JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali menjadi pembicaraan.

Kebijakan ini belum diimplementasikan karena menunggu payung hukum.

Penerapan ERP sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PPLE).

Kurnia Sari Aziza/Kompas.com Uji coba Electronic Road Pricing di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Namun, rancangan tersebut belum juga disahkan atau ditandatangani.

Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, mengatakan bahwa ERP sebagai satu alat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa direalisasikan secepatnya.

"Harapannya sih memang di era kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano (Karno). Sehingga, dalam periode lima tahun ini sudah dapat diimplementasikan," ujar Susilo, saat ditemui dalam diskusi pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, belum lama ini.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pendapatan dari jalan berbayar elektronik ERP jadi subsidi transportasi umum.

"Namun, itu pun tergantung lagi bahwa payung hukum atau ketentuan yang dibahas dalam Perda itu sudah tercantum dan dapat diterbitkan Perda-nya. Sehingga, menjadi cantolan bagi langkah-langkah selanjutnya bagi eksekutif atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan lanjutannya," kata Susilo.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Taufik Zoelkifli, mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta yang sekarang sudah setuju, tinggal bagaimana komunikasinya dengan DPRD.

"Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa, 2025," ujar Zulkifli kepada Kompas.com, saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Menurut Institute for Transportation & Development Policy (ITDP), penerapan ERP akan berdampak juga pada peningkatan kualitas layanan dan jumlah pengguna transportasi publik.

Waktu tempuh kendaraan diyakini akan lebih cepat dari 10-30 persen di wilayah pusat kota karena turunnya volume lalu lintas kendaraan bermotor pribadi.

Selain itu, penggunaan transportasi umum juga diprediksi akan meningkat hingga 20 persen.

Sebab, masyarakat berpindah dari kendaraan bermotor pribadi ke transportasi umum.