Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengakui bahwa persoalan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi isu belakangan ini. Namun, pada waktu yang sama, permasalahan masa lalu di era otoriter belum kunjung selesai.

Hal itu disampaikan oleh Atnike pada Diskusi Publik 76 Tahun Duham dengan tajuk 'Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi' yang diselenggarakan oleh Elsam, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya, turbulensi demokrasi terjadi salah satunya karena kurangnya penyelesaian persoalan HAM di masa lalu, khususnya di era Orde Baru. Pada saat itu, isu HAM berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, dan hak-hak ekonomi sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, perumahan hingga pekerjaan.

"Persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer seperti artificial intelligence, tapi kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan itu enggak pernah selesai," ujar Atnike.

Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 itu menilai masalah-masalah seperti ketimpangan dan kemiskinan ekstrem juga masih menjadi persoalan HAM mendasar yang terjadi saat ini.

Di sisi lain, persoalan HAM dinilai olehnya semakin canggih mulai dari artificial intelligence hingga judi online.

"Kita bayangkan di era bicara persoalan judi online, artificial intelligence, ada persoalan hak asasi sedemikian mendasar yang tidak tersentuh oleh politisi-politisi yang berbicara soal demokrasi. Menurut saya itulah yang memperlihatkan turbulensi, kita tidak mampu melihat persoalan-persoalan sesungguhnya. Kita bicara PSN, tapi ada orang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan," tuturnya.

Pelumpuhan Civil Society

Sementara itu, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyampaikan bahwa telah terjadi pelumpuhan masyarakat untuk melakukan perubahan sejak tahun 1965. Namun, penyebab pelumpuhan itu tak diketahui sampai dengam sekarang.

Namun, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu menduga, fenomena depolitisasi merupakan penyebab dari kelumpuhan yang dimaksud.

"Saya menduga oleh karena selama puluhan tahun terjadi depolitisasi di negara kita ini," paparnya.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, berbicara soal hak asasi manusia di tengah turbulensi demokrasi. Atnike menyoroti permasalahan HAM di RI yang sebenarnya masih berkutat pada hak dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, hingga kebebasan dalam berpolitik.

Hal ini disampaikan Atnike dalam acara diskusi publik Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sekaligus peluncuran buku mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Atnike mulanya ditanyai terkait hak asasi manusia dalam turbulensi demokrasi.

"Kita menghadapi yang dinamakan turbulensi dalam demokrasi yang salah satunya adalah dari kekurangan dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di masa lalu," kata Atnike dalam pemaparannya.

Atnike menyebut sebenarnya masih ada persoalan dasar masyarakat yang belum tuntas meski perubahan dari zaman otoriter ke reformasi sudah tejadi. Ia menyebut hal pokok seperti kesejahteraan masyarakat faktanya belum bisa dituntaskan oleh pemerintah yang akhirnya memunculkan masalah baru di masa depan.

"Persoalan-persoalan HAM itu masih berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, hak-hak sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, hak atas perumahan, pekerjaan, dan sebagainya," kata Atnike.

"Kira berpikir persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer ya, seperti persoalan artificial inteligence (AI) yang betul adalah ancaman. Tetapi, kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan oleh Pak Hakim bersama teman-teman itu ternyata nggak pernah selesai-selesai," tambahnya.

Atnike mencontohkan warga di sekitar Stasiun Manggarai yang tak sedikit masih hidup di lingkaran kemiskinan, padahal pembangunan di sana sudah demikian maju. Ia menyebut pembicaraan terkait HAM terlalu jauh padahal ada hal mendasar yang hingga kini belum tersentuh oleh pemangku kebijakan.

"Kita berbicara persoalan judi online, AI, oligarki. Ada persoalan-persoalan hak asasi yang demikian mendasar yang tidak tersentuh bahkan mungkin tidak disadari oleh politisi-politisi yang berbicara mengenai demokrasi, kebebasan, dan sebagainya," ujar Atnike.

"Menurut saya itulah yang memperlihatkan turbulensi yang menyebabkan kita tidak mampu lagi melihat persoalan-persoalan yang sesungguhnya sejak dulu ada dan masih terjadi, bahkan makin dilupakan," sambungnya.

Ia menyinggung soal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didorong pemerintah, padahal masih ada warga yang hari-harinya bergantung belas kasihan orang lain. Atnike memaknai demokrasi mestinya bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya.

"Kita bicara mengenai PSN (program strategis nasional) tapi ada orang yang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan. Demokrasi itu bisa dilihat apakah dia betul-betul memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya," imbuhnya.