan, membangun mekanisme penetapan harga dan penyelesaian yang mendukung keberlanjutan jangka panjang serta mengadopsi kebijakan yang beragam untuk proyek yang sudah ada maupun proyek baru.

"Kebijakan penetapan harga baru ini akan secara signifikan mempercepat pembangunan sistem ketenagalistrikan modern dan memastikan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi China untuk Promosi Pembangunan Industri Zhang Dayong.

Kalangan pakar industri percaya bahwa reformasi tersebut sangat penting karena China memasuki tahap baru dalam pengembangan energi terbarukan.

China sangat menghargai sektor energi baru seperti tenaga bayu dan tenaga surya, dengan meluncurkan serangkaian kebijakan pendukung yang mencakup penetapan harga, keuangan, dan industri. Langkah-langkah yang mendukung, termasuk mekanisme penetapan harga tetap telah menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam kapasitas energi terbarukan.

Pada akhir 2024, total kapasitas terpasang energi terbarukan di China mencapai 1,41 miliar kilowatt, menyumbang 40 persen lebih dari total kapasitas listrik negara itu dan melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga batu bara.

Terlepas dari ekspansi yang pesat itu, mekanisme penetapan harga tetap yang ada saat ini untuk energi terbarukan masih kesulitan untuk mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan pasar yang riil.

Kalangan analis mengatakan kondisi saat ini sudah memungkinkan untuk beralih ke penetapan harga berbasis pasar, di mana mereka mengutip penurunan biaya pembangkit listrik dan pasar yang terus berkembang. Mereka juga memprediksi bahwa reformasi tersebut akan meningkatkan efisiensi industri serta memastikan pertumbuhan berkualitas tinggi yang berkelanjutan.

Biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan tenaga surya di China telah turun secara signifikan dibandingkan pada tahap awal pengembangan. Saat ini, biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan surya di negara tersebut berkisar antara 0,2 yuan (1 yuan = Rp2.237) hingga 0,3 yuan per kilowatt-jam (kWh). Sementara itu, pasar listrik lokal telah matang, dengan regulasi lebih baik yang memfasilitasi partisipasi lebih luas.

Wakil Kepala NEA Song Hongkun menyoroti peningkatan peran kekuatan pasar dalam distribusi listrik. Dari Januari hingga Oktober 2024, transaksi listrik berbasis pasar di China mencapai 5,08 triliun kWh, dengan pangsa listrik yang diperdagangkan di pasar naik dari 17 persen pada 2016 menjadi 62 persen. Hampir separuh dari semua pembangkit listrik terbarukan diperdagangkan di pasar.

"Sektor energi terbarukan di China memimpin di kancah dunia, tetapi guna memastikan kekuatan jangka panjang dan perkembangan yang sehat, sektor ini harus diuji dalam lingkungan pasar yang kompetitif," tutur Liu Manping, seorang ekonom NDRC. Ia menekankan bahwa penetapan harga listrik berbasis pasar merupakan inti dari reformasi tersebut.

Para pakar memperkirakan bahwa dorongan yang berorientasi pasar akan memicu kemajuan teknologi dalam hal tenaga bayu dan tenaga surya serta semakin mengurangi biaya.

Zhang menambahkan pada saat yang sama, reformasi tersebut dapat menyebabkan keuntungan yang lebih rendah untuk beberapa proyek, mengarahkan modal sosial ke arah pengaplikasian energi terbarukan non-listrik, yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekosistem energi terbarukan yang lebih luas di China.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Yayasan nirlaba Indonesia Pijar Foundation bersama dengan 20 tokoh muda membangun rekomendasi aksi kolaborasi energi dan iklim.

Bertempat di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10), Indonesia Future Network (IFN) edisi Future Energy and Climate mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas rekomendasi aksi kolaborasi dalam iklim dan energi.

IFN Future Energy and Climate dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Perubahan iklim nyata, bukan mitos, dan awareness harus dibangun mulai sekarang agar ke depannya akan mudah dan dalam IFN saya melihat semangat generasi muda yang mau terlibat dan mencari inovasi untuk transisi energi," kata Moeldoko dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya mendukung transisi energi.

"Transisi energi menuju net zero emission harus dilakukan untuk menjamin ketahanan energi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi perubahan iklim. Ini adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin sukses dan tumbuh di masa depan," ujar Rachmat.

Sedangkan, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan pengembangan energi terbarukan adalah prioritas utama bagi masa depan energi Indonesia.

"Kami berupaya menciptakan sistem yang lebih efisien untuk mendukung investasi energi terbarukan, termasuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan biaya. Ini akan membuka jalan bagi energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia," kata Eniya.

Menambahkan perspektif pentingnya peran generasi muda, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati mengatakan pemuda harus menjadi bagian aktif dalam proses penanganan krisis iklim.

"Pemuda merupakan subjek penting dalam proses penanganan krisis iklim karena mereka juga merupakan generasi yang akan terdampak. Kami berharap melalui IFN, pemuda dapat berperan aktif di dalam proses ini," ujar Hasintya.

Sejalan dengan itu, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil menyampaikan krisis iklim merupakan isu kompleks yang memerlukan sinergi antara inovasi dan regulasi.

"Kami berharap IFN menjadi jembatan dialog dan aksi nyata antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat," tuturnya.

IFN merupakan kolaborasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Pijar Foundation dan Perkumpulan Warga Muda.

Merespons nyata berbagai tantangan nasional dan global, IFN hadir sebagai forum kolaboratif bulanan yang mempertemukan pemerintah, pemimpin
muda, dan sektor swasta untuk merumuskan aksi-aksi solusi nyata.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024